PENDERITANKUSTADI JATIM CENDERUNG MENINGKAT

KACAMATAKOM,Kamis 7/2.19. Jumlah Penderita kusta di Jatim meningkat. Data yang dihimpun Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur jumlah penderita kusta berada di angka 0,9 persen mengacu pada data terbaru 11 Januari 2019 dengan total 2.610 kasus. Karena itu, DPRD Jatim minta agar provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten /kota untuk mengobati dan mengantisipasi penderita kusta.

"Dengan adanya koordinasi Dinkes dan kabupaten/kota korban penderita kusta di Jatim bisa berkurang. Semua harus diperhatikan. Kabupaten/kota juga harus memberikan prioritas pada penderita, dan provinsi menindak lanjuti. Persoalan obat dan sebagainya provinsi membantu,” tegas Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto .

Dikatakannya, penderita kusta mencapai 2.610 kasus ini,mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinkes Jatim dan Dinkes Kabupaten/Kota se Jatim  dengan cepat. Kita menyadari tidak semua masyarakat memiliki BPJS. Sehingga penderita bisa diprioritaskan. Mereka butuh bantuan baik di tingkat dua, maupun untuk berobat  di rumah sakit milik Provinsi Jatim. Kami minta rumah sakit pemerintah juga harus menampung pasien tersebut, jangan sampai ditolak kasihan.

Penderita kusta tertinggi di 8 kabupaten di Jatim. Ke delapan kabupaten ini, up date data per 11 Januari 2019, dikatagorikan wilayah merah, karena penyumbang penderita kusta terbesar di Jawa Timur.  Data Dinkes Jatim menyebutkan, Kabupaten Sumenep terdapat 381 penderita, Kabupaten Sampang  232 kasus, Kabupaten Bangkalan 207 kasus, dan Pasuruan  193 kasus kusta. Sementara di Kabupaten Lumajang sebanyak 171, Probolinggo 125 , Tuban  92 , dan Pamekasan 65 kasus.

Sementara itu anggota komisi E DPRD Jatim lainnya, Aghata Retnosari mengatakan siap melakukan kroscek anggaran untuk kebutuhan kusta warga Jawa Timur. “Kita akan cek anggaran provinsi untuk pelayanan kesehatan, salah satunya penderita kusta,”ujar Agatha politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini.

Pihaknya juga meminta, kepada Dinkes Jatim untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyakit kusta. "Dengan sosialisasi ini masyarakat bisa sadar akan hidup sehat, dan terhindar dari penyakit kusta,"kata Aghata (budsamkominfojatim.7.2.19)

Views 21

HARI PERS NASIONAL GELAR PAMERAN BERSAMA UKM

KACAMATAKOM Rabu 6/2.19.  Pokja Wartawan Pemprov Jatim ikut meramaikan Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2019 dengan menggelar pameran merchandise di Grand City mulai tanggal 7 hingga 9 Februari 2019. Pengunjung diharapkan mampir ke booth Pokja Pemprov Jawa Timur. Di sana, disediakan beragam merchandise Hari Pers Nasional (HPN) 2019 dari kaos, gantungan kunci, hingga bolpoint berlogo HPN 2019. 

Beragam merchandise berkualitas dijual dengan harga terjangkau. “Khusus momentum HPN 2019 di Surabaya, kita pasang harga khusus dan pastinya terjangkau,” kata Ketua Pokja Wartawan Pemprov Jawa Timur, Fiqih Arfani, hari ini.

Pokja Wartawan Pemprov Jatim juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi Dan UMKM Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan produk batik tulis buatan tangan-tangan terampil dari berbagai daerah di Jawa Timur.“Sesuai tema besar HPN 2019 yang berbunyi Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital, kami juga berkomitmen mempromosikan produk ekonomi kerakyatan berupa batik, secara langsung kepada masyarakat”.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, Mas Purnomo Hadi mendukung penuh keterlibatan pokja wartawan pemprov Jatim. “Kami mendukung kegiatan pokja pemprov, karena ikut mempromosikan produk-produk UMKM ke masyarakat”. 

