PERGANTIAN PANGDAM V BRAWIJAYA

KASAD TNI Andika Perkasa memimpin langsung pergantian Pangdam V Brawijaya dari  Mayjen.TNI. Arif Rahman kepada Mayjen.TNI.R.Wisnoe Prasetja Boedi di Jakarata Kamis 31 Januari 2019.

SIDAK LAPAS GRESIK DAN LAMONGAN

KACAMATAKOM. Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Pargiyono, melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam rangka pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian (bintorwasdal) ke UPT.  Hari Kamis tgl 31 Januari kali ini giliran Rutan Gresik dan Lapas Lamongan yang dikunjungi Kadivpas.

Sampai di Rutan Gresik, Pargiyono disambut langsung Karutan Mahendra Sulaksana. Ditemani Kasubid Pembinaan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak Sukirman dan Kasubid Keamanan Alzuarman, Pargiyono meninjau ruangan dari halaman depan kantor hingga blok hunian. Tujuannya untuk memastikan kondisi Rutan Gresik aman dan tertib.

Kadivpas menuju dapur untuk melihat kondisi dan meninjau pengolahan makanan untuk WBP serta menyaksikan langsung proses pengolahan makanan. Kemudian Kadivpas menuju blok hunian laki - laki dan meninjau Layanan Self Service. Kadivpas meminta satu orang WBP untuk mengoperasikannya.

Rombongan lalu menuju blok wanita dan melihat para WBP yang belajar mengaji Al-Quran. Selesai melakukan kunjungan Kadivpas menyimpulkan : “Kebersihan Rutan Gresik sudah bagus. Tetapi dari segi estetikanya perlu ditingkatkan. Perlu dibuat ruang tunggu pengunjung yang lebih representatif,”

Sedangkan untuk Lapas Lamongan, Pargiyono menganggap kebersihan lingkungan Lapas masih perlu ditingkatkan. Tempat pelayanan dan pendaftaran kunjungan juga perlu dibenahi. Agar lebih representatif sekaligus menyediakan Pos Yankomas di Lapas.

Tetapi Pargiyono juga mengapresiasi wujud pembinaan yang dilakukan Lapas. Salah satunya melalui budidaya tanaman tomat dan cabai dalam media polybag. “Ini sudah bagus, semakin bagus jika bisa dikembangkan dan hasilnya minimal bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan penghuni,” demikian harapan Kadivpas, Pargiyono (budsam.kominfojatim.31.1.19)

PELANTIKAN TP PKK DAN KETUA DEKRANASDA

KACAMATAKOM. Ketua PKK Jawa Timur, Nina Soekarwo melantik Ketua TP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Probolinggo dan Kabupaten Sampang masa jabatan 2019-2024 digedung negara Grahadi, Rabu (30/1).

Pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Probolinggo, Hj. Aminah Hadi Zainal Abidin ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 01/KEP/PKK.PROV/I/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kota Probolinggo tanggal 24 Januari 2019 dan SK Ketua Dekranasda nomor 01/DEKRAN.JATIM/SK/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Sedangkan pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kab. Sampang, Hj. Mimin Haryati Slamet Junaidi ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 02/KEP/PKK.PROV/I/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kab. Sampang tanggal 24 Januari 2019 dan SK Ketua Dekranasda nomor 02/DEKRAN.JATIM/SK/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Bude Karwo, meminta agar Ketua Dekranasda kab/kota mampu mendorong para pelaku industri kecil dan menengah khususnya pengrajin untuk meningkatkan kualitas produknya. Langkah ini dilakukan agar kualitas produk tersebut meningkat dan memiliki nilai jual yang kompetitif.

“Setidaknya aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas SDM pengrajin, peningkatan keunggulan kompetitif dan pemberdayaan potensi lokal, apalagi perajin IKM Jatim terbukti mampu menjadi sumber nafkah masyarakat dan menyerap banyak tenaga kerja,” katanya.

Pihaknya juga, mendoakan agar tugas yang diemban Ketua TP PKK dan Dekranasda kab/kota yang baru saja dilantik, berjalan dengan lancar. “Selamat bertugas, semoga pengabdian ibu dalam menjalankan amanah ini mendapat ridho dan termasuk amal ibadah kepada Allah SWT,” pungkasnya.(budsam.kominfojatim.30.1.19)

APEL SIAGA POM LANTAMAL V

KACAMATAKOM. Kesiapan kendaraan operasional merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas keseharian Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan Utama TNI AL V (Pom Lantamal V). Untuk meminimalkan hambatan dalam pelaksanaanya, maka Komandan Polisi Militer (Danpom) Lantamal V, Kolonel Laut (PM) Joko Tri Suhartono memeriksan kesiapan kendaraan operasional di jajarannya.

“Jangan sampai kendaraan kawal mogok dalam melaksanakan tugas,” tegas Danpom Lantamal V, Rabu (30/1) didampingi para Kadis POM Lantamal V.

Ia menjelaskan, pengecekan kesiapan personel dan kendaraan pengawalan serta administrasi Polisi Militer Lantamal V sangat penting karena sering digunakan dalam setiap penugasan. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau kendaraan mengalami kerusakan dalam melaksanakan pengawalan maupun pelaksanaan tugas-tugas Polisi Militer lainnya. Oleh karena itu perlu adanya pemeliharaan secara rutin dan terartur.

