PERPUSTAKAAN

Para penulis membaca diperpustakaan

Para seniman membaca diperpustakaan

Para mahasiswa membaca diperpustakaan

Para analisis membaca diperpustakaan

Para staf ahli membaca diperpustakaan

Para cendekiawan membaca diperpustakaan

Anggota DPR.....

Mereka sudah punya beberapa staf ahli

Mereka sudah punya lembaga analisis

Masihkan perpustakaan diperlukan.

Surabaya, April 2016

KATA MERDEKA

Merdeka memang diperlukan

Arti merdeka memang kebebasan

Kebebasan tidak akan lekang

Kebebasan akan lekang

Andai kita tidak hilang

Rasa dan benci itu hilang

Bukan hilang karena pialang

Bukan pula hilang karena alasan

Bukan pula karena pialang

Merdeka memang tetap diperlukan

Diperlukan guna menjaga keharmonisan

Surabaya, April 2016.

JALAN RAYA DI

Berita itu mungkin mengejutkan

Maka cepat cepat informasi dikirim

Datanglah cepat memburu alamat

Alamat menyedihkan bagi kerabat

Cepat dinaikkan

Cepat melaju

Banyak yang mendengar

Banyak yang peduli

Banyak tidak peduli

Namun tetap meluncur cepat

Peduli minggir

Tidak peduli meluncur

Kotak tetap melaju bersama lampu berputar

Polisi membatu membuka jalan

Luncur terus menuju alamat

Agar nyawa selamat.

Surabaya, April 2016

LAKUKAN

Aku akan melakukan itu

Dan jarak  akan aku tempuh

Meskipun aku tidak tau jarak tempuh itu

Aku yakin

Orang orang tertentu juga melakukan itu

Menempuh jarak yang mereka tempuh jua tidak tau

Para penyimpang

Menyakinkan diri, bahwa dirinya tidak diketahui

Orang pintar, cekatan pasti akan tau

Mengikat mereka

Surabaya, April 2016

PATROLI MALAM INTENSIF POLRESTABES SURABAYA

 Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengintensifkan patroli dan menempatkan beberapa anggota di tempat rawan kriminalitas di Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi mulai maraknya aksi begal dan jambret yang  terjadi di Surabaya dalam beberapa hari belakangan ini.
Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, Kompol Lily Djafar mengatakan pihaknya semakin menggiatkan kring serse yang berpatroli setiap malam dibeberapa daerah rawan di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
"Atas perintah Kapolda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya patroli ditingkatkan di beberapa titik rawan.” tegasnya. Lebih lanjut dikatakannya, selain  reserse yang terjun di titik rawan, Sabhara dan unit samapta juga berpatroli dengan menggunakan blue light  yang melakukan penyisiran di rumah-rumah warga.”Blue light itu patroli di rumah-rumah dan daerah rawan dengan menggunakan mobil patroli dengan warna lampu biru,” ujarnya.
 Sementara itu, ada beberapa tempat di Surabaya yang rawan jambret dan begal. Daerah-daerah itu antara lain, Indrapura, Ahmad Jais, Mojopahit, fly over Banyu Urip, Barata Jaya, Dharmahusada, Demak, HR Muhammad, Bubutan, Panglima Sudirman, Petra Patung Kuda, Sidotopo, Simolawang, Simo Pomahan, Tugu Pahlawan.Urip Sumoharjo, Dinoyo, Pengampon, Undaan, Kalianyar, Kayoon, Kedungdoro, Kertajaya, Kapas Krampung, Manukan, Mbah Ratu, Merr dan Mulyosari. Sedangkan untuk waktu-waktu yang sering kejadian adanya tindak kriminalitas jambret dan begal antara lain pukul 12.00-15.00 WIB, 16.00-21.00 WIB dan 22.00-24.00 WIB.(KominfoJatim,Makskom,IPJT)

