KETUA KOMISI D DPRD JATIM HIMBAU PENGUSAHA BANTU PLN

KaKom.17.1.2020. Komisi D DPRD Jatim mendorong agar Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Jatim ikut membantu biaya pemasangan baru listrik di daerah-daerah terpencil. Tujuannya supaya target pemenuhan elektrifikasi di seluruh wilayah Jatim tahun 2020 bisa terealisasi tepat waktu.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Kuswanto ditemui di DPRD Jatim, hari ini.

Menurut politisi asal Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, secara umum elektrifikasi di Jatim telah mencapai 99 persen. Namun ada empat daerah yakni di luar daerah kepulauan yang elektrifikasinya baru kisaran 96-97 persen yakni Jember, Bondowoso, Situbondo dan Kab Probolinggo.

Sementara untuk wilayah kepulauan berpenghuni di Madura, lanjut Kuswanto tinggal 23 pulau yang belum teraliri listrik. "PLN sudah merencanakan akan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kepulauan," imbuhnya.

Di tambahkannya, kendala operasional PLN lainnya adalah pemenuhan jaringan karena ada pihak-pihak tertentu yang membuat syarat memberatkan untuk lintasan tiang listrik di daerah terpencil. "Selain itu tunggakan dan pencurian listrik di beberapa daerah juga masih tinggi," bebernya.

Disisi lain, pihaknya juga sempat menanyakan kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi bencana di wilayah Jatim, serta ketersediaan listrik untuk menunjang kawasan industri baru di Jatim.

"Kapasitas cadangan listrik di Jatim mencapai 3000 megawatt. Industri atau investor yang butuh pemasangan baru juga diberi kemudahan berupa keringaan biayanya bisa diangsur 24 bulan atau 2 tahun," pungkas Kuswanto.

Oleh karena itu dihimbau kepada perusahaan-perusahaan di Jawa Timur untuk membantu penyebarluasan pendistribusian listrik.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.17.1.2020)

Views 29033

PERATURAN DAERAH TENTANG APARTEMEN

Kakom, 11/1/2020. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur  mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang penertiban Apartemen. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah sosial di Jatim.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Hadi Dediansyah ditemui di DPRD Jatim,   mengatakan, bahwa Perda Penertiban Apartemen tersebut merupakan sebagai upaya untuk mencegah munculnya masalah sosial di Jatim.

“Kita tahu kalau selama ini pihak berwajib selalu mengungkap kasus narkoba dengan bandar yang tinggal atau bersembunyi di apartemen. Bahkan beberapa tahun lalu di Jatim pabrik narkotika ada di sebuah apartemen di Surabaya,” kata Wakil Ketua asal fraksi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, selama ini fungsi apartemen di Jatim masih belum jelas peruntukkannya. Karena sebagai tempat tinggal sementara bagi pendatang atau sebagai tempat tinggal tetap. Jika ada perdanya tentu kita bisa melakukan identifikasi warga yang tinggal di Jatim

Adanya perda ini, kata Dedi, kedepannya Jatim tak jadi tempat eksodus warga tak tetap saja. Jangan sampai warga pendatang tersebut melakukan kriminalitas yang berujung sebagai masalah social di Jawa Timur

Sampai detik ini, lanjut Hadi Dediansyah, keberadaan apartemen tertutup bagi semuanya. Dan apalagi kalau aparat sulit juga masuk.

Senada anggota komisi A DPRD Jatim lainnya, Achmad Firdaus Febriyanto mengatakan, jika perda ini dibuat maka bisa dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak seenaknya mengeluarkan perijinan pendirian apartemen.

Jatim memiliki banyak kota besar yang memerlukan aturan untuk memberikan identitas bagi warganya sebagai warga Jatim. Jangan sampai apartemen ini menjadi tempat lokalisir bagi masyarakat di Jatim. Bila dibiarkan nantinya akan muncul perumahan di dalam negara tetapi perumahan bukan milik negara. Hal ini yang mengkhawatirkan (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.11.1.2020)

Views 3265

REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JATIM

KaKom. 10/1/200. Di Jawa Timur ada  19 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020. Sebagai tahap awal penyeleggaraan Pilkada, , KPU Jatim akan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dimulai 15 Januari 2020 hingga 14 Februari mendatang.

