MULAI OKTOBER PEMBAYARAN TOL TIDAK PAKAI PEMBAYARAN TUNAI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu programnya yaitu mulai bulan Oktober 2017 diberlakukan penggunaan uang elektronik pada semua transaksi di jalan tol, dan tidak lagi pembayaran secara tunai. Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam pers releasenya.
Sejak diumumkan rencana pemerintah tentang elektronifikasi jalan tol, melalui kampanye publik,  penggunaan uang elektronik baru naik mencapai 33 persen pada musim mudik Lebaran dan program diskon bagi pengguna uang elektronik. Sedangkan saat ini, pengguna uang elektronik baru mencapai 28 persen.
Pemerintah berencana menerapkan Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti (pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol) pada Desember 2018. Untuk menuju tahapan MLFF, akan melalui tiga tahapan, yakni pada tahap awal akan diberlakukan penggunaan uang elektronik pada semua transaksi di jalan tol pada Oktober 2017, kemudian dilanjutkan integrasi jalan tol dan integrasi jalan tol dengan konsorsium Electronic Toll Collection pada Desember 2017.
Sebelum memulai program transaksi non-tunai 100 persen, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) bersama BUJT dan Perbankan telah melakukan berbagai kampanye baik di tingkat nasional dan lokal, penerapan transaksi secara multi issuer dan non ekslusif, perluasan Gerbang Tol Otomastis (GTO), perluasan lokasi top-up, dan penyiapan regulasi transaksi tol non tunai. "Kampanye ini perlu diintensifkan hingga pertengahan Bulan September yang akan datang, untuk selanjutnya kita evaluasi," kata Menteri Basuki.Selanjutnya dikatakan, bahwa rencana pembayaran non tunai juga sudah dibicarakan dengan Gubernur BI, sdr. Agus Martowardoyo.
Integrasi tol secara bertahap juga akan dilakukan. Ruas Tol Jakarta-Tangerang-Merak integrasi telah dilakukan sejak Mei 2017. Sedangkan integrasi Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) dalam tahap persiapan untuk dilakukan integrasi.
Sementara untuk integrasi Cluster 1 dan Soreang - Pasir Koja, integrasi Jagorawi dan Ciawi-Sukabumi, integrasi Wilayah Kota Semarang dan Kota Surabaya, kini masih pada tahap diskusi awal. Integrasi juga akan dilakukan pada konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) agar penyelenggaraan transaksi tol non tunai lebih efisien.
Sementara itu, Agus Martowardoyo Gubernur BI menyambut baik kerja sama dan koordinasi untuk dilakukan evaluasi. Selain Kementerian PUPR dan BI, ada dua pemangku kepentingan utama yaitu BUJT dan perbankan. Saat ini kami terus berkoordinasi agar Oktober 2017, transaksi di jalan tol berjalan non-tunai dapat terlaksana.
Menurut Gubernur BI, kampanye, diskon dan penawaran khusus untuk menambah minat pengguna jalan tol juga akan terus dilakukan. Jumlah pengguna uang elektronik di jalan tol diharapkan dapat meningkat secara signifikan dalam 1,5 bulan ke depan.
Berkenaan dengan penguatan regulasi, Menteri PUPR akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR sebagai dasar hukum beralihnya pembayaran tunai menjadi non tunai yang ditargetkan terbit sebelum 17 Agustus 2017. BI juga akan menyakinkan kepada pihak perbankan bahwa sistem transaksi di jalan tol akan berjalan baik. (Kominfojatim,Mak’skom,IPJT.16.8.17)