PILKADA YANG MENGAWATIRKAN

" Politik uang mungkin tidak akan terasa dan berdampak nyata saat ini. Sekarang hal yang dirasakan mungkin sekedar demokrasi yang berbiaya tinggi. Namun, lambat laun hal itu akan menghancurkan etik-moralitas karena akan mengantarkan pada sikap dan pandangan yang pragmatis serta akan meniadakan pertimbangan-pertimbangan luhur dan seumpamanya ".

Cuplikan diatas adalah dicuplik dari  tulisan ABD,A’LA diharian Jawa Pos tanggal 1 Januari 2020, halaman 4. Seorang guru besar bidang sejarah perkembangan pemikiran Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Tulisannya berjudul “ MENEGUHKAN MASYARAKAT BERMORAL”.

Setelah saya baca, tulisannya ternyata membahas tentang pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten dan kota yang segera akan dilaksanakan tahun 2020 ini. Apa yang dikawatirkan memang benar, bagi masyarakat yang berpikiran jujur, benar-benar demokratis. Saat-saat yang lalu setiap diselenggarakan Pilkada, disinyalir mengalirnya uang yang berjumlah, bernilai tinggi yang secara nyata dipergunakan untuk mempengaruhi pilihan orang agar berbelok dan berkeyakinan kepada yang memberi uang tsb. Berbagai cara yang ditempuh agar masyarakat mau menerima uang tsb dan diharapkan pada saat pencoblosan memilih kepada yang memberi uang. Dan celakanya nilai rp nya selalu bervariasi, mengikuti analisa pendapat yang beredar masyarakat.

Pilkada pada hakekatnya adalah memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Pusat Bahasa Dep.Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 604 dijabarkan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dan diartikan juga sebagai wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Jadi kekuasaan selalu diperebutkan pada saat pilkada karena bagi siapa yang menang akan memperoleh kekuasaan. Artinya dia akan dapat menentukan segala sesuatunya sesuai dengan kepentingannya. Meskipun ada rambu- rambu yang sebenarnya harus dilaluinya.

Nah, untuk memperoleh kekuasaan itulah yang dikawatirkan oleh sdr.ABD,A’LA. Dikawatirkan kekuasaan itu diperoleh dengan uang atau yang biasa disebut money politics.

Kalau benar sinyalemen itu, maka yang dikawatirkan lagi adalah mereka yang sudah memperoleh kekuasan tsb, akan berusaha memperoleh keuntungan atau paling tidak “balik modal”. Caranya supaya cepat diperoleh, aturan permainan yang sehrusnya dilalui. ditabrak, alias korupsi.

Celakalah bangsa dan negara kita.(Budi Sampurno,Mak’skom.IPJT.1.1.20)

SELAMAT TAHUN BARU 2020

SEMOGA DI TAHUN 2020 KITA SELALU DILINDUNGI TUHAN DAN DITUNTUN KEJALAN YANG BENAR.

NEGARA KITA, INDONESIA LEBIH MAJU DAN MENGAYOMI SELURUH BANGSANYA.

Kacamatakom.blogspot.com & IPJT& Mak’skom

TAHUN 2020 DANA DESA DISIAPKAN 74 TRILIUN

Kabar yang sangat baik disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT ), Abdul Halim Iskandar dan dimuat di harian KOMPAS tgl 29 Desember 2020.

Diinformasikan dana desa untuk tahun 2020 oleh Pemerintah disediakan seniai 74 trilliun. Dan menteri mengusulkan agar dana desa tadi dapat langsung disalurkan dan dicairkan ke desa-desa. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang harus melalui Kepala Daerah, Bupati atau Walikota. Tujuannya agar dana itu tidak terhenti di Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota.

Dalam  usaha peningkatan pembangnan desa, Kemendesa PGTT akan mengfokuskan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya pendamping desa, agar pendampingan dan kerja sama dengan Kepala Desa semakim erat dan mendapat hasil yang maksimal.

Rencana ini memang sangat bagus dalam arti dana itu dapat segera diterima dan diserap untuk segera dipergunakan sesuai perencanaan pembangunan desa masing-masing.

Namun kiranya masih perlu diperhatikan dan dijaga agar para tikus-tikus yang suka menggerogoti dana hanya untuk kepentingan pribadi atau digolonganya.Apapun tikus-tikus itu akan berusaha memanfaatkan kelemahan aparat desa.

