BENDERA MERAH PUTIH

Setiap bangsa di dunia ini pasti memiliki bendera kebangsaan, sebagai tanda identitas negara dan bangsanya. Demikian pula dengan Negara Indonesia, kita memiliki bendera kebangsaan yang berwarna merah dan putih. Agar bendera merah putih dipergunakan secara tertib, maka diterbitkan Undang Undang RI No. 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 9 Juli 2009.

Dalam Undang Undang RI tsb dimaklumkan pada pasal 1, bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sang Merah Putih. Bendera ini berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2/3 ( dua pertiga ) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama ( pasal 4 )

Lalu di mana bendera Merah Putih ini setiap hari wajib dipasang?. Pasal 9 memaklumkan, bahwa bendera Merah Putih wajib setiap hari di kibarkan pada:

a. Istana Presiden dan Wakil Presiden

b. Gedung atau kantor lembaga negara

c. Gedung atau kantor lembaga Pemerintah

d. Gedung atau kantor lembaga Pemerintah non Kementerian

e. Gedung atau kantor lembaga Pemerintah Daerah

f. Gedung atau kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

g. Gedung atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

h. Gedung atau halaman  satuan pendidikan

i. Gedung atau kantor swasta

j. Rumah jabatan Presiden dan Wakil Presiden

k.Rumah jabatan pimpinan lembaga Negara

l. Rumah jabatan menteri

m.Rumah jabatan pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian

n. Rumah jabatan Gubernur, Bupati, Wali kota, dan Camat

o. Gedung atau kantor rumah jabatan lain

p. Pos perbatasan dan pulau pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

q. Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia

r. Taman makam pahlawan nasional

Banyak masyarakat yang belum tahu hal tsb. ( Budi Sampurno ) 

HARI HARI BESAR NASIONAL

Hari yang istimewa biasanya selalu diingat-ingat dan kadang juga dinanti-nanti kedatangannya,misalnya hari perkawinan, hari ulang tahun, hari pertama kali ketemu pacar yang kemudian menjadi isteri atau suami. Dan banyak lagi.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh juga memiliki hari hari istimewa dan pada hari  itu diputuskan menjadi Hari Besar Nasional

Lalu hari apa , kapan ?. Dalam Undang Undang RI  No 9 tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pada penjelasan pasal 9 ayat 2, huruf b disebutkan yang dimaksud dengan Hari-Hari Besar Nasional adalah:

1   . Tahun Baru

2   . Hari Raya Nyepi

3   . Hari Wafat Isa Almasih

4   . Isra Mi'raj

5   . Kenaikan Isa Almasih

6   . Hari Raya Waisak

7   . Hari Raya Idul Fitri

8   . Hari Raya Idul Adha

9   . Hari Maulid Nabi

10 . 1 Muharram

11 . Hari Natal

12 . 17 Agustus

Pada hari hari tersebut, dalam lingkup Nasional, bangsa Indonesia melaksanakan peringatan dengan berbagai kegiatan sesuai tema hari besar dimaksud dan hari tersebut dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional. ( Budi Sampurno, IPJT )

KEKERASAN DI WILAYAH JAWA TIMUR

Harian Jawa Pos terbitan hari Sabtu tgl 2 Februari 2013, halaman 35 memberitakan, bahwa di Jawa Timur  masih rentan terjadi kekerasan dan menimbulkan banyak korban. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Polda Jatim, AKBP. dr.Edy Sutanto menyampaikan bahwa pada bulan Januari 2013 telah menangani 32 kasus yang dilaporkan.Kasus tersebut terdiri atas trafficking, pencabulan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan justru korbannya mayoritas masih anak anak. Dijelaskan, bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak anak merupakan fenomena gunung es. Karena banyak kasus kekerasan tetapi tidak dilaporkan, dengan berbagai hal alasan.
AKBP Edy mengakui bahwa  angka pelaporan tindak kekerasan ini selalu meningkat pada tiap tahunnya.
Menengarai kasus kasus tersebut, sebenarnya Jawa Timur telah memiliki perakat hukum yang  berkaitan dengan tindak kekerasan , yaitu :
1. Peraturan Daerah Prov Jawa Timur No 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan        Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
2. Peratuan Gubernur Jawa Timur No. 28 tahun 2006 Tentang Juklak perda No.9 Tahun 2005
3. Undang Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
4. Undang Undang RI No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO
5. Undang undang RI No.23 Tahun 202 Tentang Perlindungan Anak

Apabla seseorang atau sekelompok orang mendapat perlakuan kekerasan, maka yang menjadi korban akan memperoleh hak haknya, sesuai dengan Perda jatim No 9 Tahun 2005, pada Bab III,pasal 4, disebutkan bahwa siapa yang menjadi korban akan memperoleh hak hak korban, yaitu
1. mendapatkan perlindungan
2. mendapatkan informasi
3. pelayanan terpadu
4.Pnanganan berkelanjutan sampai dengan tahap rehabilitasi.
5. Penanganan secara rahasia ( individu, kelompok/lembaga ) baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.
Sedangkan sesuai dengan UU RI NO 23 tahun 2004 pada BAB IV pasal 10 disebutkan Hak hak Korban adalah: 
1. Mendapatkan perlindungan
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh Pekerja Sosial dan Bantuan Hukum pada setiap proses pemeriksaan
5. pelayanan bimbingan rohani
Dalam pada itu, UU RI No.21 Tahun 2007, pada BAB V, pasal 44 ayat 1 hak korban untuk memperoleh kerahasiaan identitas 
Pasal 47 disebutkan, mendapatkan perlindungan pihak Kepolisian baik sebelum, selama maupun setelah proses pemeriksaan perkara
Pasal 48 ayat 1 dan 2, adalah Hak memperoleh restitusi atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis, kerugian lannya.
Pasal 51, bahwa hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dan pemerintah.
DalamUU RI No 23 Tahun 2002 Pasal 69 : Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dapat dilakukan melalui upaya:
a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan
b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi
Hal ini berarti bahwa setiap korban dapat melakukan pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaab oleh pihak yang berkepentingan .Kepada pihak yang berwenang untuk menindak menurut hukm yang berlaku terhadap seseoran yag telah ,melakukan tindak pidana yang merugikan
Disamping itu juga ada laporan polisi, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas POLRI tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya, baik yang dtemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan
Kepada mereka sebagai korban dapat melakukan pengaduan melalui kantor kantor Polisi terdekat. ( Budi Sampurno )