“ Saat sekarang sedang memasuki tahapan pembentukan PPK. Diperlukan ada 5 orang nantinya yang direkrut di masing-masing Kecamatan dari 386 kecamatan yang ada di 19 kabupaten/kota. Artinya ada 1.930 orang PPK  akan bekerja selama 9 bulan," kata anggota KPU Jatim, Rohani

Lebih jauh Rohani menjelaskan, rekrutmen anggota PPK itu mengacu Pasal 24 peraturan KPU nomor 3 tahun 2015 dan Peraturan KPU nomor 14 tahun 2011. Panitia rekrutmen PPK akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. "Setelah dibuka pendaftaran, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi, kemudian  seleksi tertulis dan tes wawancara,"

Di sela-sela kegiatan tersebut, juga dibuka ruang tanggapan dari masyarakat untuk bisa memberikan masukan terhadap para calon anggota PPK sebelum mereka dilantik. Pelantikan secara serentak nanti diagendakan pada 29 Februari 2020. Masa kerja PPK selama 9 bulan terhitung mulai 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

Syarat yang harus dipenuhi calon anggota PPK,  adalah warga negara Indonesia, kemudian memiliki integritas kepada negara Indonesia dan Pancasila, berusia minimal 17 tahun dan pendidikan SLTA atau sederajat. Sehat secara jasmani rohani, bebas dari penyalahgunaan narkotika serta tidak menjabat selama dua periode berturut-turut dalam waktu yang sama, tidak terikat perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

"Kami berharap pantia rekrutmen PPK tetap mengupayakan keterwakilan 30% perempuan dan penyandang disabilitas. Sebab peyandang disabilitas itu bukan halangan untuk menjadi penyelenggara asal memenuhi persyaratan," kata Rohani.

Setelah rekrutmen PPK, tahapan yang dilaksanakan KPU selanjutnya yakni rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan atau desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.10.1-2020)

 

KETUA KPK INGATKAN PEJABAT AGAR TIDAK TERJERAT OTT

Kakom.Kamis 9/1/2020. Maraknya pelanggaran pidana korupsi oleh pejabat dan kepala daerah masih menjadi perhatian serius KPK. Ketua KPK, Firli Bahuri, saat Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jatim Tahun 2020 mengajarkan tata cara pemerintahan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
"Saya mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu. Dalam pengesahan APBD juga tidak boleh ada uang ketok palu. Praktik itu tidak perlu terjadi lagi di Provinsi Jawa Timur,” tegas Firli, di Convention Hall Grand City Surabaya.
Firli pun merasa heran karena masih ada kepala daerah yang bermain proyek pengadaan barang dan jasa. Seharusnya, kata Firli, kepala daerah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif serta tidak boleh mempersulit perizinan pada investor yang ingin masuk berinvestasi.
Dalam kesempatan ini pula Ketua KPK menyampaikan pula upaya percepatan pembangunan khususnya pelaksanaan Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan daerah Jatim. Dalam Perpres 80/2019 itu mengatur tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan Gerbang Kartosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), kawasan Selingkar Wilis hingga Lintas Selatan.
Firli menambahkan adanya rapat koordinasi yang dihadiri kepala daerah ini merupakan suatu tindakan pencegahan dan memastikan program bisa berjalan baik. "Dan ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka memastikan, seluruh program pemerintahan bisa berjalan, dan tidak terjadinya penyimpangan atau tidak terjadinya suatu tindak korupsi”.
Rapat koordinasi itu dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI R Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan,  dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mohamad Dofir.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.91.2020)

KETUA KPK PRIHATIN OTT DI AWAL TAHUN 

KaKom,Kamis 9/1/2020. Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri, prihatin di awal tahun 2020 sudah terdapat dua OTT  yang dilakukan KPK pada pejabat negara. Di awal 2020 ini, pihaknya sudah dua kali melakukan OTT, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi.
“Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020, ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi. Bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak karena melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," kata Firli di Surabaya.

 "Ini  bukan suatu gebrakan awal tetapi ini adalah salah satu proses yang panjang. Pemberantasan korupsi itu, di samping kita melakukan pencegahan, juga harus dilakukan dengan upaya penindakan," jelasnya.
Firli mengaku prihatin dengan adanya dua OTT tersebut. Untuk itu, ia mengimbau  pada kepala daerah agar tidak "main-main" dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.
"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor”.
Mantan Kabaharkam Polri itu juga mengingatkan agar tidak sampai ada "uang ketok palu" dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
"Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu,"tegasnya.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.9.1.2020)

DOKTER SPESIALIS SANGAT DIPERLUKAN DI DAERAH TERPENCIL

VPEMEN

KaKom. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim berharap adanya pemerataan dokter spesialis di beberapa rumah sakit daerah khususnya di rumah sakit di kepulauan atau daerah terpencil. Hal ini agar peristiwa di kejadian di Bawean Gresik  tidak terjadi lagi kedepannya di Jatim.