Untuk itu, para aparat desa yang dipercaya untuk mengolah dan mempergunakan dana itu untuk kepentingan desanya juga harus diberikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Agar mereka pahan aturan adminstrasi keuangan, sehingga mereka dapat melaksanakan dengan tertib sesuai rencana dan terhindar dari bahaya laten korupsi.(Budi Sampurno,Mak’skom.IPJT.31.12.19)

REALISASI PERPRES NO.80 TH 2019 DI JAWA TIMUR

Guna merealisasikan Perpres No.80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbangkertasusila, Bromo Tengger Semeru (BTS), kawasan selingkar Wilis dan lintas Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membentuk PPMO (Provincial Project Management Office).

"Dalam membagi tahapan itu maka kami menyusun sebuah manajemen yang akan mengatur jalannya pengerjaan Perpres No.80/2019. PPMO (Provincial Project Management Office), agar kami bisa menyinkronkan seluruh kegiatan fisik maupun non fisik dengan RPJMD dan RPJMN termasuk dengan APBD tahun berjalan,” keterangan Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak refleksi akhir tahun 2019 dan proyeksi 2020 Peprov Jatim, pada hari Minggu 29 Des. kemarin.

Selain manajemen, desain dan tahapan program pembangunan dari 218 proyek dalam Perpres itu juga akan ditangani oleh PPMO. Dicontohkan, pembangunan jalan tol dari Waru menuju Jemundo untuk akses Puspa Agro senilai Rp.200 miliar melalui sistem pembiayaan KPBU. Sedianya akan dibiayani APBN namun setelah dibahas PPMO direkomendasi untuk diambil alih APBD Jatim.

Mulai Januari 2020, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota maupun DPRD kabupaten/kota terkait dengan tahapan-tahapan Perpres No.80/2019. Harapannya, pemerintah kabupaten/kota juga bisa melakukan singkronisasi dan persiapan agar realisasinya bisa dipercepat.

Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menambahkan bahwa realisasi proyek-proyek dalam Perpres No.80/2019 tidak dapat sepenuhnya ditentukan oleh Pemprov Jatim. Mengingat, ada yang menjadi kewenangn penuh pemerintah pusat, seperti BPJT atau PJPK untuk pembangunan jalan tol Gresik-Lamongan-Tuban.

Di sisi lain, realiasasi proyek dalam Perpres percepatan pembagunan ekonomi di beberapa kawasan di Jatim juga ada yang menjadi kewenangan penuh kabupaten/kota. Dicontohkan di Sidoarjo ada proyek yang keputusannya tak bisa menunggu pemerintah pusat dan sarana pendampingnya.

Khusus untuk proyek-proyek dengan sistem KPBU, Emil juga optimis bisa berjalan dengan baik karena Jatim sudah punya pengalaman dan sukses dengan proyek SPAM Umbulan yang menggunakan sistem KPBU.

“Memang kita tengah mendorong supaya segera ada FS ( Fisibility Study) maupun DED (Detail Engeenering Desain) agar dalam mencari investor yang diajak kerjasama bisa semakin mudah,” jelas Emil Dardak.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan roadshow ke sejumlah Kementerian yang punya kaitan dengan proyek dalam Perpres No.80/2019. Tujuannya untuk memastikan alokasi dana realisasi Perpres melalui APBN 2021 dan masuk dalam RPJMN 2021.(kominfojatim,Mak’skom.IPJT.3012.19)

POLDA JATIM TINDAK TEGAS PARA PELANGGAR MALAM TAHUN BARU

Views 65

Polisi jajaran Polda Jatim siap menindak tegas pelanggaran saat malam pergantian tahun. Di antaranya pelanggaran penggunaan petasan, konsumsi minuman keras (miras), konvoi dengan knalpot brong, dan penyalahgunaan narkoba.
“Tentunya, kami akan tindak tegas pelaku penyulut petasan di Malam Tahun Baru. Polisi juga meningkatkan patroli untuk menekan angka kejahatan jalanan dan masyarakat diimbau  tidak melakukan pesta minuman keras (miras) dan narkoba,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (30/12). Dijelaskan, antisipasi peredaran narkoba di Tahun Baru juga menjadi perhatian serius bagi Polda Jatim. “Sekali lagi narkoba musuh kita bersama. Bahkan Presiden Jokowi juga mengatakan kalau narkoba itu musuh bersama,”
Menyangkut konvoi, masyarakat juga tetap dihimbau tidak melakukannya. Karena konvoi berkecenderungan untuk bisa  terjadi ketersinggungan dengan pengendara lain. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Untuk petasan, masyarakat juga dihimbau untuk tidak menyulutnya, karena sangat berbahaya. Bisa membawa korban seperti jika ada orang sakit, terkejut dan bisa menyebabkan  meninggal karena punya penyakit jantung. Apalagi menyulut petasan di dekat rumah sakit.
Kabid Humas Polda Jatim mengatakan : “Sekali lagi kami mengimbau agar di Malam Tahun Baru masyarakat bisa memanfaatkan dengan sebaik baiknya tanpa  merugikan orang lain”.  (kominfijatim,Mak’skom.IPJT.30.12.19)