Pameran Pers akan dibuka pada Kamis (7/2/2019) sore oleh Menkominfo Rudintara. Pameran Pers adalah salah satu rangkaian HPN 2019 yang dipusatkan di Jawa Timur, yang diikuti berbagai media cetak, online, televisi, radio, kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) selama tiga hari, 7-9 Februari 2019. (budsamkominfojatim.6.2.19)

SARASEHAN MIGAS MENYAMBUT HARI PERS BASIONAL

KACAMATAKOM Rabu 6/2.19. Sebagai rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2019 di Surabaya, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur bekerjasama dengan Dewan Pers dan SKK Migas menggelar sarasehan tentang rembuk migas dan media.
Hadir, Hadi Prasetyo pengamat migas, Yopie Hidayat pengamat ekonomi, dan Doni Arianto Kepala Humas SKK Migas perwakilan Jabanusa. Pada sesi kedua, hadir beberapa tokoh media ternama seperti Errol Jonathans CEO Suara Surabaya, Imawan Mashuri wartawan senior, Abdul Rokhim Pimred Jawa Pos, dan Budiono Darsono Presiden Komisaris Kumparan.
Pengamat ekonomi Hadi Prasetyo, menyebut bahwa negara ini butuh membangun kilang minyak untuk mengurangi defisit perdagangan luar negeri.  “Sejak masa Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono, kita belum memiliki kilang minyak”.
Investasi di kilang minyak sangat diperlukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri. Keberadaannya dapat memangkas impor yang masih didominasi migas.
Selama ini, Indonesia selalu melakukan ekspor minyak mentah. Begitu sudah jadi, di impor kembali ke dalam negeri. Kondisi tersebut, menurut hitungan Hadi yang juga mantan Asisten II Bidang Ekonomi Sekdaprov Jatim, sangat merugikan perdagangan luar negeri.
Meski diakuinya bahwa pembuatan kilang minyak tidaklah mudah. Ada campur tangan politik didalamnya. “Minyak itu dimanapun sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan nasional. Kalau dilihat keputusannya di kilang minyak, tentu ada sesuatu yang merasa rugi,” bebernya.
Tinggal kedepan pengambilan keputusan seperti apa, hampir semua industri bisnis migas dalam tanda petik sedikit atau banyak ada pertimbangan politiknya.
Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyar mengatakan, sebenarnya wacana pembangunan kilang minyak terus mencuat. Salah satu yang dibidik adalah Tuban dengan menggandeng investor asal Rusia Rosneft Oil Company. Namun ternyata saat ketika akan direalisasikan, ada kendala di lapangan.
Masyarakat sekitar disebut menolak pembangunan kilang minyak di wilayah tersebut. “Masalahnya nggak jauh-jauh dari situ. hambatan gangguan misalnya ada yang nggak boleh dibebaskan Tanahnya,” kata Ali .
Akhirnya sempat ada wacana pemindahan kilang minyak di Situbondo. Tetapi rupanya rencana tersebut juga batal. Presiden Joko Widodo belum lama ini meminta pembicaraan pembangunan kilang minyak di Tuban dilakukan secara baik-baik.
“Terkahir ini termasuk saya provokasi kemarin waktu mendampingi Pak Menteri ESDM sama Direktur Utama Pertamina dan Bupati Tuban. Kepada pak Bupati Tuban saya minta untuk dibantu, kan sudah dua periode, kalau ini berhasil dibangun di Tuban jadi kenang-kenangan,” sebutnya.
Ali menilai, banyak dampak ekonomi yang dapat dimanfaatkan jika pembangunan kilang minyak direalisasikan. Salah satunya terbukanya kesempatan kerja bagi warga Tuban. Selain dapat mengurangi defisit neraca perdagangan.(budsamkominfojatim.6.2.19)

PARADOKS GIZINYA JATI DIRI

KACAMATAKOM.Harian Jawa Pos dalam JATI DIRI  tgl 21 Januari 2019 mengupas tentang masalah kesehatan dan gizi. Disebutkan, bahwa diawal th 21018 kita dikejutkan diketemukannya 144 anak menderita gizi buruk dan 646 lainya terserang wabah campak.

