Selasa, 08 September 2020

 

Mak’skom

PENYERAHAN KARTU INTERNET MERDEKA BELAJAR

Gubernur Jawa Timur Khofifah menyatakan bahwa di Jawa Timur masih ada 62 SMA SMK yang belum terkoneksi dengan sarana internet. Agar proses belajar mengajar bisa berlangsung lebih maksimal,  diharapkan segera terpenuhi  support dari penyedia layanan internet minimal BTS Mini. Tujuannya adalah supaya koneksitas dengan SMA SMK di Jawa Timur bisa terpenuhi. Demikian disampaikan saat Penyerahan 1,3 juta Kartu Internet Merdeka Belajar dari Telkomsel bagi Siswa Siswi  se Jawa Timur, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov Jatim, Jl. Kawi No. 41 Kota Malang, kemarin

Dijelaskan lebih lanjut bahwa layanan internet  menjadi media paling penting dalam terselenggaranya pendidikan di masa Pandemik Covid-19. Oleh sebab  itu, tersedianya layanan internet bagi sekolah dan siswa menjadi prioritas agar proses belajar mengajar via daring bisa terlaksana dengan baik.

Gubernur Khofifah juga menjelaskan tersedianya layanan internet bagi siswa siswi  harus segera dilakukan. Hal itu bertujuan agar proses belajar mengajar bisa lebih maksimal.  Konektifitas menjadi penting, karena menjadi media bagi guru dalam memberikan pembelajaran.  Dengan adanya layanan internet, penyampaian tugas bagi siswa akan segera bisa diberikan.

Sedangkan bagi siswa, bisa segera mengerjakan tugas dari guru. Siswa bisa langsung melakukan pencarian di internet dari berbagai respon pertanyaan dari guru.

Sementara itu terkait penyerahan 1,3 juta  Kartu Perdana Internet Merdeka Belajar bagi Siswa Siswi  se Jawa Timur, sudah digulirkan sejak tanggal 24 Agustus   lalu. Sampai dengan saat ini, sudah terdistribusi 1. 960.838 kartu perdana. Sementara itu sisanya akan diserahkan melalui Kepala Dinas Pendidikan Jatim kordinasi dengan Telkomsel.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Telkomsel yang sudah memberikan support kepada anak-anak Jawa Timur. Per tanggal 24 Agustus yang lalu, Jawa Timur adalah provinsi pertama yang diprioritaskan oleh Telkomsel untuk mendapatkan support 1,3 juta kartu perdana. (kominfojatim,Mak’skom,IPJT,8.9.2020)

Views 3482

 

 

Senin, 07 September 2020

 

 

PILKADA JATIM DIIKUTI 41 BAKAL CALON

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam menyebutkan, bahwa sebanyak 41 bakal pasangan calon ikut dalam gelaran Pilkada pada 19 kabupatan/kota di Jatim serentak pada 9 Desember 2020. 

Dikatakannya, setelah pendaftaran, tahapan berikutnya adalah tes kesehatan dan pemeriksaan verifikasi sebelum para bakal pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon. Untuk tes Kesehatan dilakukan di tiga Rumah Sakit, yaitu RS. Dr. Soetomo Surabaya, RSAL Dr. Ramelan, RSUD Saiful Anwar Malang.

Sebanyak 35 Bapaslon mendaftarkan diri sebagai Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati, serta 6 Bapaslon mendaftarkan diri sebagai Bapaslon Walikota dan Wakil Walikota. Jumlah Bakal Calon yang berjenis kelamin laki-laki ada 67 orang, dan Bakal Calon yang berjenis kelamin perempuan ada 15 orang. Bapaslon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ada 39, serta Bapaslon yang melalui jalur perseorangan ada 2. Kabupaten Jember 1 Bapaslon dan Kabupaten Lamongan 1 Bapaslon-red

Tercatat terdapat 5 Kabupaten yang jumlah pendaftarnya ada 3 Bapaslon, yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Lamongan. Berikutnya ada 12 Kabupaten/ Kota yang jumlah pendaftarnya ada 2 Bapaslon, antara lain Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.(kominfojati,Mak’skom,IPJT,7.9.2020)

 

 

