DISKOMINFO JATIM RAPAT GOVERNMENT SECURITY

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar rapat terkait Goverment Security bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rabu 30 Nop hari ini .Goverment website security dinilai penting untuk menjaga dan mengantisipasi jika terjadi serangan dari pihak tak bertanggung jawab yang mengakibatkan terganggunya pelayanan publik.
Dosen PENS ITS, Ferry Astika Saputra, saat memberikan materi menyampaikan, informasi merupakan aset yang harus dilindungi. Sebab informasi dapat mempunyai berbagai unsur, yakni bisa dibuat, disimpan, dihancurkan, diproses, dikirimkan, digunakan, dirusak, dihilangkan, atau bahkan dicuri.
Dikatakannya, informasi juga memiliki atribut, antara lain punya kerahasiaan dimana rahasia ini hanya bisa diakses oleh yang berhak saja. Informasi juga megandung keutuhan data dan ketersediaan. Artinya informasi bisa diakses kapanpun dan dimanapun.Karena itu keamanan sangatlah diperlukan.
Peretas tidaklah bekerja sendiri tetapi dalam bentuk tim. Dan mereka bekerja melalui proses tahapan dan sangat tersruktur. Sementara, kinerja pemerintah berkaitan dengan pelayanan publik, ini mempunyai peran paling tinggi dan menjadi sasaran paling utama. Karena itu, secanggih apapun teknologi yang kita punya tetap akan kalah dengan yang namanya awarenes atau kepedulian.
Menurut dosen ITS tsb, pemprov perlu memiliki tim kemanan informasi atau Computer Security Incident Response Team (CISRT). Tim ini bertugas menyiapkan berbagai dokumen, memiliki kemampuan risk managemant, dan harus diikutikan dalam Bussines Continuity Planning (BCP) dan Disester Recovery Planning (DRP). Alasan didirikannya CSIRT, antara lain karena infrastruktur kemanan yang terbentuk tidak dapat menjamin serangan. Selain itu bila terjadi insiden, maka institusi akan bergerak cepat untuk merespon secara efektif dengan meminimalkan kerusakan dan mengurangi biaya recovery.
“CISRT dibutuhkan karena secara efektif dan mengidentifikasi segala macam aktivitas, selain itu juga untuk melakukan mitigasi dan merespon secara setrategis,” katanya.
Asisten Kesra Setda Prov Jatim, Mudjib Affan, saat membuka rapat, mengatakan melalui rapat ini dirinya meminta agar setiap SKPD sadar akan pentingnya keamanan data dan apliaksi yang ada. Sebab aplikasi merupakan aset Pemprov jatim yang tidak berwujud.
“Saya harap dalam upaya menjaga ini selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo yang diberi tugas untuk menjaga semua apliasi yang menajdi domainnya provinsi,” ujarnya.
Kadis Kominfo Jatim, Eddy Santoso, mengatakan rapat dinilai penting untuk menyamakan persepsi akan pentingnya govermet security bagi setiap SKPD. Dengan begitu diharapkan ke depan Pemprov Jatim mampu meningkatkan keamanan informasi dengan mendukung terwujudnya E-Goverment yang baik serta menjami terwujudnya aplikasi E-Goverment yang baik pula.(Kominfo,Maks’kom,IPJT)

PERWAKILAN 23 NEGARA BAHAS PAJAK DI SURABAYA


Jawa Timur kembali menjadi pilihan tempat penyelenggaraan agenda internasional. Mulai hari Rabu 30 Nopember hingga 3 Desember 2016,  perwakilan dari 23 negara  berkumpul di Surabaya dalam agenda bertajuk Annual Forum on Developing Countries Policy and Tax Cooperation for Agenda 2030. Agenda ini akan fokus menyambung benang merah permasalahan perpajakan di negara-negara berkembang.

Agenda ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri RI dengan South Centre, yakni sebuah organisasi yang membidangi investment (investasi), finance (keuangan) dan trading (perdagangan). “Forum di Surabaya ini merupakan yang pertama dan dimaksudkan sebagai forum tahunan. Nantinya akan diluncurkan di berbagai kota di negara berkembang. Adapun platform nya adalah pembahasan isu pajak di negara-negara berkembang,” tegas Mohamad Takdir Minister Conselor Perwakilan Tetap RI di Jenewa yang menangani masalah ekonomi, pajak, invstasi, lingkungan dan perdagangan.