Orang nomor satu di jajaran Pom Lantamal V ini meminta prajurit dijajarannya, untuk selalu mengecek terlebih dahulu kondisi kendaraan sebelum digunakan dan cepat melaporkan jika kendaraan terjadi kerusakan untuk segera diadakan perbaikan.

Menurutnya,  Intensitas pengawalan yang dilaksanakan personel Polisi Militer Lantamal V tergolong sangat padat. Mengingat seringnya pengawalan pejabat pemerintahan maupun pejabat militer khususnya TNI AL yang datang ke Kota Surabaya baik roda dua maupun kendaraan roda empat.(budsam.kominfojatim.30.1.19)

PAKDE KARWO OPTIMIS ASN PROP JATIM SEMAKIN SEJAHTERA

KACAMATAKOM.Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, optimis Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin profesional dan sejahtera. Optimisme ini karena mulai tahun 2019 Pemprov Jatim telah memberlakukan sistem remunerasi yang berasaskan keadilan.

Hal itu disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrabnya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Pergantian Antar Waktu (PAW) Terpilih Prov Jatim Periode 2016-2021 di Ruang Hayam Wuruk lantai 8, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis  sore.

Pakde Karwo mengatakan, sistem remunerasi ini merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari sila kelima Pancasila. “Remunerasi merupakan working ideology dari Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebab kesejahteraan PNS akan lebih sejahtera sesuai dengan prestasi dan profesionalisme kinerjanya” katanya.

Gubernur juga mengingatkan,peningkatan kesejahteraan tersebut harus digunakan untuk hal yang positif, contohnya mencicil rumah. “Jika diperkotaan bisa membeli flat, jika di pedesaan bisa membeli rumah yang cukup besar. Ingat, hunian yang dibeli itu untuk keluarga, bukan orang lain,” pesannya.

Kepada pengurus yang baru dilantik, pakde Karwo meminta agar para pengurus segera bekerja dan berkonsolidasi. Jika dalam politik, istilahnya ada program 100 hari. Maka DP KORPRI harus segera membuat program kerja guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ASN.(budsam,kominfojatim,18.1.19)

PENDERITA HIV/ AIDS DI KEDIRI

KACAMATAKOM. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri menyatakan sepanjang 2018 terdapat lebih dari 200 pasien baru penderita HIV/AIDS. Mayoritas dari mereka justru masih usia produktif antara 20-40 tahun.

“Selama 2018 terdapat lebih dari 200 pasien baru yang mayoritas diderita laki-laki sekitar 60 persen dan masih usia antara 20 hingga 40 tahun,” kata Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendik Suprianto, Senin, (28/1).

Ia menjelaskan akumulasi mulai 2003 hingga 2018 ini sekitar 1.300 penderita. Data tersebut diperoleh dari berbagai layanan kesehatan wilayah Kota Kediri. Untuk layanan kesehatan HIV/AIDS di Kediri, antara lain RSUD Gambiran II Kediri, Klinik Seroja Kediri, serta Puskesmas Pesantren I Kediri.    

“Persentase kasus HIV/AIDS yang tinggi pada laki-laki dimungkinkan karena mobilitas lebih tinggi yang membuat mereka terkena penyakit yang menyerang kekebalan tubuh tersebut. Misalnya, intensitas keluar malam dan berpotensi bersinggungan, karena ibu-ibu lebih banyak tinggal di rumah,” terangnya.

Saat ini, sambungnya, Dinkes sedang intensif memantau kesehatan penderita HIV/AIDS. Untuk pasien yang menderita HIV dari kondisinya diketahui baik seperti orang sehat pada umumnya. Hal itu berbeda dengan AIDS yang notabene kondisinya sudah mengkhawatirkan.

“Untuk pasien yang positif HIV dianjurkan selalu mengonsumsi antiretroviral (ARV). Obat ini memang tidak dapat menyembuhkan dengan sepenuhnya orang yang sakit tersebut, namun dengan obat tersebut mampu menekan virus, sehingga pasien menjadi baik,”tandasnya. (budsam.kominfojatim,28.1.19)

HARI BHAKTI IMIGRASI AJANG PRESTASI JAWA TIMUR

KACAMATAKOM.Puncak peringatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-69 sekaligus jadi ajang perolehan  prestasi oleh 3 UPT Keimigrasian jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Tiga UPT tersebut adalah Kanim Kelas III Kediri, Kanim Kelas III Ponorogo dan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Ketiganya mendapat penghargaan dari Menkumham, Yasonna H Laoly.

Penghargaan itu diberikan secara simbolis oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawat, Senin  (28/1) tepatnya di sela-sela upacara peringatan HBI Ke-69 di Kanim Kelas I Khusus TPI Surabaya. Piagam penghargaan diserahkan langsung kepada masing-masing Kepala UPT yaitu Rakha Purnama (Kakanim Kediri), Hendrya Widjaya (Kakanim Ponorogo), Heru Hartono (Karudenim Surabaya).

Kanim Kediri mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam melakukan penolakan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI Nonprosedural sebanyak 218 permohonan kategori Kantor Imigrasi Kelas III. Sedangkan Kanim Ponorogo mendapat penghargaan atas penegakan hukum keimigrasian melalui tindakan Pro Justitia sebanyak 1 kasus dan telah berkekuatan hukum tetap kategori Kantor Imigrasi Kelas III.

Dan terakhir, Rudenim Surabaya diganjar penghargaan karena kinerjanya mengelola anggaran terbaik dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) akhir sebesar 98,66 kategori Rumah Detensi Imigrasi.

