PRODUKSI UDANG WINDU PERLU DIGENJOT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus mengembangkan komoditas udang windu dengan menerapkan prinsip pengelolaan budidaya perikanan berkelanjutan. Hal ini guna memenuhi peluang yang masih terbuka lebar pada pasar global saat ini.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, baru baru ini  mengatakan, komoditas udang windu merupakan produk lokal asli Indonesia. Pasar udang windu masih memiliki potensi besar. Oleh karenanya, budidaya udang windu akan ditingkatkan. “Udang windu merupakan udang asli Indonesia yang harus tetap dikembangkan,” katanya.
Dikatakannya, saat ini yang perlu ditekankan adalah budidaya udang windu dengan memperhatikan keberlanjutan, baik keberlanjutan lingkungan maupun keberlanjutan usaha. Pemerintah mendukung dengan penyiapan induk unggul dan benih bermutu, yang diproduksi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti di BBPBAP Jepara dan juga BPBAP Takalar.
Produksi udang windu sebagian besar di sumbang dari budidaya dengan sistem tradisional hingga tradisional plus. Cara budidaya dengan sistem ini lebih baik karena selaras dengan keberlanjutan.
KKP untuk masa akan dating akan memberikan dukungan dengan  membenahi saluran irigasi di tambak-tambak tradisional tersebut sehingga keberlanjutan produksi udang windu di wilayah petambak dapat terwujud‎.
Pemulian dan pembenihan udang windu merupakan jalan terang untuk mengembalikan jaman keemasan udang windu. Budidaya udang pernah menorehkan masa keemasan pada era 1980-an, ditandai dengan komoditas udang windu menjadi primadona ekspor yang menyumbang 15 persen dari total ekspor nonmigas. Pada periode 1985-1988, misalnya, terjadi kenaikan ekspor udang dari 30.800 ton senilai 202,3 juta dollar AS menjadi 56.552 ton senilai 499,85 juta dollar AS.
Pada tahun 2002, merupakan puncak produksi udang windu, yang digambarkan sebagai "serba 70". Harga benur Rp 70 per ekor dengan kemampuan menghasilkan udang ukuran 70 per kg hanya dalam waktu 70 hari. Namun, puncak dari produksi udang itu tidak diikuti dengan upaya mempertahankan mutu induk, perbaikan kualitas tambak, dan daya dukung lingkungan. Akibatnya, hanya selang setahun, udang windu terserang penyakit yang mematikan. Sekitar 60 persen dari 410.000 tambak tradisional mengalami kehancuran. Hal ini tidak boleh terjadi lagi.
Pada saat sekarang ini merupakan momentum kebangkitan bagi usaha tambak rakyat. Sebanyak 70 persen dari areal tambak udang di Indonesia merupakan tambak tradisional. Tambak ini umumnya belum tertata dan terbatas aliran listrik serta saluran air. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan bimbingan dan kemudahan dalam penataan saluran air dan penataan aliran listrik.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

BADAN PUBLIK ADALAH LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF,YUDIKATIF DAN BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, YANG SEBAGAIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ATAU ORGANISASI NON PEMERINTAH SEPANJANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SUMBANGAN MASYARAKAT DAN/ATAU LUAR NEGERI (Pasal 1, UURI No.14 Th 2008) 

INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA, DIKIRIM DAN/ATAU DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG RI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK

JAGALAH KEBERSIHAAN

KARENA KEBERSIHAN HARUS DIJAGA

KALAU TIDAK DIJAGA MENJADI TIDAK BERSIH

SATGAS PRAJURIT MTF LEBANON

TNI Angkatan Laut telah memilih 107 Prajurit untuk  menjadi pengawak KRI John Lie-358 yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXVIII/I UNIFIL Lebanon Tahun 2016.
Latihan Pra Tugas (Latpratugas) dilaksanakan di Puslat Kaprang Kolatarmatim Surabaya dan  dibuka oleh Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Laksamana Pertama (Laksma) TNI Harjo Susmoro yang dilaksanakan di Puslat Kaprang Kolatarmatim Surabaya,Jumat kemarin
Sementara itu Kadispenarmatim,Letkol Laut (KH) Maman Sulaeman mengatakan, Koarmatim ditunjuk sebagai tempat penyiapan Satgas MTF TNI sudah sejak tahun 2009. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PMPP) TNI kembali bersiap mengirimkan KRI John Lie-358 sebagai Kapal MTF Ke-9 yang akan menggantikan KRI Bung Tomo-357 yang saat ini masih mengemban tugas dalam misi perdamaian dunia sebagai unsur MTF di Lebanon.
Dalam Amanat Asops Panglima TNI Mayjen TNI Fransen G Siahaan yang dibacakan Waasops Panglima TNI menyampaikan ucapan selamat kepada para prajurit yang lulus seleksi sebagai personel Satgas MTF TNI dan berhak untuk mengikuti Latpratugas yang berlangsung di Kolatarmatim.
“Kegiatan latihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang misi pemeliharaan perdamaian PBB, serta memahami kondisi terakhir daerah operasi sehingga diharapkan mampu bertindak sesuai dengan protap dan aturan pelibatan yang telah ditetapkan oleh Department of Peacekeeping Operations PBB untuk misi UNIFIL,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, tugas pokok Satgas MTF TNI di UNIFIL adalah melaksanakan patroli pengamatan di Area of Maritime Operation (AMO) berdasarkan Mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 Tahun 2006 guna mengantisipasi aksi penyelundupan senjata serta material berbahaya dari dan ke Lebanon. Disamping itu misi sebagai Peacekeeper Matra Laut, melaksanakan pelatihan kepada personel Lebanon Armed Forces (LAF) Navy yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guna meningkatkan pengintegrasian dan interoperability operasi antara LAF Navy Units dan Coastal Radar Station.
Dalam pelaksanaan misi ini, KRI John Lie-358 dikomandani oleh Komandan Satgas MTF TNI Konga XXVIII-I/UNIFIL Kolonel Laut (P) Heri Triwibowo, S.E., beserta para prajurit KRI dan personel pendukung dari Puspenerbal Juanda (Crew Helikopter), Perwira Kesehatan (Dokter),  Perwira Intelejen dan Perwira Penerangan, Perwira Psikologi, dan Perwira Hukum serta masing-masing satu personil Bintara Penyelam dan Satkopaska Koarmatim.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