“Kabar meninggalnya bayi dalam kandungan yang harus operasi cesar tapi tak tertolong karena tak ada dokter spesialis di kepulauan Bawean mengundang keprihatinan kami. Ini masalah kelahiran manusia merupakan tugas utama kita semua,”ujar Ketua Komisi E DPRD Jatim Wara Sundari Reny , di Surabaya, Rabu hari ini

Wara, politisi  fraksi Partai PDIP,  mengatakan peristiwa tersebut merupakan pelajaran bagi semua pihak khususnya Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah. Memang Jatim saat ini kurang dokter spesialis. Oleh karena itu di tahun 2020 ini kami berharap Pemprov dalam rekrutmen pegawai difokuskan untuk posisi dokter spesialis untuk penempatan di daerah.

Haraapan Reni, Pemprov Jatim harus bisa ambil kebijakan jika kabupaten tidak bisa mewadahi. Harus ada koordinasi antara Pemprov Jatim atau pemerintah setempat untuk pengadaan dokter spesialis  didaerah  khususnya untuk di wilayah kepulauan.

Ditambahkan oleh Reni, selain dokter spesialis, juga perlu adanya pengadaan peralatan di-rumah sakit di daerah. Diperlu ada pengadaan bertahap untuk pengadaan peralatan kesehatan di rumah sakit di daerah. Bagaimanapun juga harus dipenuhi guna memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat.

Secara terpisah Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr. Herlin Ferliana mengakui bahwa saat ini di Jatim mengalami krisis dokter spesialis yang ditempat di kepulauan.

Dikatakannya, Pemprov Jatim sendiri akan mulai melakukan penempatan dokter spesialis di rumah sakit kepulauan serta akan diberlakukan pada bulan Februari 2020 ini. Hal ini program dari bu gubernur Khofifah dimana nantinya dokter spesialis harus wajib kerja selama 1 tahun untuk mau ditempatkan di kepulauan.

Herlin juga mengharapan, tak hanya itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota se Jatim yang memiliki daerah kepulauan untuk menyediakan dokter. (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.8.1.2020)

MOJOKERTO  PUSAT  PENGOLAHAN  SAMPAH  INDUSTRI  BERACUN ?

KaKom. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), segera menerbitkan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan Pusat Pengolahan Sampah dan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun (PPSLI-B3) di Desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.

Amdal tsb, kata Hidayat politisi di DPRD Jatim, diharapkan dapat menjawab keraguan masyarakat akan pembangunan pengolahan limbah B3 milik Pemprov Jatim, sehingga pusat pengolahan limbah tersebut bisa segera beroperasi karena sangat dibutuhkan masyarakat dan industri yang ada di Jatim.

“Kami berharap agar Amdal dari PPSLI itu bisa dipercepat, sehingga dapat menjawab keraguan masyarakat sekitar lokasi PPSLI-B3 Dawarblandong,” kata Hidayat saat ditemui di DPRD Jatim, Selasa hari ini.

Sambil menunggu Amdal selesai, pihaknya juga berharap agar KLHK memberikan dispensasi, agar pembangunan sarana dasar PPSLI seluas lima hektar itu bisa dimulai. “Kalau sarana infrasktuktur dasar itu meliputi pagar pembatas, jalan masuk, pergudangan dan incinerator “.

Berdasarkan laporan PT Jatim Graha Utama (JGU) selaku pengelola PPSLI-B3 Dawarblandong, pembebasan lahan sudah mencapai 65 hektar. BUMD milik Pemprov Jatim itu berharap agar paling lambat, pada awal Februari 2020, Amdal dari PPSLI bisa diterbitkan.

Selain Amdal, Hidayat juga mendorong agar Kabupaten Mojokerto bisa segera menerbitkan IMB pda proyek tersebut.

Ia optimis, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim bersama PT JGU bisa mulai melakukan pembangunan pada awal bulan Mei 2020. Seperti diinformasikan, kapasitas PPSLI-B3 Dawarblandong di Kabupaten Mojokerto diperkirakan bisa menampung limbah B3 sebanyak 170 juta ton pertahun. Tempat pembuangan limbah B3 itu rencananya akan menerapkan konsep sanitary landfill.