Di lain pihak hasil  Riset Kesehatan Dasar yang dirilis Nopember 2018 menyatakan, bahwa prevalensi obesitas pada orang dewasa diatas umur 18 tahun terus meningkat sejak th 2007. Dan inilah yang disebut dengan paradoks gizi.

Pada terbitan tgl, th yang sama dimuat pula pendapat Dirjen Kesehatan Masyarakat, ibu Kirana Pritasari yang menyatakan bahwa generasi sehat, Negara kompetitif.

Bicara gizi tentu berkaitan dengan kesehatan.Bicara kesehatan tentu bicara pola hidup.

Ironisnya di Indonesia masih terjadi di lain daerah kekurangan gizi, dan menyebabkan masyarakat menjadi gampang terkena penyakit serta menjadi masyarakat yang tidak produktif. Di lain daerah gizi terpenuhi bahkan berlimpah, sehingga menyebabkan masyarakat hidup sehat, tetapi ada juga yang berpenyakit karena pola hidup serta pola makannya tidak benar. Al hasil sama, ada sebagian warga masyarakat yang menjadi tidak produktif bahkan menjadi beban Negara karena sakit dan Negara harus ikut menanggung pembiayaannya

Kalau kita cermati apa yang sedang dilakukan dan diprogramkan pemerintah sudah dekat dengan kebenaran. Yaitu dengan membangun infrastruktur yang berupa pembangunan jalan jalan. Pembangunan jalan jalan tersebar di seleruh daerah. Disamping itu juga dibangun bandara bandara, serta tol laut. Hal ini tentunya diharapkan nantinya akan mempermudah tranportasi yang memuat bahan bahan makanan. Sehingga daerah daerah terpencil akan dan ikut menikmati serta terpenuhinya gizi dalam tubuhnya.Sehingga mereka akan menjadi masyarakat yang sehat serta produktif.

Di samping itu pemerintah juga banyak memperbaiki fasilitas kesehatan serta sosialisasi terus menurus tentang kesehatan. Sehingga di darah daerah yang sudah terpenuhi gizinya dapat mengerti dan melaksanakan pola hidup yang sehat. Maka diharapkan terpaan obesitas dapat ditekan serendah mungkin.(budi sampurno,kacamatakom.5.2.19)

BANYUWANGI 2019 GELAR 99 FESTIFAL

KACAMATAKOM. Sepanjang 2019 Kabupaten Banyuwangi 2019 akan menggelar 99 festival  dan atraksi dimana sebanyak 30 diantaranya untuk mengincar segmen milenial dari dalam dan luar Banyuwangi.

“Milenial belakangan ini mendominasi pasar pariwisata. Karenanya akan ada atraksi atau agenda wisata khusus untuk segmen milenial,” Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas melalui keterangan resminya, Senin hari.

Pemilihan beragam atraksi wisata bagi para milenial tersebut dilakukan berdasar hasil survei terhadap perilaku dan hobi yang banyak disukai oleh para generasi milenial yang juga sering disebut sebagai “Generasi Y”.

“Pilihannya jatuh ke event musik, sport, teknologi, seni-budaya, dan religi, kami ingin selain bisa menikmati keindahan destinasi wisata Banyuwangi, milenial bisa menikmati event-event atraktif yang sesuai hobi mereka," kata Anas.

Anas mencontohkan sejumlah event yang khusus didesain untuk segmen milenial. Di antaranya adalah E-Sport Competition (18-19 September) yang membidik atlet dan komunitas pencinta e-sport.

Menurutnya, sedang dirumuskan, kompetisinya bidang apa saja. Bisa Mobile Legends, Player Unknown’s Battlegrounds, atau LoL Atau semuanya kita kompetisikan. Yang jelas, kami mengajak seluruh atlet, pencinta, dan komunitas e-sport untuk hadir berkompetisi dan menikmati wisata Banyuwangi.

Ajang musik, ada Jazz Pantai Banyuwangi (9-10 Agustus), Jazz Gunung Ijen (21 September), Festival Band Pelajar dan Remaja Se-Jawa dan Bali (26-27 Februari dan 18-19 Oktober), dan Student Jazz Festival (24 September). “Semua musisi yang hadir juga berdasarkan aspirasi milenial,” kata Anas.