Minggu, 06 September 2020

Mak’skom

PILKADA DAN COVID- 19

Harian KOMPAS Minggu tgl 6 September 2020 di halaman pertama di tulis judul berita   “ Pilkada Berpotensi Jadi Kluster Baru Covid-19”. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan ketika para Paslon ( Pasangan Calon ) Perserta Pilkada melakukan pendaftaran di masing masing kantor KPU setempat. Kerumunan para pendukung yang mengantar Bakal Calon berserta pasangannya, dua hari waktu pendaftaran, berkeruman di depan kantor KPU. Di contohkan di kota Mataram Nusa Tegggara Barat dan Tangerang Banten. Para petugas sudah melakukan peringatan peringatan tetapi pada kenyataan masih juga para pendukung tidak memperhatikan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Harian JAWA POS hari Sabtu tgl 5 September 2020 juga pada halaman pertamannya memberitakan ramainya para pendukung Paslon ( Pasangan Calon) ketika mengantar pendaftaran di Kantor KPU. Di Surabaya, Paslon Eri Cahyadi dan Armuji berjalan kaki dari Kantor PDIP ke kantor KPU dengan para pendukung yang juga berjalan kaki. Di kota Solo diberitakan bahwa Gibran dan Teguh mendaftar dengan diiringi ribuan pendukung yang mengendari sepeda ontel.

Sehari sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Grahadi mengimbau kepada seluruh bakal calon kepala daerah agar tidak melakukan pelibatan massa secara besar dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan secara ketat.

Menurutnya, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini memang pelibatan massa perlu dipertimbangkan. Risiko penularan menjadi sangat besar jika massa tumpah ruah saat pendaftaran karena dorongan semangat untuk menyukseskan.

Kepada KPU dan Bawaslu Jatim, Gubernur Khofifah berpesan agar terus memantau update zonasi wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mengkordinasikan pelaksanaan Pilkada serta menjaga keselamatan warga yang ingin memberikan suaranya.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah  mengaku optimis akan pelaksanaan Pilkada yang diikuti 19 Kab/Kota. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa capaian IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jatim mengalami peningkatan sebesar 4,82 poin menjadi 77,68 dalam skala 0 sampai dengan 100. Capaian ini menjadi suatu sinyal yang baik terselenggaranya Pilkada serentak yang berkualitas pada Desember

Suasana guyup rukun dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur harus tetap di jaga agar semua tahapan pelaksanaan bisa berjalan aman, damai dan sejuk. Diharapkan Pilkada serentak kali ini, meski dilaksanakan saat pandemi covid-19 partisipasi pemilih tetap tinggi dengan protokol kesehatan juga bisa diterapkan secara maksimal.(Budi Sampurno,Mak’skom.IPJT.6.9.2020)

  

Sabtu, 05 September 2020

 

RAPERDA JATIM TENTANG PERLINDUNGAN OBAT TRADISIONAL

Views 5466

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Apresiasi diberikan karena DPRD Jatim karena, pertama menginisisasi atau pembuatan Raperda Obat Tradisional yang sedang dibahas Kedua yaitu telah disahkan revisi tentang penanganan Covid 19, yaitu Revisi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. 

 Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada anggota DPRD Jatim dalam sambutannya pada Bimbingan Teknis Pandemi Covid-19 dan Penanganannya Dalam Negara Hukum di Yogyakarta, Sabtu hari ini.

 Lebih lanjut Gubernur mengatakan, bahwa pemikiran DPRD Jatim jauh kedepan. Hal ini dibuktikannya Raperda perlindungan obat tradisional DPRD Jatim direspon FK Unair.

 Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengabarkan tgl 9 September ini akan digelar webinar oleh FK Unair, yang membahas Raperda Perlindungan Obat Tradisional

 Dalam waktu dekat segera dilakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar obat tradisional bisa semakin berkembang

 Perlindungan obat tradisional sangatlah penting. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, dimana obat-obat tradisional atau herbal ini diyakini memiliki efektivitas membangun imunitas tubuh.

  Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menyampaikan apresiasi juga kepada Gubernur Jatim dalam penanganan Covid 19 di Jatim. Terutama telah mengeluarkan Pergub soal penanganan covid.  “Pergub telah ditandatangani olah Bu Gubernur Jatim pada 4 September kemarin. Ini membuktikan kinerja pemprov bagus dalam penanganan covid. Serta Pertemuan DPRD Jatim dan Gubernur di Yogjakrta serasa rapat Paripurna di DPRD Jatim”.(kominfojatim,Mak’skom,IPJT,5.9.2020)