Pembangunan PPSLI-B3 di Dawarblandong itu untuk dirasa sangat penting, karena sampah medis di Jawa Timur sudah overload. Sedangkan, ketika dibuang di Kabupaten Cileungsi Bogor, biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga rawan dibuang sembarangan tempat (kominfojatim,Mak’skom,IPJT.7.12020)

Views 89

PENERBANGAN LANGSUNG SURABAYA- JEDDAH DIRESMIKAN

KaKom. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus diupayakan Pemprov Jawa Timur lewat fasilitas kemudahan beribadah. Dengan memberikan layanan kemudahan bagi masyarakat, maka akan berdampak positif dan menjadikan Jatim lebih berkah.
Salah satu yang dilakukan oleh Pemprov adalah dengan cara low cost atau biaya terjangkau untuk penerbangan Surabaya-Jeddah bagi masyarakat Jatim yang ingin beribadah umroh. “Kita juga ingin buka peluang bagi masyarakat untuk bisa berangkat dengan biaya yang lebih terjangkau,” kata Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak usai meresmikan rute baru penerbangan Surabaya-Jeddah yang diluncurkan maskapai penerbangan Citilink di Surabaya, Senin kemarin.
Wagub meyakini bahwa dengan memberikan layanan kemudahan bagi masyarakat, maka akan berdampak positif dan menjadikan Jatim lebih berkah. “Intinya bahwa kemudahan dalam berangkat umroh dengan biaya yang lebih terjangkau ini akan menambah kebahagiaan sekaligus keberkahan bagi Jawa Timur,” harapannya.
Ia juga menambahkan, dengan adanya penerbangan langsung Surabaya-Jeddah yang menggunakan pesawat jenis airbus dapat menampung lebih banyak penumpang, sehingga kondisi tersebut akan berdampak pada biaya penerbangan. “Kami optimistis, ini pesawat wide body, artinya tidak lagi transit, langsung dan tentunya disitulah biaya bisa dibuat lebih kompetitif, daya tampungnya banyak” . Emil juga optimistis terhadap respon positif dari pelaku usaha travel, khususnya umroh di Jatim. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Jatim yang mencapai 40 juta jiwa didukung fasilitas low cost dipastikan akan berpengaruh pada peningkatan jumlah masyarakat Jatim yang ingin melakukan ibadah umroh. “Kami yakin travel umroh yang ada di Jawa Timur siap menyambut dengan paket-paket yang lebih terjangkau, lebih kompetitif lagi” .
Wakil Gubernur juga percaya bahwa program tersebut akan sukses dan mampu memberikan kontribusi kepada Kementerian Agama, khususnya Direktorat Jenderal Penyelengaraan Haji dan Umroh. Hal tersebut disebabkan karena Jatim menempati urutan kedua di Indonesia untuk pelaksanaan umroh, yakni menyumbangkan sekitar 30 persen dari angka nasional yang mencapai angka 1,2 juta jiwa jama’ah per tahun. Angka tersebut dipastikan dapat meningkat karena ibadah umroh tidak memiliki batasan kuota dan dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa ada spesifikasi waktu layaknya ibadah haji.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Prof Nizar mengharapkan, dengan adanya rute baru penerbangan langsung Surabaya-Jeddah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat Jatim yang ingin melakukan ibadah umroh.
“Tentu ini menjadi potensi yang besar untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan salah satu solusi supaya masyarakat muslim Jawa Timur bisa ziarah ke tanah suci,” harapnya. (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.7.1.2020)