Views 80

PENANGGULANGAN BAHAYA BANJIR DI JATIM

Anggota komisi E DPRD Jatim, Jawa Timur, Sri Subianti , berharap masalah banjir di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo benar-benar disiapkan dengan baik.

“Terutama di pinggir DAS Bengawan Solo yang harus diantisipasi, seperti Ngawi, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik. Begitu juga kesiap-siagaan perahu karet harus sudah disiapkan dengan baik. Sebab kalau lama tak dipakai mudah rusak,” kata Sri Subiati, Kamis hari ini

Sementara berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Timur mencatat untuk banjir sepanjang tahun 2019 mencapai 111 kali, angka itu tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan banjir bandang tahun ini hanya ada dua kali kejadian, atau turun dibanding tahun 2018 yang mencapai empat kali. Kemudian untuk banjir dan tanah longsor tahun ini sebanyak empat kali, atau lebih banyak dari 2018 yang hanya tercatat tiga kali.

 “Harus dipikirkan pula dampaknya atau pasca hidrometeorologi tersebut. Misalnya mewabahnya penyakit demam berdarah, malaria, diare disentri atau segala macam penyakit yang ditimbulkan oleh pengaruh cuaca,” tambahnya.

Pihaknya juga, meminta kesiapan dari BPBD Jatim hingga tingkat daerah untuk mengantisipasi efek dari kondisi hidrometeorologi tersebut. “Dampaknya itu antara lain banjir, puting beliung, longsor dan lainnya. Bencana tersebut merupakan bencana tahunan yang perlu diantisipasi sedini mungkin untuk mencegah adanya jatuh korban. Perlu ada sinkronisasi antara Pemprov dan kabupaten/kota,” jelas Sri Subianti wanita yang juga Ketua FPD DPRD Jatim ini.

Juga perlu disiapka kebutuhan sehari-hari warga yang terdampak pada bencana hidrometeorologi tersebut.

Sementara itu Gubernur Jatim, Khofifah mengatakan untuk waspada saat memasuki puncak musim penghujan. Sebab beberapa tanggul di wilayah Bojonegoro Selatan masih bersifat darurat karena baru saja mengalami longsor. “Beberapa tanggul di Bojonegoro Selatan, harus kita antisipasi, sementara tanggul itu sudah diantisipasi melalui sandbag yang sudah cukup tinggi. Tinggal kita berharap ada kanalisasi dari titik-titik Bengawan Solo ketika misalnya intensitas hujan tinggi”.

Ia mengatakan sudah melakukan pemetaan daerah-daerah rawan banjir di daerah aliran sungai Bengawan Solo maupun sungai Brantas, serta sungai kecil di wilayah Jatim. Khusus sungai Bengawan Solo,  idealnya memang ada penambahan tiga sudetan supaya ancaman banjir tahunan bisa diminimalisir. Namun, untuk membuat sudetan baru biayanya sangat besar karena menyentuh angka triliun.

Untuk daerah Bojonegoro, setidaknya diperlukan dana  sekitar Rp 2,25 triliun guna merealisasikannya. Begitupun di Sedayu Lawas Lamongan, besarannya juga yang hampir sama. Maka diharapkan bantuan dari anggaran pusat ( Kementerian PUPR ) yang memang sangat diperlukan. (KominfoJatim,Mak’skom.IPJT.26.12.19)

Views 6818

SELAMAT NATAL 25 DESEMBER 2019

SEMOGA MEMBAWA KEBERKAHAN BAGI SEMUA UMAT.

DAMAI, TENTERAM, AMAN, SEJAHTERA

KITA SEMUA MENDAPAT PERLINDUNGAN TUHAN YANG MAHA PENGASIH.

kacamatakom.blogspot.com;mak'skom;ipjt