PERCEPATAN PENGUNAN EKONOMI DI KAWASAN JAWA TIMUR

KaKom.26.2.2020. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mulai memetakan sejumlah proyek yang akan menjadi prioritas dalam Peraturan Presiden (Perpres) 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jatim. Di antaranya adalah Pembukaan Akses Tol ke Pasar Induk Puspa Agro di Sidoarjo.  

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PUBM) Jatim, Gatot Sulistyo Hadi menerangkan, bahwa proyek tersebut akan dimulai tahun ini. Di antaranya dengan melakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan dan Detail Engineering Design (DED). "Kami akan melaksanakan DED dan FS dari Jalan Tol ke Puspa Agro. Sebab, (dalam Perpres) ada amanah itu. Apalagi, hingga saat ini belum ada FS dan DED-nya," kata Gatot ketika ditemui di kantornya, hari Rabu ini. 

Di dalam Perpres tersebut, proyek yang ditaksir menghabiskan anggaran senilai Rp200 miliar ini akan menggunakan sumber pendanaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Menurut Gatot, besar kemungkinan anggaran ini akan bersumber dari APBD Jatim. 

Adapun lama FS dan DED akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun. "Sebenarnya, (lama kajian) ini sudah terhitung cepat. Terkesan lama karena memang harus metani (memetakan) satu persatu. Mulai dari tanahnya berapa, anggaran yang dibutuhkan berapa, dan lain sebagainya," jelasnya. 

Hasil FS dan DED tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. "Sehingga, kami bisa masukkan ke dalam APBD. Saat ini proses tersebut sedang berjalan.   

Di dalam Perpres tersebut, proyek ini menjadi satu di antara 77 Kawasan Prioritas Gerbangkertosusila. Dengan adanya penghubung jalan tol dari Waru menuju Jemundo, akan membuat geliat pasar induk modern agrobis di kawasan Taman ini tumbuh semakin besar. 

Di samping proyek tersebut, Gatot mengakui masih ada ratusan proyek lainnya yang juga perlu mendapat fokus dari pihaknya Pemprop Jatim. Hal tersebut juga akan dilaksanakan secara simultan hingga lima tahun kedepan.  "Kami sampaikan di Komisi D, bahwa dari 218 proyek, tidak serta merta dikerjakan. Sebab, Perpres tersebut turun di penghujung tahun anggaran 2019," katanya.  

Misalnya, terkait pembangunan ruas jalan tol penghubung Probolinggo - Lumajang dan ruas jalan provinsi Kejayan - Tosari yang mengarah ke Bromo. Beberapa ruas jalan tersebut selain akan menggunakan anggaran APBN juga akan melibatkan sejumlah investor.  

Misalnya, ruas jalan tol Probolinggo - Lumajang yang ditaksir membutuhkan biaya lebih dari Rp4 triliun. "Kami sudah menemukan investornya untuk ruas jalan sepanjang 27 km ini. Namun, kami belum bisa putuskan karena harus berkoordinasi dengan BPJT (Badan Pengarur Jalan Tol) serta harus melakukan DED dan FS juga. (Kominfojatim.Mak’skom.IPJT.26.2.2020)

PT.PALMEMBANGUN PEMBANGKIT LISTRIK TERAPUNG’

Kakom.26.2.2020 Memenuhi elektrifikasi daerah terpencil serta mendukung Program 35.000 Megawatt (MW) Presiden Joko Widodo, PT PAL Indonesia hari ini, mulai mengerjakan pembangunan Barge Mounted Power Plant (BMPP) atau Pembangkit Listrik Terapung 60 Megawatt MW Kolaka I pesanan PT Indonesia Power.  

Direktur Rekayasa Umum dan Pemeliharaan serta Perbaikan PT PAL Indonesia (Persero), Sutrisno mengatakan, proyek ini merupakan satu dari tiga proyek kapal pembangkit tenaga listrik terapung dengan total kapasitas 150 MW. “Setiap pembangkit terapung akan dikerjakan selama 15 bulan terhitung mulai hari ini,” kata Sutrisno usai First Steel Cutting Dual Fuel Engine Barge Mounted Power Plant (BMPP).

