MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG TIDAK BISA DIBENDUNG, SAAT INI DAN MASA DATANG DALAM SKALA REGIONAL, NASIONAL DAN GLOBAL  YANG PENUH  DENGAN  BERBAGAI MASALAH DAN KRISIS,TETAPI  MASIH MEMBERI CELAH PELUANG, MAKA PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG KENDALI  KEKUASAAN NEGARA, SERTA MASYARAKAT SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN NEGARA, SANGAT PERLU MEMILIKI  DATA DAN INFORMASI  YANG  AKURAT. LENGKAP, AMAN, CEPAT, MUDAH DAN MURAH UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM SETIAP  PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PELAYANAN PUBLIK GUNA TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA NKRI.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

DPRD MINTA E KTP JATIM SELESAI TAHUN 2016

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur  berharap tahun 2016 seluruh perekaman KTP elektronik terselesaikan agar pendataan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilakukan.
"Kalau seluruhnya sudah terekam maka akan mempermudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara,"ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo .Politisi  Fraksi Partai GOLKAR  juga mendukung pengajuan permohonan blangko ke daerah dan pro aktif menanyakan ke Pemerintah Pusat agar segera tertangani. "Disnakertransduk Jatim juga jangan berhenti menekan SKPD di daerah agar target penyelesaian perekaman segera selesai," katanya.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini masih dalam proses kepengurusan. "Sudah kami ajukan dan saat ini menunggu penyelesaiannya," ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo.
Sampai saat ini, dari jumlah wajib KTP elektronik di Jatim yang lebih dari 25 juta jiwa, sekitar delapan persen atau dua juta jiwa diantaranya belum terekam.
Blangko yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, katanya, terdistribusi 100 lembar per hari untuk setiap kecamatan di seluruh daerah, namun hal ini dinilai masih kurang karena permohonan perekaman lebih dari angka tersebut.
Disnakertranduk Jatim telah menerjunkan tim ke lapangan untuk melihat proses perekaman sekaligus mendengar keluhan dari masyarakat maupun perangkat pemerintah, yang salah satunya ditemukan keterbatasan blangko.
Temuan tim di lapangan selain kurangnya blangko, juga masalah keterbatasan alat cetak KTP elektronik sehingga berdampak pada lambannya proses pelayanan. (kominfojatim,makskom,ipjt,budi sampurno)

SAYA LEBIH TAKUT TERHADAP KETAJAMAN PENA DARI PADA HARUS MENGHADAPI SATU BATALION TENTARA BERSENJATA LENGKAP. DAN BILA PERS SAYA BERI KEBEBASAN, KEKUASAAN SAYA TIDAK LEBIH DARI TIGA BULAN

( NAPOLEON , PERANCIS )

RESISTENSI ANTIBIOTIK

Tim Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Soetomo mendorong masyarakat untuk sadar akan resistensi antibiotic. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat mengakibatkan kuman di dalam tubuh menjadi resisten terhadap obat, sehingga berdampak tidak baik terhadap tubuh.
Guru Besar bidang Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair, Prof Kuntaman mengatakan kesadaran masyarakat terkait penggunaan antibiotik secara proporsional masih rendah. Sementara prevalensi terhadap MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) cukup berbahaya. Ia meminta pemerintah membuat regulasi tentang penggunaan antibiotik di tingkat rumah sakit, Puskesmas dan masyarakat.
Berdarsarkan hasil studi terbarunya tentang kuman Staphylococcus Aureus yang mengalami resistensi pada antibiotik jenis Methicillin (MRSA) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Kuman tersebut menginfeksi sebanyak 8,1 persen dari 643 pasien. Meski demikian, ia mengakui salah satu kendala untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh resistensi antibiotik adalah kurangnya validasi data.“Selama ini kita kekurangan data mengenai jenis bakteri yang sulit diobati, itu menyulitkan validasi,” tutur Prof Kuntaman di Departemen Mikrobiologi Klinik FK UNAIR, Jumat (1/4).
Hasil risetnya yang lain, dirinya menyampaikan bahwa kuman penghasil ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) di Indonesia juga cukup tinggi, yakni berkisar 30-60 persen pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan ketaatan terhadap standard precaution.
Bahkan, kuman penghasil ESBL sudah mengalami resisten terhadap antibiotik jenis Carbapenem, yaitu antibiotik yang dapat menghambat segala aktivitas antibakteri. Hal ini muncul dari hasil risetnya bersama Prof. Shirakawa dari Universitas Kobe, Jepang.
Dari banyak hasil riset yang dilakukan di bidang resistensi mikroba terhadap antibiotik, Prof Kuntaman yang tergabung dalam tim Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) berencana mengajukan guidelines kepada pemerintah untuk membuat regulasi agar MRSA tidak berbahaya.
Apabila guidelines diterima oleh pemerintah, maka sejumlah peraturan terkait pembatasan penggunaan antibiotik bisa diterapkan. Peraturan yang dimaksud antara lain pelarangan terhadap apotek untuk menjual obat tanpa resep, dan membatasi masyarakat untuk menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter.
“Rencananya, tahun ini tim KPRA mengajukan guidelines kepada pemerintah agar MRSA tidak berbahaya dan merugikan BPJS Kesehatan. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa penyakit yang diakibatkan oleh resistensi kuman terhadap antibiotik itu juga membebani BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Sesuai rencana, Prof Kuntaman akan mempresentasikan temuannya pada tanggal 9 April 2016 mendatang pada European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) di Amsterdam. Riset ini merupakan kolaborasi antara FK UNAIR-RSUD Dr. Soetomo dengan Erasmus Medisch Centrum, Belanda. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

