AKREDITAS FAKULTAS KESEHATAN PERLU DIPANTAU PEMERINTAH

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Surabaya meminta pemerintah memantau stardarisasi akreaditasi fakultas kesehatan atau kedokteran, sehingga mampu menelurkan lulusan terbaik.   
Menurut dr Pudjo yang harus dibenahi bukan pada dokter melainkan standarisasi akreditasi fakultas kesehatan yang ada di Indonesia sehingga menciptakan dokter terampil. Maka perlu melakukan revisi di UU Dokter Layanan Primer (DLP).
Selanjutnya, dr.Pudjo menilai Program DLP oleh Menteri Kesehatan bisa ditinjau ulang karena dapat membuat dokter tidak fokus melakukan tindakan medis yang berujung tidak maksimalnya pelayanan. IDI  meminta pemerintah merevisi kebijakan yang dibuat, sekaligus meminta penguatan penyebaran dokter di daerah.
"Memang ada kekurangan. Tapi itu bisa ditambahi karena standarisasi pendidikan fakultas kedokteran itu kan berjenjang ada A,B,C. Ini yang mungkin harus dibuat berstandard," ungkapnya.
Perwakilan dokter dari sejumlah daerah telah berangkat ke Jakarta guna meminta Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menganulir kebijakan DLP. dr Pudjo menjamin aksi ini tidak menggangu pelayanan medis.
Untuk di Surabaya kata Pudjo, aksi serupa juga di gelar digelar di kantor IDI Cabang Surabaya sebagai bentuk solidaritas. Setelah melakukan aksi beberapa jam, para dokter kembali beraktifitas.  (KominfoJatim,Makskom,IPJT)