PEMPROP JATIM SIAP HADAPI  CURAH HUJAN DAN ANGIN YANG EKSTREM

KaKom. Pemprov Jawa Timur memberikan perhatian intensif terkait dengan potensi banjir di wilayah Jawa Timur. disesuaikan saran-saran BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) hingga 10 hari ke depan prediksi curah hujan disertai angin kencang masih cukup tinggi.
"Yang paling diantisipasi adalah curah hujan dan angin kencang. Berbicara banjir tidak bisa dikategorikan zonasi wilayah rawan banjir karena bicara sungai itu dari hulu ke hilir," kata Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, saat dikonfirmasi di kantor BPBD Jatim, Selasa hari ini.
Guna mengantisipasi bencana banjir, pihaknya sudah menyiapkan tiga langkah yang telah disiapkan. Pertama, pengaturan buka tutup pintu air guna mengatur debit air di sungai. "Pengaturan pintu air ini yang perlu dikendalikan karena salah pengaturan, maka dampaknya pada wilayah di hilirnya," jelasnya.
Kedua adalah langkah pemasangan sheet pile untuk penguatan tanggul dan mengatur debit air. "Kami sudah siapkan sheet pile. Sekarang masih di depo dam nanti pemasangan dari Dinas PU Sumber Daya Air. Dengan sheet pile, maka pada saat tanggul jebol maka tidak pakai sak pasir lagi tapi langsung menggunakan sheet pile. Ini juga mempercepat genangan agar tidak terlalu lama di pemukiman masyarakat" .
Ketiga adalah mendukung langkah modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB (Badan Nasional Penaggulangan Bencana) dan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi). "Modifikasi cuaca ini untuk mengatur awan yang berpotensi hujan dengan menebarkan garam di awan. Jadi hujan diturunkan di laut bukan di wilayah daratan. Yang sulit itu tidak semua pilot siap atau berani mengejar awan," ungkapnya.
Untuk itu, Heru yang juga menjabat Kepala BPBD Jatim itu berharap agar masyarakat bisa lebih waspada dalam beberapa hari ke depan. Guna memantau potensi bencana, BPBD Jatim juga telah membuka posko di kantor BPBD Jatim yang menjadi pusat data dan informasi kebencanaan di Jawa Timur.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.7.1.2020)

“ KETIDAKPASTIAN MENJADI PASTI BILA DILENGKAPI INFORMASI YANG CEPAT DAN AKURAT ”

BUDI SAMPURNO/6/1/2020

WISMAN KE JATIM TURUN DIBANDING OKTOBER 2019

“Kunjungan Wisman ke Jatim turun 0,08 persen dari 21.152 kunjungan pada bulan Oktober 2019 menjadi 21.135 kunjungan pada bulan November 2019,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Satriyo Wibowo, Senin (6/1).
Jika dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2018 yang mencapai 29.992 kunjungan, jumlah kunjungan Wisman pada November 2019 juga turun, yakni sebesar 29,53 persen.
Wisman terbanyak bulan November 2019 berkebangsaan Malaysia, mencapai 7.545 kunjungan atau naik 33,28 persen, diikuti kebangsaan Singapura sebanyak 2.336 kunjungan tapi turun 1,10 persen, dan kebangsaan Tiongkok 1.982 kunjungan atau turun 13,22 persen dibandingkan Oktober 2019.
Sementara Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Jawa Timur pada November 2019 mencapai 64,25 persen atau naik 4,32 poin dibandingkan bulan sebelumnya. TPK hotel bintang 4 sebesar 67,40 persen merupakan TPK tertinggi dibandingkan TPK hotel berbintang lainnya.
Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) Asing pada hotel berbintang bulan November 2019 mencapai 2,95 atau naik 0,53 poin dibandingkan bulan Oktober 2019 yang mencapai 2,42 hari. Untuk RLMT keseluruhan pada bulan November 2019 sebesar 1,69 hari atau naik 0,09 poin, jika dibandingkan dengan bulan Oktober yang mencapai 1,60 hari. (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.6.1.2020)

Views 6344

PEMKAB BANYUWANGI BAGI PAKET BIMBEL ONLINE GRATIS
Ada 800 pelajar tingkat SD dan SMP se-Banyuwangi yang tinggal di wilayah pedesaan yang bakal mendapat paket ini. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, banyak siswa yang telah merasakan manfaat dari program ini semenjak dirilis pada Februari 2018. Pada tahun lalu, pemkab membagikan paket bombel online ini kepada 200 siswa.
"Sekarang kita tambah empat kali lipat, biar lebih banyak siswa yang mendapatkan manfaat program ini. Mengingat, siswa yang mendapatkan paket bimbel tersebut "wajib" sharing dengan empat kawan lainnya yang kurang mampu. Jadi kami bisa mengoptimalkan program ini hingga 4 ribu siswa," kata Anas.
Anas menambahkan, kolaborasi dengan startup teknologi pendidikan "Ruangguru" ini merupakan upaya pemerataan pendidikan yang berkualitas di Banyuwangi. Kolaborasi yang telah dikerjakan sejak 2018, bertujuan untuk membuka akses seluas mungkin bagi pelajar di desa, terutama yang kurang mampu untuk mendapatkan berbagai pembelajaran berbasis digital secara gratis.
“Adanya Ruangguru, sekarang semua siswa bisa mendapatkan pelajaran tambahan. Di Banyuwangi, kami memfasiltasi siswa yang kurang mampu untuk mengakses program ini. Sehingga anak mampu dan tidak mampu sekarang bisa menikmati bimbingan pelajaran tambahan. Metode belajar Ruangguru yang berbasis digital sangat efektif dan efisien ini sangat mudah diikuti,” kata Anas.
Ruangguru yang merupakan perusahaan teknologi berbasis pendidikan yang didirikan pada tahun 2014. Startup ini berkembang sangat pesat, dan menjadi bimbingan belajar (bimbel) berbasis online yang terbesar di Indonesia dengan lebih dari 6 juta pengguna dari seluruh Indonesia. Kini Ruangguru menjadi partner belajar para millennials.
Ruangguru didirikan oleh anak muda Indonesia berbakat, yakni Belva Devara dan Iman Usman. Belva Devara kini menjadi staf khusus Presiden Jokowi dari kalangan milenial.
Plt Kepala Dinas Pendidikan, Suratno mengatakan, tahun ini ada 800 paket bimbel yang dibagikan kepada pelajar tingkat SD dan SMP, masing-masing 400 paket secara gratis.
Dari aplikasi ini, Suratno berharap, pelajar akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses konten pembelajaran seperti video edukasi dan buku. Selain itu, juga ada menu private bimbel (les privat) yang akan semakin memudahkan siswa dalam belajar. (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.6.1.2020)