Kemudian, untuk milenial penggemar olahraga terutama sepeda dan lari, ada 14 event sport tourism yang treknya melintasi destinasi-destinasi di Banyuwangi. Di antaranya Banyuwangi Ijen Green Run (21 Juli), Tour de Banyuwangi Ijen (23-26 September), Alas Purwo Geopark Run (17 November), dan Chocolate Glenmore Run (16 Februari).

“Pasti asyik berolahraga sambil menikmati kesejukan Banyuwangi yang telah ditetapkan sebagai kawasan geopark nasional," kata Anas.

Tak hanya itu, Banyuwangi juga menggelar Festival Film Pendek (9 Juli) dan Festival Juragan Pintar (30 Maret). Banyuwangi juga sudah menyiapkan video iklan khusus untuk segmen milenial.

“Konsepnya kita bikin anti mainstream, tidak seperti iklan wisata umumnya yang hanya menjual keindahan alam. Tapi kita bikin narasinya yang sesuai kehidupan milenial,  dikemas dalam cerita yang fun dan lucu,” tutur Anas. (budsam.kominfojatim,4.2.19)

Views 454

RAPAT KOORDINASI  PENGAMANAN PEMILU JATIM

KACAMATAKOM. Menjelang pelaksanaan pemilihan Umum Langsung Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR, DPD dan DPRD pada 17 April 2019, Pemprov Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketertiban Masyarakat & Keamanan Wilayah Provinsi Jawa Timur di  Grand City Surabaya, Senin hari ini .

 Dalam sambutannya, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen Purn TNI Sudarmo, mengatakan, Kemendagri mengapresiasi dan penghargaan yang cukup besar terhadap kegiatan yang luar biasa dan strategis serta baru pertama kali diselenggarakan di tingkat provinsi di Indonesia ini.

Menurut Sudarmo, Jawa Timur menjelang Pilpres dan Pileg kondisi masalah idelogi dan keamanan tidak perlu diragukan lagi. Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Soekarwo banyak menerima penghargaan di berbagai bidang, hal ini menjadikan Provinsi Jatim luar biasa.

Menurut Sudarmo, dalam mewujudkan penyelenggarakan pemilu yang aman dan demokratis, diperlukan kegiatan seperti ini karena merupakan suatu bentuk kegiatan menuju pemilu yang aman, damai, berkualitas, dan pemilu yang bermartabat. Ini bisa terwujud apabila ada komitmen bersama dari seluruh komponen masyarakat. Termasuk di dalamnya para stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di jajaran Provinsi Jawa Timur.

Karenanya hari ini para pemangku kepentingan untuk pelaksanaan tugas pemilu duduk bersama di dalam ruangan ini.  Kegiatan ini merupakan suatu hal yang strategis sehingga dipercaya pada hari H-nya pemilu pada 17 April 2019 nanti di Jawa Timur akan bisa berjalan dengan aman, damai dan tentunya sukses. Ini merupakan upaya mensinergikan antara komponen pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

“Pelaksanaan pemilu serentak pada 17 April 2019 ini bukan merupakan tugas dari penyelenggara saja seperti KPU, Bawaslu dan DKPP, akan tetapi  ini merupakan tugas kita bersama,” pesannya.

Keberhasilan pemilu juga akan membawa harkat dan martabat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dunia internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdemokrasi nomor tiga didunia. “Oleh sebab itu dengan suksesnya pemilu serentak pada 17 April 2019 nanti pelaksanaan demokrasi di Indonesia bisa meningkat menjadi yang nomor satu didunia,” kata Sudarmo.

Dikatakannya, kegiatan ini merupakan tonggak sejarah bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak pemilu dilaksanakan pertama pada 1955. Pemerintah berharap agar pilpres dan pileg ini bisa berhasil dan sukses.