WASPADAI COKLAT KADALUARSO

Polda Jawa Timur mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dan tidak membeli  coklat upin-ipin karena coklat tersebut sudah kadaluwarsa.
Sebuah rumah yang memproduksi coklat "Upin dan Ipin" kadaluwarsa berhasil dibongkar anggota Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Polda mengamankan satu orang berinisial HI warga Dusun Tanjekwage Kecamatan Krembung Sidoarjo, Jawa Timur.
Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Nurrachman di Mapolda Jatim, kemarin  mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan petugas menemukan tempat yang dicurigai.
"Saat dilakukan penggerebekan  baru diketahui ternyata coklat daur ulang dari bahan kadaluarsa yang dibungkus bergambar Upin dan Ipin," kata Kombes. Pol Nurrachman didampingi Kasubdit Penmas AKBP Eddwi Kurniyanto.
Dijelaskan, untuk memproduksi makanan kadaluwarsa tersebut tersangka mengumpulkan bahan pokok coklat wafer cacat produksi. Setelah itu, bahan diolah ke dalam mesin oven atau pemanas.Begitu proses selesai, selanjutnya bahan dimasukan ke dalam mesin penggiling atau molen khusus yang sudah dimodifikas hingga lembut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencetakan bentuk coklat. "Untuk menarik pembeli, coklat itu dibungkus dengan kertas bergambar Upin dan Ipin. Setelah itu baru diedarkan ke beberapa daerah," ujarnya.
Dengan terbukti memproduksi makanan yang membahayakan dan merugikan konsumen, polisi menjerat tersangka dengan pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 1 huruf g, h, I UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. "Hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar,
Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 21 karung wafer, 7 ember wafer siap selep, 1 ember wafer hasil selep, 80 plastik wafer coklat salut, 65 bal kado kotak, 50 bal kado kabinet, 60 bal wafer es concom, 1 unit mesin oven dan 1 unit mesin giling, yang dijadikan barang bukti. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

16 MOBIL DAPUR UMUM UNTUK JATIM

Kementerian Sosial RI pada sejak awal tahun 2016 telah mendistribusikan 16 kendaraan operasional penanggulangan bencana berupa kendaraan Dumlap (dapur lapangan) di Jawa Timur. Semua kendaraan tersebut telah didistribusikan pada 15 kabupaten/kota dan 1 kendaraan berada di Dinas Sosial Jatim. Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, Abdul Kadar, mengatakan di sela-sela kegiatan simulasi dan pemanfaatan kendaraan Dumlap oleh relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di halaman kantor Dinas Sosial Jatim, Jumat (1/4) mengatakan, kendaraan Dumlap ini dalam satu kali masak mampu melayani 1000 jiwa. Kendaraan ini sejak diterima awal tahun 2016 sudah tiga kali dimanfaatkan yakni saat bencana banjir di Kabupaten Sampang dan Lamongan serta saat melayani peserta Harlah Ke-70 Muslimat NU di Kota Malang.
Mobil Dumlap yang dilengkapi berbagai fasilitas dapur ini, nantinya akan sangat bermanfaat untuk memudahkan pelayanan. Tim Tagana sengaja melakukan simulasi penggunaan mobil ini agar ketika dibutuhkan Tim Tagana telah terbiasa menggunakan fasilitas Dumlap ini.
Dikatakannya, pada mobil Dumlap telah dilengkapi berbagai peralatan yang digunakan untuk memasak, seperti kompor, lemari pendingin, dispenser, genset dan dilengkapi dengan kipas angin (blower). “Keberadaan mobil Dumlap semakin mempercepat pelayanan korban bencana karena tidak perlu repot lagi menata hingga mendirikan tenda dapur umum serta sudah memenuhi standar pelayanan minimal,” katanya.
Diharapkannya, bantuan kendaraan tersebut akan lebih Cepat Tindakan dan Cepat Pemulihan setelah dua indikator sebelumnya tercapai, yaitu Tepat Sasaran dan Tepat Bantuan. “Kendaraan logistik ini semakin mempercepat tindakan serta pelayanan korban bencana,” ujarnya.
Tahun 2016, Kementerian mengalokasikan 53 kendaraan operasional penanggulangan bencana di Jatim. Kendaraan yang pengadaannya dari anggaran APBN 2015, meliputi 1 kendaraan RTU, 16 Dumlap, 36 motor dan 2 truk tangki air. Khusus kendaraan roda dua didistribusikan pada masing-masing kabupaten/kota mendapat 1 unit.
Kabupaten dan  kota yang menerima mobil, yakni Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Madiun, Malang, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Kota Blitar dan Kota Surabaya (KominfoJatim,Makskom,IPJT)