PILKADA YANG MENGAWATIRKAN

" Politik uang mungkin tidak akan terasa dan berdampak nyata saat ini. Sekarang hal yang dirasakan mungkin sekedar demokrasi yang berbiaya tinggi. Namun, lambat laun hal itu akan menghancurkan etik-moralitas karena akan mengantarkan pada sikap dan pandangan yang pragmatis serta akan meniadakan pertimbangan-pertimbangan luhur dan seumpamanya ".

Cuplikan diatas adalah dicuplik dari  tulisan ABD,A’LA diharian Jawa Pos tanggal 1 Januari 2020, halaman 4. Seorang guru besar bidang sejarah perkembangan pemikiran Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Tulisannya berjudul “ MENEGUHKAN MASYARAKAT BERMORAL”.

Setelah saya baca, tulisannya ternyata membahas tentang pemilihan kepala daerah, baik tingkat kabupaten dan kota yang segera akan dilaksanakan tahun 2020 ini. Apa yang dikawatirkan memang benar, bagi masyarakat yang berpikiran jujur, benar-benar demokratis. Saat-saat yang lalu setiap diselenggarakan Pilkada, disinyalir mengalirnya uang yang berjumlah, bernilai tinggi yang secara nyata dipergunakan untuk mempengaruhi pilihan orang agar berbelok dan berkeyakinan kepada yang memberi uang tsb. Berbagai cara yang ditempuh agar masyarakat mau menerima uang tsb dan diharapkan pada saat pencoblosan memilih kepada yang memberi uang. Dan celakanya nilai rp nya selalu bervariasi, mengikuti analisa pendapat yang beredar masyarakat.

Pilkada pada hakekatnya adalah memperebutkan kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Pusat Bahasa Dep.Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal 604 dijabarkan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Dan diartikan juga sebagai wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu. Jadi kekuasaan selalu diperebutkan pada saat pilkada karena bagi siapa yang menang akan memperoleh kekuasaan. Artinya dia akan dapat menentukan segala sesuatunya sesuai dengan kepentingannya. Meskipun ada rambu- rambu yang sebenarnya harus dilaluinya.

Nah, untuk memperoleh kekuasaan itulah yang dikawatirkan oleh sdr.ABD,A’LA. Dikawatirkan kekuasaan itu diperoleh dengan uang atau yang biasa disebut money politics.

Kalau benar sinyalemen itu, maka yang dikawatirkan lagi adalah mereka yang sudah memperoleh kekuasan tsb, akan berusaha memperoleh keuntungan atau paling tidak “balik modal”. Caranya supaya cepat diperoleh, aturan permainan yang sehrusnya dilalui. ditabrak, alias korupsi.

Celakalah bangsa dan negara kita.(Budi Sampurno,Mak’skom.IPJT.1.1.20)

SELAMAT TAHUN BARU 2020

SEMOGA DI TAHUN 2020 KITA SELALU DILINDUNGI TUHAN DAN DITUNTUN KEJALAN YANG BENAR.

NEGARA KITA, INDONESIA LEBIH MAJU DAN MENGAYOMI SELURUH BANGSANYA.

Kacamatakom.blogspot.com & IPJT& Mak’skom