KETUA KPK PRIHATIN OTT DI AWAL TAHUN
KaKom,Kamis 9/1/2020. Ketua
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Firli Bahuri, prihatin di awal tahun 2020
sudah terdapat dua OTT yang dilakukan
KPK pada pejabat negara. Di awal 2020 ini, pihaknya sudah dua kali melakukan
OTT, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dan Komisioner KPU yang diduga kuat melakukan
tindak pidana korupsi.
“Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020, ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi. Bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak karena melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," kata Firli di Surabaya.
“Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020, ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi. Bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak karena melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," kata Firli di Surabaya.
"Ini bukan suatu gebrakan awal tetapi ini adalah
salah satu proses yang panjang. Pemberantasan korupsi itu, di samping kita
melakukan pencegahan, juga harus dilakukan dengan upaya penindakan,"
jelasnya.
Firli mengaku prihatin dengan adanya dua OTT tersebut. Untuk itu, ia mengimbau pada kepala daerah agar tidak "main-main" dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.
"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor”.
Mantan Kabaharkam Polri itu juga mengingatkan agar tidak sampai ada "uang ketok palu" dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
"Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu,"tegasnya.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.9.1.2020)
Firli mengaku prihatin dengan adanya dua OTT tersebut. Untuk itu, ia mengimbau pada kepala daerah agar tidak "main-main" dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, ada tiga fokus tugas KPK dalam pencegahan korupsi. Di antaranya, pada pelayanan publik dan tata niaga. Pelayanan publik ini salah satunya terkait perizinan usaha, izin prinsip, penggunaan dan alih fungsi lahan.
"Kepala daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jangan persulit perizinan. Presiden mengingatkan berikan karpet merah pada investor”.
Mantan Kabaharkam Polri itu juga mengingatkan agar tidak sampai ada "uang ketok palu" dalam pengesahan APBD. Menurut dia, praktik-praktik tersebut masih terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia. Namun dia berharap agar hal tersebut tidak terjadi di provinsi Jatim.
"Saya juga mengingatkan agar kepala daerah dalam melakukan mutasi dan rotasi jabatan pegawai harus transparan. Jangan sampai ada deal-deal tertentu,"tegasnya.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.9.1.2020)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar