Budi Sampurno. Juni 2021.2

SDT. KOMEN.11

MASALAH PENUNDAAN KEBERANGKATAN CALON JAMAAH HAJI.

Harian REPUBLIKA  hari  Jum’at, tgl. 4 Juni 2021, hal. 6 menanggapi masalah ditundanya keberangkatan jamaah haji tahan ini , Harian ini menurunkan Tajuk nya dengan judul  SOSIALIASIKAN  DENGAN TEPAT.

Disebutkan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan, pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurut dia, di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kesehatan dan keselamatan jiwa jamaah lebih utama dan harus dikedepankan.Selanjutnya juga di tulis, di tengah simpang-siur informasi mengenai keberangkatan haji tahun ini, kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Yaqut setidaknya memberikan sebuah kepastian. Para calon jamaah haji yang semestinya berangkat tahun ini harus kembali bersabar. Ini adalah tahun ke daua jamaah dari Tanah Air tidak bisa berangkat ke Tanah Suci menunaikan Rukun Islam ke lima

Harian REPUBLIK menyarankan : Kini yang menjadi  pekerjan rumah bagi pemerintah adalah memberikan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat. Pemerintah harus  memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat soal keberangkatan haji tahun ini yang kembali ditunda. Beri pemahaman yang bijak kepada para calon jamaah haji.

Memahamkan permasalahan kepada masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah. Khususnya untuk para calon jamaah haji. Mereka tertunda dua kali. Mereka terdiri dari berbagai srata. Baik di lihat dari sisi pendidikannya, ekonominya, pemahaman tentang kaidah-kaidah agama dll. Mereka akan menafsirkan penundaan ini dengan latar belakang stratanya. Mereka akan dikendalikan emosinya sesuai dengan strata di-mana jamaah itu berada. Pasti pengumuman penundaan ini akan mengakibatkan opini yang berbeda-beda. Efek psikologi pasti beragam juga.

Itu baru bagi mereka yang sedang menjadi calon jamaah haji dan tertunda. Belum lagi masyarakat biasa yang mereka bukan sebagai calon jemaah haji. Strata mereka juga berbeda-beda. Tingkat pemikiran dan penafsiannya terhadap berita penundaan ini juga pasti berbeda-beda. Apalagi, di saat sekarang situasi politik sudah mulai memanas, banyak peristiwa-peristiwa yang di goreng oleh para elit politik demi kepentingan pribadi dan juga kepentingan partainya. Meskipun Pemilu 2024 masih sekitar tiga tahun lagi.

Pemerintah harus benar-benar mengkordinasikan antar lembaganya guna memberikan informasi, penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat dari berbagai strata tsb. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Agama saja, melainkan harus mengerahkan segala elemen lembaganya, semua media harus dimanfaatkan dan dikendalikan. Bahasa narasinya harus disesuaikan dengan strata masyarakat agar tidak terjadi salah pahan yang nantinya akan menjadi bahan gorengan yang sudah semakin menghangat. Politik itu memang tidak mengenal etika. Lebih celaka lagi kalau yang menggoreng tidak punya pemikiran tentang keutuhan NKRI. (Budi Sampurno.Mak’skom.IPJT.4.6.2021)