Atas pencapaian tersebut, Kakanwil mengungkapkan bahwa prestasi ini diraih karena kerja keras berbagai pihak. Dan berharap agar bisa jadi motivasi bagi UPT lain untuk terus berprestasi. “Jangan cepat puas, tetap dan terus tingkatkan layanan kepada masyarakat agar sesuai dengan motto Jatim PASTI HEBAT,” terangnya. (budsam.kominfojatim,28.1.19)

Views 432

HIBAH LAHAN UNTUK KANTOR IMIGRASI KEDIRI

KACAMATAKOM. Guna memfasilitasi pelayanan pada masyarakat terkait keimigrasian di wilayah Kediri, Pemkab Kediri kini telah menghibahkan lahan pada Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebidang tanah di Desa Grogol, Kab Kediri untuk  dibangun Kantor Imigrasi Kelas III Kediri di Kabupaten Kediri.

Bahkan untuk memastikan lahan yang kini siap dibangun Kantor Imigrasi itu dicek langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebidang tanah seluas 9330 meter persegi itu dicek langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati.

Seluruh Kadiv kompak menyertai. Rombongan diantarkan Kakanim Kediri Rakha Purnama. Rombongan melihat setiap sudut lokasi. Mulai dari bangunan bekas Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kecamatan Grogol hingga tempat pembibitan dan kandang.

Susy mengaku lega dan ikut senang karena akhirnya Gedung Baru Kanim Kediri bisa segera dibangun. “Ini sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkumham Jatim dan Pemkab Kediri untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada publik,” ujarnya, Senin (28/1).

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab Kediri. Keputusan yang diambil Pemkab sangat cepat dan bisa mengakomodir semua pihak. Menurutnya, ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik antar lembaga negara.

“Semoga sinergi dan kolaborasi ini bisa semakin banyak bentuknya, sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan bisa semakin puas,” harapnya. (budsam.kominfojatim.28.1.19)

Views 337

SELEKSI INSPEKTUR PERWIRA DI POLDA JATIM

KACAMATAKOM. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mulai menggelar proses Seleksi Inspektur Perwira (SIP). Tes kini baru memasuki tahap pemeriksaan kesehatan.

“Untuk Seleksi SIP ini kami lakukan tes pemeriksaan kesehatan. Banyak tes yang dilakukan dalam pemeriksaan kesehatan ini yang kami lakukan secara bertahap,” kata Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Budi Heryadi, Senin (28/1).

Dalam tes yang dilaksanakan di Gedung Mahameru Mapolda Jatim itu, tes diikuti ratusan peserta yang bergantian mengikuti prosdur tes. “Total ada sebanyak 723 peserta seleksi SIP TA 2019 ini yang mengikuti Tes Pemeriksaan Kesehatan,” ujarnya.

Adapun tahapan tes meliputi cek darah, cek mata, cek urine, cek jantung (ECG), dan rontgen. “Tes kesehatan awal ini dilakukan sejak pagi hingga siang,” tuturnya.

Usai tes kesehatan selesai dilakukan, pihaknya juga akan menggelar seleksi tes lanjutan yaitu tes kesehatan jiwa. “Tes kesehatan jiwa dilakukan siang ini dan lokasinya bertempat di Gedung LPMP Ketintang,” tuturnya. (budsam.kominfojatim.28.1.19)

Views 345

PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN

KACAMATAKOM. Ujaran kebencian atau hate speech menjadi persoalan yang harus dicegah bersama. Berkaitan dengan isu tersebut, Kanwil Kemenkumham Jatim menggelar workshop atau focus group discussion Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Ujaran Kebencian di Surabaya, Kamis (24/1).
Kegiatan itu hasil kolaborasi Ditjen HAM, Kanwil Kemenkumham Jatim serta Friedrich Naumann-Stiftung Untuk Kebebasan (FNF). Narasumber yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Direktur Kerjasama Ditjen HAM Bambang Iriana, Kompol Agus Prasetyo dari Polda Jatim, dan Kasubdit Diseminasi HAM, Novi Sugiharti. Sedangkan Kabid HAM, Wiwit P Iswandari dan para JFT Penyuluh Hukum hadir mewakili Kanwil Kemenkumham Jatim.
Dalam paparannya, Bambang Iriana mengatakan bahwa ujaran kebencian berbeda dengan ujaran pada umumnya. Walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kata-kata keras, menyerang dan berkobar-kobar.
"Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujarannya. Yang secara sengaja dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung,” imbuhnya.
Suatu ujaran, lanjut Bambang, merupakan ujaran kebencian hanya jika dimotivasi oleh kebencian pelaku. Dengan mengekspresikan emosi perasaan atau kebencian pembicara terhadap anggota kelompok atau kelas orang.
Menurut Bambang, masalah ujaran kebencian tidak bisa diatasi hanya dengan cara hukum. Solusi yang perlu dilakukan adalah mendidik orang tentang hak kebebasan berbicara.
“Sangat penting menjelaskan agar orang dapat membedakan antara hak yang mereka nikmati dan pelanggaran yang mungkin mereka lakukan,” jelasnya. Dalam FGD tersebut peserta yang hadir antara lain Polrestabes Surabaya, Kominfo Prov Jatim, Universitas Airlangga, LBH, MUI Jatim maupun pelajar Kota Surabaya. (budam.kominfojatim,24.1.19)

Views 264

INFLASI DI JAWA TIMUR TERKENDALI

Views 263

Kacamatakom. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah IV Jatim,Difi Ahmad Johansyah mengatakan, nilai inflasi di Jatim selalu lebih rendah di bawah nasional. Pada tahun 2018 inflasi Jatim sebesar 2,86 sedangkan nasional 3,13.