Menurutnya, kuncinya adalah para pemangku kepentingan yang terkait dengan pilpres dan pileg ini memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing.(budsam.kominfojatim.4.2.19)  

TANTANGAN PERS DI TAHUN POLITIK

KACAMATAKOM,2.2.19. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim) menilai Independensi pers menjadi tantangan wartawan di tahun politik 2019. Pasalnya, saat ini banyak pengurus dan Ketua Partai Politik (Parpol) yang juga merupakan pemilik media. Hal tersebut dikatakan Ketua PWI Jawa Timur Drs Akhmad Munir ketika menjadi pemateri Seminar Hari Pers Nasional 2019 di Kampus Unitomo, Surabaya.
“Tak hanya itu, campur tangan pemilik modal di suatu media juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh wartawan. Campur tangan pemilik modal atau pemilik uang. sangat mempengaruhi independensi pers, itu tantangan pers," ujarnya.

 Pers juga harus mampu berada di luar kepentingan parpol tertentu. Ia menyebut, pers yang berada dalam lingkup kepentingan parpol tertentu, sebagai pers partisan. Pada hal, pers harus mengabdi pada masyarakat bukan parpol.
"Pers harus berdasarkan hati nurani, berdasarkan peristiwa atau fakta, dan menghasilkan berita akurat, sesuai keadaan yang terjadi. Pers mengabdi pada masyarakat," katanya.
Munir menyebut, posisi pers di Indonesia sangat unik. Pasalnya, pers berada di luar struktur pemerintahan, namun mampu mempengaruhi dan mengoreksi kebijakan pemerintah. Pers memiliki peran signifikan dalam perhelatan besar Pemilu 2019. Sehingga independensi pers harus terus dijaga, utamanya selama proses pesta demokrasi berlangsung.
"Harus menguatkan dirinya terhadap rayuan dari luar dan rayuan dari dalam. Kalau dari dalam, yaitu intervensi pemilik modal yang terjun ke dunia politik," pungkasnya. (budsamkominfojatim.2.2.19)

Views 909

RAPAT BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DI BUKA PRESIDEN

KACAMATAKOM.2.2.19.Presiden Joko Widodo hari ini di Surabaya membuka rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) se-Indonesia di Jatim Expo, Surabaya.

Pembukaan ditandai dengan dipukulnya kentongan oleh Presiden Jokowi dan Kepala BNPB Letjen Doni Monardo.

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan pentingnya sistem peringatan dini bencana. Hal ini mengingat Indonesia berada dalam daerah rawan bencana.

Sistem peringatan dini tetap harus melibatkan para akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik rawan bencana. Diharapkan  nantinya BNPB dapat mensosialisasikan peringatan dini bencana ini kepada masyarakat.

"Meneliti, mengkaji, menganalisis potensi-potensi bencana yang kita miliki. Supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana," pesan Presiden. "Itu kalau sudah pakar-pakar berbicara, ya disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa lewat pemuka-pemuka agama, bisa lewat Pemda. Ini penting sekali”.

Sementara itu, Doni Monardo menambahkan bahwa salah satu tujuan rapat koordinasi ini untuk melakukan pendalaman sistem informasi tentang ancaman berbagai jenis bencana oleh para pakar, ahli dan peneliti. "Tim dari berbagai pakar, ahli dan peneliti ini merupakan tim intelijen kebencanaan, yang nantinya akan diketuai oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB”

Menurutnya, bahwa upaya-upaya mitigasi bencana perlu penguatan berbagai pihak. Salah satu upaya tersebut, kita jaga alam, dan alam juga menjaga kita.

Makna frase ini mengingatkan kembali terhadap paradigma penanggulangan bencana yang mengedepankan mitigasi sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana.

‘Jaga alam’ mengandung makna bahwa semua pihak juga harus aktif dalam merawat alam atau lingkungan tempat kita tinggal. Doni mengatakan bahwa pada akhirnya alam akan merawat kita. Bencana seperti banjir dan longsor menjadi bukti bahwa keseimbangan alam terganggu karena aktivitas manusia. Degradasi daerah aliran sungai, penggunaan bantaran sungai sebagai pemukiman, maupun pemanfaatan lahan yang tidak tepat telah memicu berbagai bencana di tanah air.

