WAPRES DAN PERSOALAN SAMPAH
Wakil Presiden RI, M Jusuf Kalla, menegaskan masalah sampah yang terjadi di Indonesia bisa diatasi dengan tindakan dan perilaku masyarakat, bukan aturan yang dikeluarkan pemerintah.
"Jika dalam persoalan sampah aturan bisa jadi patokan, maka Indonesia sudah pasti lebih maju. Kita punya peraturan pemerintah tentang sampah rumah tangga, instruksi presiden tentang sampah, dan ada peraturan menteri tentang sampah. Ternyata semua tidak terlalu berpengaruh, karena tindakan dan prilaku itu yang utama,"kata Wapres RI saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2017 di Taman Surabaya, Pantai Cumpat Kecamatan Bulak Surabaya, Selasa (28/2).
Menurut Wapres, semakin maju negara maka akan berubah jenis sampahnya. Perubahan ini juga harus diikuti dengan pola penanganan sampah di negara itu. apakah sampah dianggap sebagai lawan yang harus disingkirkan, atau sebaliknya dianggap sebagai kawan sehingga sapah bermanfaat bagi masyarakat.
"Upaya penanganan sampah juga harus diubah menyesuaikan keadaan, tidak mungkin menghilangkan 100 persen sampah, tapi usaha harus terus dicari terobosan atau inovasi penanganan sampah, sehingga sampah yang dihasilkan masyarakat bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat “.
Sampai saat ini, lanjut Wapres, Indonesia masih menempati urutan ke empat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil sampah plastik terbesar. "Bisa bermanfaat atau tidak semua tergantung kita, jika bisa mengelola dengan baik, maka sampah bisa jadi listrik, pupuk, atau kerajinan daur ulang seperti tas, atau hiasan,"imbuhnya.
Penanganan sampah yang ditunjukkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, kata Wapres, bisa jadi contoh daerah lain di Indonesia. Kota Surabaya membuat banyak bank sampah yang mampu mengelola limbah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat itu sangat baik. "Saya minta masyarakat jangan mengandalkan pemerintah dalam penanganan sampah, mereka harus punya inisiatif menjaga lingkunganya sehingga tidak kotor dan terhindar dari banjir “.
Lebih lanjut dikatakannya, banyak cara yang dilakukan negara lain untuk mengurangi sampah, seperti kebudayaan di Afrika yang memperkecil ukuran piring agar konsumsi makanan tidak berlebih, sehingga tidak ada sisa makanan terbuang percuma.
Di Thailand ada budaya yang dibangun pemerintah di sana, yang mengharuskan semua Pedagang Kaki Lima (PKL) wajib membersihkan area dagangannya. ini berlaku juga pada sopir Angkutan Kota (Angkot) di Thailand yang selalu sedia sapu di mobilnya. "PKL di Thailand jika tidak ada pembeli maka akan langsung ambil sapu, mereka menyapu sekitar warungnya, sopir Angkot di sana juga berprilaku yang sama.
Sementara, di perkotaan Wapres mengimbau, setiap kantor harus punya tim pembersih lingkungan. ini juga berlaku bagi pemilik rumah sehingga bisa memantau kondisi selokannya, minimal 10 meter di sekitarnya.
Di Singapura, jika di depan rumah seorang warga terdapat jentik, maka pemiliknya akan didenda. Di Amerika jika ada orang terjatuh akibat salju yang menumpuk di depan rumah warga, maka pemilik rumah bisa dituntut. contoh-contoh ini mungkin bisa diterapkan di Surabaya “. (kominfo,Mak’skom,IPJT,28.2.17)