"Kami sudah pernah mengerjakan kapal seperti ini sejak 1997, ada tiga unit yang akan dibuat dengan total kapasitas 150 MW, dua kapasitas 60 MW satunya 30 MW. Pembangkit Listrik Terapung 60 Megawatt MW Kolaka I dengan kapasitas 60 MW ini Kata Sutrisno, akan ditempatkan di Kolaka Sulawesi Tenggara untuk mengkover area terpencil dan terluar yang membutuhkan listrik.

"Pembangkit ini terdiri dari dual fuel engine bahan bakar gas dan solar dan ditargetkan beroperasi pada Januari 2021. Keunggulannya mampu dioperasikan tanpa perlu docking selama 20 tahun. Remote area Indonesia Timur itukan lokasinya sangat terpencil, kemudian bahan bakar gas yang Kita rencanakan itukan sedang dalam proses. Karenanya Indonesia Power membangun BMPP ini multiuser. Pada saat gas belum tersedia ini bisa bekerja pakai fuel oil, pada gas ada ini juga bisa langsung diswitch. "ungkapnya.

Dikatakan, PT. PAL tidak hanya fokus pada pembangunan alutsista TNI tetapi juga mendukung energi dan ketenagalistrikan untuk mewujudkan ketahanan khususnya dibidang elektrifikasi.

Direktur Pengembangan dan Niaga PT. Indonesia Power Adi Supriono pada kesempatan itu menyampaikan, total biaya keseluruhan pembuatan Pembangkit Listrik Terapung mencapai Rp. 2,7 Triliun.

"Indonesia sebagai negara kepulauan dengan adanya Pembangkit Listrik Terapung ini diharapkan bisa membantu kesulitan wilayah yang kekurangan listrik. BMPP ini akan sangat membantu. Misalnya seperti di Palu saat terjadi gempa dan pasokan listrik terganggu, ini dengan adanya BMPP bisa membantu. Sangat mobile dan bisa dipindah sangat cepat."jelas Adi Supriono. 

Pertumbuhan listrik di Sulawesi Tenggara yang sangat tinggi dengan banyaknya smelter, lanjut Adi, maka keberadaan BMPP sangat cocok mendukung kebutuhan smelter, sehingga Indonesia Power memilih teknologi tersebut. Selain di Kolaka, Pembangkit Listrik Terapung juga akan ditempatkan di Lombok Nusa Tenggara Barat (Koninfojatim.Mak’kom.IPJT.26.2.2020)

MENTERI PDT DAN TRANSMIGRASI APRESIASI JAWA TIMUR

Views 85

KaKom.21.2.2020. Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengapresiasi proses positif pencairan, penyerapan, serta pemanfaatan dana desa di Jawa Timur.

"Jawa Timur sudah bagus, tinggal digenjot lagi untuk percepatan," katanya dalam acara Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Gedung Grahadi Surabaya.

Yang perlu ditekankan terkait pemanfaatannya dana desa ini, kata Halim, agar sepenuhnya digunakan untuk Padat Karya Tunai Desa, dalam rangka ketahanan ekonomi di desa desa, yang sudah mendapat dan menyalurkan dana desa. Diucapkan terima kasih kepada Gubernur yang sudah sangat proaktif untuk percepatan dan kecepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa

Namun Halim mengakui masih ada sekitar 10 Kabupaten yang belum mengeluarkan Perbup (Peraturan Bupati), dan 20 yang belum memberikan surat kuasa pencairan ke KPN (Kantor Perbendaharaan Negara). Halim mengharapkan untuk segera membuat. Mudah-mudahan Februari ini selesai, sehingga Maret seluruh desa di Jawa Timur sudah melaksanakan Padat Karya Tunai Desa. 