Dengan inflasi Jatim yang lebih rendah dari nasional, Provinsi Jatim kerap menjadi rujukan bagi provinsi lain. “Berkat kepemimpinan Gubernur Jatim Pakde Karwo inflasi Jatim selama 5 tahun terakhir ini sangat baik dan selalu di bawah nasional,” ungkapnya saat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (23/1)melalui siaran pers Humas Setdaprov Jatim.

Difi sapaan akrab Kepala Perwakilan BI menjelaskan, selama lima tahun kedepan banyak yang harus disiapkan untuk mengendalikan inflasi di Jatim. Diantaranya  yakni peningkatan nilai tambah di petani, integrasi hulu hilir dalam supply chain, serta penggunaan finance technologydi sektor pertanian.

Ditambahkan, ke depan akan dilakukan profiling pada petani maupun gabungan kelompok tani (gapoktan) agar bisa dikenal oleh perbankan. Ini penting dilakukan, karena lembaga keuangan butuh profiling untuk memberikan bantuan pembiayaan pada petani. Kita akan memperbanyak integrasi di sisi hulunya, dengan cara meningkatkan kapabilitas petani dan mengintegrasikan dengan marketplace.(budsam.kominfojatim,23.1.19)

PROGRAM FREE TRADE AGREEMENT DIGALAKKAN DI JATIM

Kacamatakom.Kementerian Perdagangan, melalui Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) terus berusahha mengembangkan program  Free Trade Agreement (FTA)  di seluruh Indonesia. FTA merupakan program Kemendag untuk menyebarluaskan informasi tentang perdagangan bebas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perundangan dan Perdagangan Kemendag RI, Moga Simatupang di FTA Center di kantor  UPT Pendidikan Pelatihan dan Promosi Ekspor (P3E)  di Surabaya, Rabu (23/1) mengatakan, pada tahun 2018 Ditjen PPI Kemendag RI telah menambah lokasi FTA center di Surabaya, Medan, dan Makasar. Penambahan lokasi FTA center adalah untuk memperluas jangkauan penyebarluasan informasi FTA kepada masyarakat khususnya para pelaku IKM.

Menurut Moga, FTA center di Surabaya adalah untuk memberikan pelayanan konsultasi, edukasi dan advokasi guna memahami serta memanfaatkan hasil perundingan perdagangan intenasional (FTA, EPA, CEPA, PTA) bagi dunia usaha. Bukan saja menyebarluaskan informasi tentang MEA, namun juga informasi tentang Free Trade Agreement tapi juga dengan negara mitra lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan FTA center ini, Ditjen PPI bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah khususnya Disperindag provinsi dan Universitas. Harapannya adalah daerah dapat ikut berperan dan terlibat dalam mendukung peningkatan ekspor daerah serta akademisi universitas dapat terlibat untuk menyampaikan informasi tentang hasil-hasil perundingan perdagangan internasional.

Sementara visi dan misi FTA center adalah sebagai duta bagi masyarakat Indonesia, dengan misi antara lain membentuk kesepahaman mengenai pentingnya FTA bagi perekonomian Indonesia dan menjelaskan dampak positif-negatif dari FTA bagi Indonesia. Kemudian FTA sebagai pusat sosialisasi FTA di Indonesia dengan misi antara lain membuat standar nasional bagi kegiatan sosialisasi FTA dan menyediakan materi sosialisasi FTA yang wajib menjadi rujukan bagi setiap kegiatan sosialisasi FTA di Indonesia.

Selanjutnya FTA sebagai pusat informasi kepada masyarakat Indonesia dengan misi lain memberikan informasi terkini terkait hasil perundingan perdagangan bebas atau  Free Trade Agreement serta cara pemanfaatannya yang telah disepakati Indonesia. Sebagai pendampingan pemanfaatan oleh masyarakat Indonesia dengan misi lain merespon pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait inplikasi pelaksanaan FTA dan menyediakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan hasil kesepakatan FTA. (budsam.kominfojatim,23.1.19)

RISET PENYELENGGARAAN LELANG DI AGROBIS

Kacamatakom. Pasar Induk Modern Agrobis (Puspa Agro) Jemundo Taman Sidoarjo Bersama LPK Universitas Merdeka (Unmer) Malang dan LP2M Universitas Negeri Malang (UM) menggelar lelang Agrobis di hall Gedung Tani, komplek Puspa Agro, Jemundo, Taman, Sidoarjo pada Selasa (22/1).

Panitia Lelang Agrobis dari Unmer Malang, Catur Wahyudi, disela-sela Lelang mengatakan, bahwa lelang Agribis yang digelar saat ini berbeda dengan lelang sebelumnya, karena lelang kali ini masih merupakan bagaian dari dest riset atau penelitian ujicoba, untuk melihat bagaimana fakta-fakta pasar lelang berjalan. Selanjutnya penyelenggara mengamati dari proses pasar lelang yang baru ini apakah ada bagian-bagian yang perlu disempurnakan.