“Sepanjang 2018 lalu, sebanyak 2.572 bencana terjadi dan mengakibatkan lebih dari 4.000 jiwa meninggal dunia. Ini menjadi momentum kita bersama untuk melihat kembali, merencanakan kembali, dan melakukan kembali upaya-upaya mitigasi, pengurangan risiko bencana, baik semua pihak maupun massif dan kontinyu,”

Rakornas BNPB 2019 ini bertema 'Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita'. Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dan tamu undangan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, Ketua Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD se-Indonesia, hingga para Kapolda. (budsamkominfojatim.2.2.19)

PRESIDEN JAKOWI MENYERAHKAN SERTIFIKAT TANAH DI NGAWI

KACAMATAKOM.Presiden RI, H Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menyerahkan sebanyak 252 sertifikat tanah wakaf kepada mushola, masjid, pondok pesantren di seluruh Jatim. Penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut dilakukan usai Sholat Jumat di Masjid Agung Ngawi, Selasa hari ini.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat lewat percepatan dan penyelesaian pengurusan sertifikat tanah wakaf dan tanah-tanah rakyat. Penyerahan sertifikat dan percepatan tanah wakaf juga rakyat dilakukan pemerintah agar masyarakat tidak tersandung persoalan hukum atau terjadi sengketa tanah di masa mendatang.

Dinyatakan, pada saat melakukan kunjungan kerja di daerah maupun di pelosok desa, yang sering menjadi perhatian dan keluhan dari rakyat adalah banyaknya sengketa lahan dikarenakan tidak memiliki sertifikat tanah. "Kepemilikan sertifikat yang dimiliki oleh rakyat merupakan sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah," kata Presiden.

Salah satu contohnya yang terjadi di Jakarta. Menurut  Presiden, banyaknya sengketa lahan yang terjadi karena seiring perkembangan zaman dengan letak yang strategis sehingga muncul sengketa lahan oleh ahli waris. "Maka, pegangan yang ada bagi masyarakat yakni dimilikinya sertifikat tanah. Ke depan, saya tidak ingin mendengar adanya rakyat yang memiliki sengketa terhadap tanahnya," demikian harapan Presiden. (budsamkominfojatim.1.2.19)

PRESIDEN JAKOWI NGOPI DI NGAWI

KACAMATAKOM.Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mendampingi Presiden RI Joko Widodo ngopi bareng di Benteng Van Den Bosch atau biasa disebut Benteng Pendem, Jl Untung Suropati, Ngawi, pada Hariri Jumat ini.

Selain Pakde Karwo, Presiden Jokowi juga didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Istri Gubernur Jatim Nina Soekarwo, Bupati Ngawi Budi Sulistiyono beserta istri, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi bersama rombongan terlihat santai berbincang dan menikmati kopi Selondo khas Ngawi. Ibu Negara Iriana juga terlihat menikmati suasana dan ngobrol bareng Bude Karwo  dan istri Bupati Ngawi.

“Kopinya enak banget, padahal harganya hanya Rp. 8.000 per cangkir. Kalau di daerah itu murah-murah dan enak sekali,” ungkap Presiden Jokowi apalagi ngopinya di salah satu destinasi warisan sejarah terasa sangat nikmat.

Selain ngopi, Presiden Jokowi juga berkeliling di berbagai stand UMKM yang memamerkan aneka kerajinan khas Ngawi. Diantaranya produk makanan dan minuman, beras unggulan Ngawi, dan kerajinan kayu. Bahkan, Presiden Jokowi terkesan dengan beras merah putih organik dan beras singkong yang dijual.  “Harganya memang relatif mahal karena minim glukosa, ini baik untuk kesehatan. Saya sudah beli semua,” kata Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyetujui untuk merestorasi/memperbaiki bangunan seluas 15 Ha yang dibangun sejak tahun 1839 tersebut. Restorasi ini perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan wisata pusaka di daerah Ngawi.

“Tahun ini akan langsung dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum (PU), tadi sudah saya telpon dan sudah disiapkan. Targetnya Insyallah dua tahun rampung, tahun ini separuh dan tahun depan separuh,” urainya.

Sementara itu, Bupati Ngawi Budi Sulistiyono sangat mendukung upaya pemerintah untuk merestorasi bangunan Benteng Pendem. “Saya berharap ada perhatian khusus untuk merenovasi bangunan ini, sehingga bisa memajukan pariwisata local “.