Padat Karya Tunai Desa, kata Halim, akan sangat membantu di dalam ketahanan ekonomi di desa, karena disitu ada perputaran uang, daya beli mengalami kenaikan, karena ada pekerjaan. Apalagi Padat Karya Tunai Desa itu tenaga kerjanya diprioritaskan pada kelompok miskin, setengah penganggur, dan penganggur, sehingga semua masyarakat yang di desa itu kemudian menjadi dinamis.

Terkait Anggaran dana desa untuk wilayah Jawa Timur, sebesar Rp 7,654 triliun, yang tersebar bagi 7.724 desa. Besaran anggaran untuk masing masing desa tidak sama.Relatif sesui dengan  formulanya.

Untuk Jawa Timur, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, besaran dana untuk masing masing desa diatas Rp 700 juta, tetapi masih dibawah Rp 1 Miyard.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan percepatannya menjadi penting, lantaran adanya perang dagang antara Amerika dan China, kemudian ada korona, yang semua mesti melakukan antisipasi secara lebih komprehensif. Dan kita ingin ada proses percepatan pensejahteraan masyarakat di desa.

Angka kemiskinan di wilayah pedesaan, secara kuantitatif tertinggi, meskipun secara presentatif tidak. Oleh karena itu Pemprop Jatim ingin ada intervensi bersama secara lebih signifikan. Harapannya adalah kalau ada percepatan pencairan program, untuk Padat Karya Tunai diprioritaskan maka ekonomi di desa akan bergerak.

Dengan program Padat Karya Tunai, Khofifah berharap, bisa melakukan antisipasi antisipasi secara lebih substantif, dari kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik secara global maupun nasional, yang kemungkinan akan berpengaruh pada daerah-daerah.(KominfoJatim.Mak’skom.IPJT.21.2.2020)

Views 23156

DINAS KOMINFO SUMENEP PELOPOR SENSUS PENDUDUK
Kakom. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep diharapkan menjadi pelopor sosialisasi Sensus Penduduk (SP) 2020 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung Badan Pusat Statistik (BPS) menyukseskan pelaksanaan SP 2020 .
“Saya mengajak ASN Diskominfo aktif mendukung pelaksanaan SP 2020, dengan menginformasikan sekaligus mengajak warga di masing-masing lingkungannya, melakukan pengisian data dirinya beserta keluarganya secara online,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, Ferdiansyah Tetrajaya..
Ferdiansyah mengatakan, ASN Diskominfo juga menyosialisasikan tentang tata cara Sensus Penduduk secara online, agar masyarakat tahu dan mengerti untuk mengisi data dirinya bersama keluarganya, mengingat pelaksanaan pengisian SP online baru pertama kali diterapkan pemerintah tahun ini.
“Karena Sensus Penduduk online baru pertama kali, tentu saja ada masyarakat belum tahu sepenuhnya tentang tata cara mengisi data, sehingga ASN Diskominfo bisa membantu bagaimana teknisnya, agar mereka mengerti untuk mengisi data SP online,” tuturnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bersama seluruh ASN Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, melakukan pengisian data Sensus Penduduk secara mandiri melalui sistem online.
“Teknis Sensus Penduduk online bisa dilakukan melalui telepon genggam yang terkoneksi internet, komputer atau laptop, dengan mengakses halaman http://sensus.bps.go.id untuk meng-update data seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK),” ungkapnya
Kadiskominfo menekankan ASN di jajarannya menginformasikan kepada masyarakat sebelum melakukan registrasi dan input data, hendaknya menyiapkan bahan isian berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, dokumen cerai, surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan.
Masyarakat juga diberitahu, jika pengisian Sensus Penduduk secara online dimulai sejak 15 Febuari hingga 31 Maret 2020. Sedangkan Sensus Penduduk dengan wawancara yang dilakukan petugas mendatangi rumah warga, dilaksanakan sejak tanggal 1 hingga 31 Juli 2020 mendatang. (Kominfojatim.Mak’skom.PJT.19.2.2020)

Views 85