Lelang agrobis dengan sistem dest riset tidak menargetkan berapa di akhir dengan jumlah transaksi dan komoditas yang di lelang seperti lelang sebelumnya

Lelang kali ini menjadi program pengamatan sehingga ke depan penyelenggara akan memberikan suatu model lelang yang tepat lebih baik dan efektif untuk  membangun dan mengembangkan penyelenggaraan pasar lelang yang efektif dan mandiri. Dengan begitu ada kelanjutan yang lebih pasti. Di ujung acara lelang ini akan dilakukan penggalian aspirasi-aspirasi dari peserta lelang tentang apa yang diinginkan dari kegiatan ini agar lebih baik dan mandiri.

Melalui aspirasi dari peserta lelang maka harapannya kedepan pasar lelang ini bisa berkembang menpunyai kontribusi memotong rantai distribusi yang panjang dalan bisnis perdagangan, mendorong stabilitas harga dan mengupayakan serta memastikan ketahanan pangan pada saat-saat tertentu masyarakat tidak boleh sampai mengalami kelangkaan dan harga pangan yang tinggi.

Komoditas lelang kali ini menjual enam produk bahan pokok diantaranya kopi, bawang berah, kacang tanah, jagung hebrida, beras dan kentang serta komoditas produk pertanian dan perkebunan lainnya.(budsam.kominfojatim,22.1.19)

Views 62

UPAYA PREVENTIF POLDA JATIM DALAM PILPRES DAN PILLEG

Kacamatakom. Pelaksanaan Pilpres dan Pileg bakal berlangsung tiga bulan lagi yakni tanggal 17 April 2019. Dari aspek pengamanan di wilayah Jawa Timur, Polda Jatim dibantu Kodam V/Brawijaya terus melakukan upaya preventif.

Guna memaksimalkan pengamanan bila terjadi kisruh saat pemilu berlangsung, Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, menegaskan pada seluruh personel di jajaran Polda Jatim untuk dapat melakukan langkah antisipasi. “Harus ada langkah antisipasi karena potensi kerawanan saat Pemilu sangat mungkin terjadi,” kata Kapolda, Selasa (22/1).

Untuk itu, semua personel Polda Jatim diminta untuk dapat menjalankan tugas pengamanan sebaik mungkin. “Lakukan tugas pengamanan sesuai tugas masing-masing. Saling berikan informasi terkait agenda pemilihan tersebut, termasuk dalam segala potensi kerawanan yang akan timbul dalam pemilihan nanti,” tegasnya.

Kapolda juga menekankan pada personelnya agar dapat bekerja lebih giat di tahun politik saat ini. “Saya meminta pada seluruh anggota untuk bekerja lebih giat. Pengamanan Pileg dan Pilpres harus dilakukan sebaik mungkin,” jelasnya.

Kapolda juga mengimbau pada seluruh anggota Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga bisa bertugas lebih baik lagi. “Bhabinkamtibmas ini yang berada paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Jika ada ada informasi kamtibmas terkait Pileg dan Pilres di masyarakat agar bisa segera ditindaklanjuti dan dilakukan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang terjadi,” tukasnya.(budsam.kominfojatim,22.1.19)

INDUSTRI KERETA API SEMAKIN MAJU

kacamatakom.PT INKA (Persero) saat ini sedang mengerjakan produksi 438 kereta pesanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan dioperasikan di Tanah Air.

Diantaranya sejumlah adalah 31 trainset LRT (Light Rail Transit) untuk Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek).

LRT Jabodebek merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan transportasi kepada masyarakat, yang nilai kontrak proyek mencapai Rp3,9 triliun dengan jumlah mencapai 31 rangkaian atau 186 kereta. "Setiap trainset atau rangkaian terdapat enam kereta yang rencananya akan dikirim pada pertengahan 2019," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto memberikan penghargaan kepada PT INKA yang mampu memproduksi kereta api dengan kualitas terbaik. Makanya PT INKA selalu ekspor. "Ini bukti engineering yang bagus dan penguasaan teknologi yang maksimal. Pemerintah sangat mendukung dan mengapresiasi," katanya.

Ke depan,kita terus mendorong ekspor berbasis manufaktur karena memiliki daya tahan lebih kuat, yaitu tak terganggu gejolak naik atau turunnya harga komoditas.

Di sisi lain, PT INKA sedang mengerjakan kereta pesanan dari Negara Filipina berupa enam rangkaian Kereta Rel Diesel (KRD), tiga lokomotif, dan 15 kereta penumpang dengan nilai kontrak mencapai 485 juta peso atau sekitar Rp127,3 miliar. Kontrak tersebut didapatkan dari pemerintah Filipina pada awal 2018 melalui lembaga perkeretaapian setempat, Philippine National Railways atau PNR. (budsam,kominfojatim,,21.1.19)

Views 29

SERTIJAB KEPALA RRI SURABAYA

KACAMATAKOM.Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, Mohammad Rohanudin, memimpin serah terima jabatan (Sertijab) dan pisah kenal Kepala LPP RRI Surabaya dari Retno Desy Swasri kepada Sumarlina di Gedung Bong Tomo RRI Surabaya, Senin (21/1) siang. Selanjutnya Retno Desy Swasri menjabat LPP RRI Yogyakarta.