JATIM BUTUH PENYULUH PERTANIAN
Jatim Butuh Tambahan 3.195 Tenaga Penyuluh Pertanian

Jawa Timur selalu menjadi andalan produksi disektor pertanian sehingga dijadikan propinsi penyangga ketahanan pangan Nasional. Karena itu, agar target produksi terpenuhi, Jawa Timur masih membutuhkan 3.195 tenaga penyuluh pertanian.

Wakil Gubernur Jawa Timur,H Saifullah Yusuf menyatakan, bahwa dari 8.505 desa di Jatim minimal harus ada satu penyuluh disatu desa. Tapi penyuluh kita masih mengalami kekurangan. Saat ini hanya ada 5.310 tenaga penyuluh, jadi masih kurang 3.195 orang. Pernyataan itu disampaikan saat Sosialisasi Percontohan Usaha Tani, baru baru ini di Sidoarjo

Wagub juga menuturkan, bahwa dari total penyuluh yang ada tersebut dibagi menjadi  tiga sektor, yakni sektor pertanian, perikanan, dan sektor kehutanan. Total dari tiga sektor penyuluh pertanian sebanyak 7.259 orang. Dari unsur PNS 2.142 orang,  dari unur THL-TBPP/PP ( Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian/Penyuluh Perikanan ) dan penyuluh swadaya  2.406 orang

Untuk sektor Penyuluh Perikanan, sebanyak 887 orang, 219 di antaranya dari unsur PNS, 138 dari unsur THL-TBPP/PP dan 530 unsur Penyuluh Swadaya. Sedangkan sektor Kehutanan sebanyak 405 orang dan hanya dari unsur PNS.

Lebih lanjut Wagub mengatakan, bahwa, yang terpenting dari kondisi itu, perlu diciptakan bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja penyuluh pertanian. Karena dimanapun bangsa yang jadi pemenang itu adalag bangsa yang menguasai sektor pangan. Oleh karena itu Jawa Timur harus memperkuat sektor ketahanan pangan,"tegasnya. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

PEKAN IMUNISASI

Dengan adanya Pekan Imunisasi (PIN) secara gratis dan serentak oleh pemerintah, Komisi E DPRD Jatim berharap anak anak di Propinsi Jatim terbebas dari penyakit Polio.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim saat ditemui di DPRD Jatim, mengatakan, pihaknya mengapresiasi positif terhadap peranan pemerintah untuk menyelenggarakan Pekan Imunisasi  Nasional (PIN). Meskipun ada masyarakay yang pro-kontra tentang imunisasi, atau banyak yang mengemukakan ditemukannya  imunisasi terbuat dari vaksin babi, Usaha pemerintah  untuk mengenalkan  dan melaksanakan imunisasi sudah cukup bagus.

Hal ini jga terbukti dengan memberikan10 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah (APBN dan APBD)  disisihkan untuk kesehatan, sehingga adanya PIN merupakan keharusan untuk dilakukan. Dengan demikian, pemerintah memiliki target  pencapaian kapan Jawa Timur harus terbebas dari polio dan minim angka kematian.

Diharapkan masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan adanya issue issue tentang imunisasi yang terdiri dari vaksin babi. Selama belum ada kajian yang mendalam tentang vaksin tersebut, jangan menimbulkan dan memunculkan stimulasi terlebih dahulu.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari juga mengapresiasi animo masyarakat di Jatim yang dengan antusias mendatangi posyandu untuk mengantarkan anaknya guna mengikuti PIN. Pihaknya mengapresiasi usaha dinas terkait dan para kader posyandu, sehingga pelaksanaan PIN berjalan lancer dan sukses.Kepada masyarakat juga perlu diapresiasi karena  telah berhasil mengajak kepada semua orang tua yang memiliki anak usia balita dan usia sekolah untuk mengimunisasikan anaknya. (Budi Sampurno, Makskom, IPJT)