Untuk diketahui, Benteng Pendem merupakan salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Ngawi. Saat ini, Pemkab Ngawi tengah gencar melakukan pembangunan dan promosi untuk mengenalkan objek wisata pusaka tersebut guna peningkatan kunjungan wisata. (budsamkominfojatim.1.2.19)

KViews 89

INFLASI DI KOTA MALANG

KACAMATAKOM. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang mencatat pada Januari 2019 angka inflasi 0,53 persen lebih tinggi dari Jawa Timur 0,34 persen. Pendorong tingginya inflasi  diantaranya karena harga tiket pesawat terbang, daging ayam, cabe rawit, dan lembaga bimbingan belajar.

Kepala Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, Dwi Handayani Prasetyowati di kantornya, Jumat (1/2) mengatakan, untuk bulan Januari 2019, inflasi bulanan Kota Malang sebesar 0,53 persen. Jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,34 persen

Dikatakan Dwi, sejumlah indikator menjadi pendorong inflasi di Kota Malang. Di antaranya kenaikan harga tiket angkutan udara sebesar 12,34 persen, harga daging ayam ras turut naik 4,15 persen, harga beras 1,29 persen, cabai rawit 16,95 persen, mahalnya harga lembaga bimbingan belajar, wortel, bawang merah, rokok, emas perhiasan dan sayuran.

"Sebanyak 10 Indikator itu, mendorong naiknya inflasi. Dengan kenaikan harga terjadi sepanjang Januari 2019. Sementara 10 indikator lain justru mengalami penurunan harga seperti bensin, apel, batu bata, telur, tiket kereta api dan minyak goreng,"Dwi menjelaskan.

Terjadinya Inflasi sebesar 0,53 persen membawa Kota Malang menduduki rangking pertama dari 7 daerah lain, termasuk Jawa Timur. Bahkan, jauh dibandingkan Surabaya yang hanya sebesar 0,33 persen.Pada Febuari ada kecenderungan inflasi akan turun. Melihat grafik mulai tahun 2010 sampai 2019, yang rata-rata hanya 0,15 persen. Terbesar pada 2008 yakni 0,88 persen.

Sedangkan menurut pengelompokan pengeluaran mendorong tingginya inflasi di Kota Malang adalah bahan makanan sebesar 1,14 persen, transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 1,11 persen, pengeluaran untuk sandang hanya 0,86 persen saja, dan terakhir makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau hanya 0,27 persen. (budsamkominfojatim.1.2.19)

KUNJUNGAN WISATAWAN LUAR NEGERI DI JAWA TIMUR NAIK

KACAMATAKOM. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Timur bulan Desember tahun 2018 mencapai 26.609 kunjungan. Angka tersebut turun sebesar 11,28 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 29.992 kunjungan.

“Dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2017, jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 14,65 persen dari 23.208 kunjungan,” Kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Teguh Pramono Saat Pers Rilis dikantornya, Surabaya, Jumat (1/2).

Secara umum, pola kedatangan Wisman ke Provinsi Jawa Timur selama Januari-Desember 2018 dibandingkan periode yang sama tahun 2016 maupun 2017 mengalami kenaikan. Tetapi pada 2018, jumlah kunjungan wisman tertinggi tercapai di bulan Agustus yaitu sebanyak 34.166 kunjungan. Walaupun sempat turun di bulan September, tetapi polanya cenderung meningkat kembali di bulan berikutnya, dan turun lagi bulan Desember mirip kondisi 2016 maupun 2017. 

Sepuluh negara asal Wisman terbanyak yang mendominasi kunjungan ke Provinsi Jawa Timur pada Desember 2018 yaitu dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Taiwan, India, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Hongkong.

Wisatawan mancanegara dari sepuluh negara tersebut mencakup 53,28 persen dari total kedatangan wisman ke Jawa Timur ada Desember 2018. Dari  sepuluh negara tersebut, Wisman berkebangsaan Malaysia menempati posisi tertinggi, yaitu dengan peranan sebesar 28,72 persen, diikuti Singapura di posisi kedua dan Tiongkok di posisi ketiga berturut-turut mencapai 10,23 persen dan 4,46 persen.(budsamkominfojatim.1.2.19)

Views 60