Direktur Utama LPP RRI, Mohammad Rohanudin, dalam sambutanya mengatakan, RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang memiliki dedikasi dan keperpihakan terhadap NKRI. Oleh sebab itu semua  karyawan dan karyawati RRI wajib tahu, bahwa dalam siarannya tidak boleh membuat kegaduhan diseluruh pelosok Indonesia. Apalagi di era musim kampanyei tidak boleh ada kegaduhan kampanye, tetapi justru RRI  harus bisa menciptakan ketenangan

Menurut Rohanudin, pada waktu RRI sedang melakukan pekerjaan, dan di luar dugaan pemancar RRI disuatu tempat ada yang merusak  dan atau  menghancurkan alat negara tersebut.Maka harus segera dilaporkan ke DPR RI., Karena RRI yang merupakan lembaga penyiaran publik tidak bisa dirusak maupun dibubarkan oleh siapapun kecuali dengan Undang-Undang, karena RRI itu dibentuk oleh Undang-Undang.

Oleh sebab  dalam situasi seperti sekarang ini RRI harus memiliki  indepeden yang sangat tinggi atau netral  tidak boleh membuat kegaduhan. Tetapi bila dalam setuasi seperti sekarang ini masih ada orang yang membuat kegaduhan maka harus dilawan, karena merusak RRI sama dengan merusak negara kesatuan RI.  

“Perlu diketahui kelahiran RRI adalah bersama-sama dengan adanya Indonesia merdeka, RRI  berdiri 24 hari setelah  Indonesia merdeka, sampai sekarang RRI tetap berdiri kokoh di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Rohanudin.

Direktur Utama RRI memerintahkan kepada 97 stasiun RRI di seluruh Indonesia untuk mengumandangkan Tri Prasetya RRI, yaitu RRI harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara. Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga.

RRI harus mengemudikan siaran sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa indonesia, dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Oleh sebab itu RRI yang memiliki 223 stasiun dan hadir dimana-mana dan di 37 daerah perbatasan di Indonesia seperti di Nunukan, Sebatik, Etikong, di Atambua dan perbatasan lainnya. Selanjutnya harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 agustus 1945.  

Kemudian Rohanudin mengemukakan, perkembangan RRI sangat seknifikan. Sampai saat ini hampir 50 penghargaan yang diperoleh dan penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diperoleh dari pemerintah seperti penghargaan “Adinegoro” yang diperoleh berturut-turut sejak tahun 2017.

“Reputasi RRI juga terus meningkat, sepanjang tahun 2018 ada tiga lembaga surve menyebutkan bahwa LPP RRI paling besar pendengarnya. Oleh sebab itu tanggung jawab RRI semakin bertambah besar,” tutur Rohanudin.(budsam,kominfojatim,21119)

PERINGATAN UNTUK WAKIL BUPATI TRENGGALEK

KACAMATAKOM. Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo memberi surat peringatan atau teguran kepada Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Mengingat pria yang akrab dipanggil Gus Ipin itu mangkir kerja selama 10 hari tanpa alasan jelas.

Soekarwo menjelaskan, sesuai Undang - Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 77 ayat 3 disebutkan bahwa pejabat pemerintah yang mangkir lebih tujuh hari bisa diberi teguran. "Ini teguran pertama karena lebih dari tujuh hari tidak melaksanakan tugas," kata Soekarwo, ditemui usai paripurna DPRD Jatim Senin (21/1).

Pemprov Jatim telah menerima surat pemberitahuan pada 19 Januari 2019 dari Pemkab Trenggalek yang menyatakan Gus Ipin mangkir 10 hari. "Sabtu sore kemarin kami menerima dan mendapatkan laporan wabup Trenggalek tidak ada di tempat dan tidak melaksanakan sebagai pejabat negara," katanya.

Gubernur menegaskan, pada ayat 4 pasal 77 ini jika sanksi 2 kali diwajibkan ikut program pembinaan khusus di Kemendagri. Jika tidak berubah, satu minggu setelah dikeluarkan sanksi diusulkan pendidikan tiga bulan diberhentikan sementara oleh MA. "Pasal 76 ayat 1 meninggalkan tugas berturut turut untuk bupati walikota maka dikenakan sanksi,"  pungkasnya. (budsam.kominfojatim,21.1.19)

Vi

KASAL PIMPIN SIDANG SENAT WISUDA

KACAMATAKOM.Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji memimpin prosesi Sidang Terbuka Senat Wisuda Pascasarjana S2 IV, Sarjana S1 XXXVII dan D3 XI STTAL tahun 2019. Acara digelar di Gedung Moeljadi Mako Kodiklatal, Bumimoro,  Surabaya, Jumat.
“Selamat kepada para wisudawan atas berhasil dalam menyelesaikan pendidikan secara tepat waktu. Ketepatan waktu studi ini merupakan salah satu prestasi yang patut dibanggakan karena menunjukkan sebuah proses pendidikan yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,”Kasal dalam amanatnya.
Menurut Kasal,  dimasa sekarang, dibutuhkan kecepatan,  Artinya kondisi itu harus diantisipasi oleh manusia beserta strukturnya. Dengan perkembangan teknologi juga harus mampu dikembangkan secara bijak, bertahap dan berlanjut.
“Mengembangkan mahasiswa melalui penelitian secara khusus, yang mampu bersifat aplikatif dan langsung menyentuh sinergitas. Perlu ditingkatkan secara langsung dalam mendukung percepatan kemandirian teknologi alutsista” .
Menurutnya, alumni STTAL adalah sosok pemimpin di masa mendatang. “Alumni STTAL harus memiliki kecerdasan, karakter kepemimpinan transformasional yang bermoral, rendah hati. Serta selalu perhatian kepada hal-hal yang inspiratif, inovatif, untuk menjawab tantangan di abad 21,” ujarnya.
Pada tahun 2019 lanjutnya, Alumni STTAL akan ditempatkan pada medan penugasan masing-masing agar menjadi pelopor yang lebih baik dan modern. “Saya berharap, penghargaan ini dapat memberikan kepada siswa lainnya semangat belajar, meraih prestasi dalam menjalankan pendidikan,” tegasnya.
Turut hadir dalam giat wisuda tersebut, yakni Pangkoarmada II Laksda TNI Mintoro Yulianto, Danlantamal V Laksma TNI Edwin, Kepala Staf Korps Marinir Brigjen TNI (Mar) Widodo DP, dan Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi. (budsam.kominfojatim,,18.1.19)