Dipilihnya Surabaya sebagai lokasi acara, Mohammad Takdir menegaskan, terkait dengan geliat Surabaya dalam perekonomian yang relatif lebih baik dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Apalagi, Surabaya juga telah sukses dalam menggelar agenda internasional seperti Prepcom III UN Habitat yang digelar pada akhir Juli 2016 lalu.

“Kecenderungan diplomasi saat ini lebih mengedepankan lokal. Contohnya di Brasil, Sao Paulo yang merupakan kota kedua, kini lebih sering menyelenggarakan event dibanding ibu kota nya (Rio de Janeiro, red). Surabaya ini juga punya potensi. Prepcom UN Habitat sudah digelar di sini. It’s time for Surabaya to growth global,” jelas Mohammad Takdir.

Senior Advisor on Finance and Development South Centre, Manuel F Montes menambahkan, agenda ini disebut internasional karena perwakilan yang datang meliputi negara-negara berkembang dari berbagai benua. Ada dari Afrika, Amerika Latin dan juga Asia. “Agenda ini untuk bertukar pikiran tentang gagasan sistem tax di negera-negara berkembang juga cara memungut pajak yang bertujuan untuk pembangunan di negara berkembang agar revenue pajak tidak hilang akibat transfer pricing,” jelas Manuel F.Montes

Sementara itu, dalam kaitannya dengan dunia periwisata, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya, Wiwik Widayati menegaskan bahwa, agenda ini menjadi perwujudan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan sektor pariwisata Surabaya di bidang MICE (Meeting Incentive, Conference/Convention and Exhibition).

“Sektor pariwisata bidang MICE ini memang salah satu yang kami optimalkan. Dan kami telah bekerjasama dengan beberapa kementerian,” jelasnya.(Maks’kom,Kominfo,IPJT)

PEMERINTAH AJAK SWASTA BANGUN INFRASTRUKTUR

Membangun infrastruktur di Indonesia bukan hanya menjadi komitmen Pemerintah sendiri, namun juga menjadi tanggung pihak jawab swasta. Perlu kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib dalam siaran pers pada Forum Regional Perubahan Paradigma Investasi Infrastruktur Wilayah Timur.

Menurut Yusid, paradigma dalam pembangunan infrastruktur selama ini masih sangat terbatas kepada penggunaan APBN/APBD.Paradigma lama tersebut perlu dilakukan transformasi, agar fokus kepada suatu paradigma yang paling mendasar, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa harus memiliki atau mengelola sendiri aset infrastruktur.

Kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR diperkirakan senilai Rp 1.915 triliun hingga 2019. Sementara anggaran yang akan dialokasikan untuk Kementerian PUPR sampai dengan 2019 hanya Rp 1.289 triliun sehingga ada kekurangan pembiayaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR senilai Rp 626 triliun.

Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang melakukan penghematan anggaran diberbagai kementerian, untuk Kementerian PUPR dilakukan penghematan anggaran mencapai Rp 6,98 triliun. Karena itu pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam membangun infrastruktur. Swasta harus turut jadi bagian, dan paling memungkinkan adalah melalui investasi.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menarik investasi swasta diantaranya, memberikan kemudahan dalam perizinan, percepatan pengadaan lahan, penambahan jenis infrastruktur yang dapat dilakukan melalui skema KPBU sesuai Peraturan Presiden Nomor 38/2015 yang akan memperbesar peluang swasta berinvestasi infrastruktur. Selanjutnya pembentukan kelembagaan pendukung investasi seperti PT SMI dan PT PII, serta pemberian dukungan pemerintah untuk proyek KPBU, salah satunya dalam bentuk dukungan kelayakan atau viability gap funding (VGF)dan project development fund (PDF).

Pemerintah mengharapkan peran aktif pihak swasta sehingga akan menjadi feedback dalam melakukan corrective actions dan continuous improvement bagi stakeholders dalam rangka meningkatkan partisipasi peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia.(Mak’skom,Kominfo,IPJT)