PAKDE KARWO OPTIMIS ASN PROP JATIM SEMAKIN SEJAHTERA

KACAMATAKOM. Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, optimis Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin profesional dan sejahtera. Optimisme ini karena mulai tahun 2019 Pemprov Jatim telah memberlakukan sistem remunerasi yang berasaskan keadilan.

Hal itu disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrabnya saat menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus (DP) KORPRI Pergantian Antar Waktu (PAW) Terpilih Prov Jatim Periode 2016-2021 di Ruang Hayam Wuruk lantai 8, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Kamis  sore.

Pakde Karwo mengatakan, sistem remunerasi ini merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari sila kelima Pancasila. “Remunerasi merupakan working ideology dari Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebab kesejahteraan PNS akan lebih sejahtera sesuai dengan prestasi dan profesionalisme kinerjanya” katanya.

Gubernur juga mengingatkan,peningkatan kesejahteraan tersebut harus digunakan untuk hal yang positif, contohnya mencicil rumah. “Jika diperkotaan bisa membeli flat, jika di pedesaan bisa membeli rumah yang cukup besar. Ingat, hunian yang dibeli itu untuk keluarga, bukan orang lain,” pesannya.

Kepada pengurus yang baru dilantik, pakde Karwo meminta agar para pengurus segera bekerja dan berkonsolidasi. Jika dalam politik, istilahnya ada program 100 hari. Maka DP KORPRI harus segera membuat program kerja guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan ASN.(budsam,kominfojatim,18.1.19)

ARAHAN KAPOLDA JATIM KEPADA JAJARANNYA

KACAMATAKOM.Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan, didampingi Waka Polda Jawa Timur Brigjen Pol Toni Harmanto dan Irwasda Polda Jatim Kombes Pol Sutardjo memimpin pengarahan kepada para personel Polda Jawa Timur. Arahan disampaikan Kapolda pada anggota jajaran Polda dan Bhabinkamtibmas wilayah Madura dan Tapal Kuda jajaran Polda Jawa Timur.

Irjenpol Luki memberikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada seluruh anggota Polda Jatim dan jajaran Bhabinkamtibmas Polda Jatim atas kinerjanya selama ini.

“Saya memberikan apresiasi atas kinerja anggota jajaran dan khsusnya Bhabinkamtibmas dalam menjaga kondusivitas keamanan di Jawa Timur,” jelasnya saat kegiatan berlangsung di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis hari ini

Arahan yang disampaikan merupakan langkah dari Polda Jatim dalam mewujudkan Polri yang Promoter (Profesional Modern dan Terpercaya). Hal itu guna tercipta kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang menyejukkan dalam menghadapi agenda nasional akan dilaksanakan yaitu Pileg dan Pilpres 2019.

“Saya meminta pada seluruh anggota untuk bekerja lebih giat. Pengamanan Pileg dan Pilpres harus dilakukan sebaik mungkin,” jelasnya.

Kapolda juga mengimbau pada seluruh anggota Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga bisa bertugas lebih baik lagi. “Bhabinkamtibmas ini yang berada paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Jika ada ada informasi kamtibmas terkait Pileg dan Pilres di masyarakat agar bisa segera ditindaklanjuti dan dilakukan langkah yang tepat untuk mengatasi persoalan yang terjadi,” tegasnya.

Hadir dalam giat pengarahan kali ini seluruh pejabat utama Polda Jatim serta Kapolres wilayah Madura dan Tapal Kuda.(budsam,kominfojatim,17.1.19)

PENINGKATAN KINERJA DINAS KOMINFO JATIM

KACAMATAKOM. Sekretaris Dinas mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim, Aju Mustika Dewi  yang bertindak selaku Inspektur Upacara tanggal 17 Januari,  dalam amanatnya meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk berusaha meningkatkan kinerjanya, karena hal ini sangat erat dengan program remunerasi yang diterapkan mulai tahun 2019 ini.

Dalam sistem remunerasi ini ada dua unsur, yaitu berdasarkan absensi dan kinerja, komposisi ini akan bersifat dinamis antara kedisiplinan pegawai dan kinerja dalam melaksanakan tugas sehari hari. Pemerintah Prov Jatim, juga membuat kebijakan bahwa remunerasi ini juga diberikan kepada seluruh PTT, namun besaran dan formulasinya belum ditetapkan masih dipersiapkan.

Mekanismenya tetap mengacu kepada Penilaian Kinerja PTT dan Perjanjian Kinerja. "Mari tingkatkan kinerja kita baik ASN maupun PTT karena hal ini berkaitan dengan tunjangan remunerasi, pelaporan kinerja pegawai ini dilakukan setiap bulan," kata Ayu, Kamis pagi tadi

Memasuki tahun 2019 ini, harus ada perubahan pola pikir dalam bekerja sehingga bisa memenuhi persyaratan dalam sistem remunerasi ini untuk mendapatkan tunjangan kesejahteraan bagi pegawai. Unsur kedisiplinan dan kinerja harus beriringan bisa dilaksanakan keduanya.

Dibagian akhir dalam sambutan dihadapan sekitar 150  peserta upacara apel pagi, wanita pejabat eselon III ini juga mengajak kepada seluruh pegawai ikut mensukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat nasional pada tanggal 9 Februari 2018 mendatang yang dipusatkan di Surabaya.

HPN direncanakan dihadiri Presiden Republik Indonesia dan tamu delegasi dari seluruh Indonesia. "Dalam HPN tanggal 9 Februari 2019 mendatang Bapak Kadis Kominfo Jatim menjadi Ketua Pelaksana, maka kewajiban kita untuk mensukseskan acara tersebut," pintanya. (budsam.kominfojatim.17,1,19)

GUBERNUR SUKARWO DI KAMPUS IPDN TAMPUSU

KACAMATAKOM.Gubernur Jawa Timur, H. Soekarwo menekankan pentingnya faktor kepemimpinan atau leadership dalam memimpin birokrasi. Menurutnya, leadership menentukan lima puluh persen keberhasilan birokrasi, sebab kebijakan publik (public policy) digerakkan oleh pemimpin atau leader.

Hal itu disampaikan Pakde Karwo saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Administrative Reform Birokrasi Melayani "Pelayanan Publik untuk Kesejahteraan" di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Utara, Tampusu, Selasa 15/1 melalui siaran pers Humas Setdaprov Jatim.

Dihadapan 174 Praja IPDN, Pakde Karwo mengatakan, dengan porsi lima puluh persen tersebut, maka leadership menjadi bagian terpenting dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Seorang pemimpin diharapkan mampu melakukan tiga strategi utama guna mewujudkan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ketiganya adalah memberdayakan masyarakat, membuat inovasi pelayanan publik, dan transparansi” katanya.

Untuk strategi pertama, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, atau istilahnya partisipatoris. “Pemimpin harus melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam merumuskan kebijakan, kita harus mendengar apa yang dibutuhkan rakyat, bukan memutuskan sepihak” tegasnya.

Dari mendengarkan rakyat itulah, imbuh gubernur yang juga menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), pemimpin bisa melakukan strategi kedua, yakni melahirkan inovasi pelayanan publik yang tepat sasaran dan bisa memuaskan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pakde Karwo mencontohkan, sebuah puskesmas di Blitar yang letaknya di pinggir sawah. Jika pada umumnya puskesmas buka jam 07.00 sampai 12.00, maka puskesmas tersebut buka dari jam 16.00 sampai 22.00. Ini karena pemimpin puskesmas tersebut mendengarkan kebutuhan warganya, yang sebagian besar adalah petani.

“Suatu hari, dokter yang juga pimpinan puskesmas itu mengumpulkan warga. Dia bertanya, puskesmas ini sebaiknya buka jam berapa? Kemudian warga menjawab, jam 16.00 sampai 22.00, karena pada pagi sampai siang masih bekerja di sawah. Akhirnya, dokter itu setuju. Inilah salah satu bentuk inovasi berdasarkan citizen’s charter” imbuhnya.

Ia melanjutkan, pelayanan publik juga harus transparan dan akuntabel. Yakni, mulai persyaratan, biaya, dan waktunya harus jelas. Hal ini bisa dicapai dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI). Karena itu, pemimpin di jaman sekarang harus paham teknologi. “Semua informasi tersebut harus bisa diakses oleh masyarakat lewat berbagai media, baik di media cetak, elektronik, website, media sosial, dan juga lewat aplikasi android” lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga berpesan kepada seluruh Praja IPDN agar memanfaatkan waktu dan belajar sebaik-baiknya di kampus IPDN. Sebab, guna mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) pemimpin yang berkualitas dan produktif, dibutuhkan pendidikan terapan yang mumpuni, seperti di kampus IPDN. “Setelah anda lulus dan terjun di birokrasi, seperti menjadi camat, anda akan tahu cara menyelesaikan permasalahan, karena di kampus ini sudah diajarkan caranya. Sebagai ASN, anda adalah agent of change di instansi anda kelak, jadi belajarlah dengan baik, pahami peraturan dan hukum yang berlaku. Itu akan jadi bekal anda kedepan” pesannya.

Pakde Karwo juga mendorong agar para praja IPDN dapat lebih menggali ilmu lewat membaca buku serta menumbuhkan achievement atau prestasi. “Caranya, tumbuhkan semangat dalam diri agar disiplin, berpikir positif, dan masukkan ilmu sebanyak-banyaknya lewat membaca. Ini kampus yang tepat untuk itu, semoga sukses” pungkasnya.

Direktur IPDN kampus Sulawesi Utara, Dr Noudy R.P. Tendean, mengatakan, pihaknya berterima kasih atas kesediaan Pakde Karwo memberikan kuliah di kampusnya. Menurutnya, Pakde Karwo adalah sosok pemimpin bangsa yang sangat berpengalaman dan banyak berkontribusi  bagi bangsa dan negara. “Pakde Karwo layak dijadikan panutan dan teladan, beliau juga sangat merakyat, serta banyak prestasi, baik nasional maupun internasional yang telah diraih selama menjabat sebagai gubernur dua periode” pujinya. (budsam.kominfojatim,16.1.19)