GARAM SUMENEP SUMBANG 10% KEBUTUHAN NASIONAL 

PT Garam Sumenep, Madura, Jawa Timur, menargetkan menyumbang kebutuhan garam nasional sekitar 10 persen. Target tersebut untuk memenuhi kebutuhan garam nasional sebanyak 2 juta 700 ton pada tahun 2016. Tahun ini, PT Garam Persero Kalianget, akan memproduksi garam sebanyak 345 ribu ton tahun.
Divisi Produksi Bahan Baku PT Garam Persero Sumenep, Sugiatno, Rabu (20/4) mengatakan, PT Garam hanya mampu menyumbang diatas 10 persen kebutuhan. Sementara target produksi garam tersebut, bisa tercapai bila cuaca pada tahun ini mendukung. Tapi bila cuaca tidak mendukung, maka produksi garam dipastikan tidak akan mencapai target, karena produksi garam, tergantung baik buruknya cuaca.
Dikatakan,  tahun 2015 PT Garam Persero Kalianget, hanya mampu memproduksi sebanyak 350 ribu ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 persen merupakan garam produksi, sedang 20 persennya masuk pada golongan garam  komsusi.
Sementara lahan yang disiapkan untuk memproduksi garam pada tahun ini, seluas 500 hektare. Lahan produksi tersebut, sudah termasuk lahan yang dikelola oleh PT Garam, maupun yang dipihak ketigakan.”Itu jumlah aset PT Garam Sumenep, ada yang produktif dan ada yang tidak produktif,” jelasnya.
Sebelumnya, PT Garam (Persero) menargetkan penyerapan garam rakyat di sentra-sentra produksi tahun 2016 ini. Penyerapan itu dalam rangka realisasi penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sejak awal Januari lalu.
Untuk penyerapan garam rakyat tahun ini, PT Garam menerima dana PMN Rp 222 miliar. Dari total PMN yang diterimanya itu,  PT Garam hanya akan menggunakan Rp 16 miliar diantaranya untuk membangun gudang penyimpanan. PT Garam berkomitmen akan mengalokasikan sebagian besar, Rp 202 miliar, untuk membeli garam rakyat sebanyak 400 ribu ton.
Upaya penyerapan garam rakyat itu dijanjikan pula melibatkan beberapa pihak, diantaranya HMPG. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

DPR MINTA SOSIALISASIKAN TERUS PROGRAM  RPJM

DPR RI meminta kepada pemerintah agar secara terus menerus mensosialisasikan Rancangan Program Jangka Menengah (RPJM) ke masyarakat.Anggota DPR RI, Fandi Utomo ditemui di Surabaya, Senin 18 lalu mengatakan saat serap aspirasi yang dilakukandi wilayah Sidoarjo banyak masyarakat tidak mengetahui program dari presiden yang dituangkan dalam RPJM selama 5 tahun ke depan. Justru rakyat hanya mengetahui janji presiden saat kampanye saja.Saat serap aspirasi di Sidoarjo,  banyak masyarakat meminta pemerintah agar mensosialisasikan RPJM lebih intensif seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang diajarkan sampai ke sekolah bahkan ada penataran GBHN.
"Masukan ini harus jadi evaluasi agar ke depannya pemerintah lebih intensif dalam mensosialisasikan programnya, sehingga masyarakat tidak hanya tahu program presiden saat kampanye saja," ujarnya.
"Tapi menurut saya seharusnya pemerintah sekarang tetap menjalankan programnya tetapi tetap juga mensosialisasikan kepada rakyat agar rakyat paham dulu tentang programnya, setelah itu rakyat bisa memberikan pendapat kepada pemerintah," ujar Fandi Utomo yang juga anggota Komisi II DPR RI.
"Sistem sekarang sudah berjalan dengan baik. Namun pemerintah tetap perlu melakukan sosialisasi, agar masyarakat paham program pemerintah. Tentang system pertanggungjawaban presiden juga perlu dilakukan perubahan,tidak hanya ke rakyat saja tapi juga juga ke MPR perlu dihidupkan lagi," ujar Fandi Utomo poliisi asal Fraksi Partai Demokrat.  (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

GUBERNUR MINTA  TEKAN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN IBU

Pemprov Jawa Timur terus menargetkan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan melibatkan peran aktif dari seluruh masyarakat. Gubernur Soekarwo meminta HOGSI (Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia) agar lebih bisa menekan AKI dan AKB di Jatim.Meskipun rasio ibu melahirkan dan meninggal di Jawa Timur sudah di bawah target MDGs. Untuk mencapai target AKB dan AKI, Pemprov Jatim menggalakkan berbagai program.
Saat ini AKI dan AKB di Jatim yakni sebesar 93,52 per 100.000 kelahiran hidup. Rasio tersebut lebih rendah dari target Millenium Development Goals (MDGs) yakni 102 per 100.000.
Keberhasilan Jatim atas kemampuan menekan AKI dan AKB ini berbuah penghargaan. “Saya sama Bude dapat penghargaan dari Ibu Menteri Kesehatan. Tapi karena  saya gubernurnya jadi saya yang terima penghargaan,” jelasnya disambut tepuk tangan peserta anggota HOGSI.
Spontan Pakde Karwo pun mengapresiasi tepuk tangan anggota HOGSI yang hadir di Surabaya. “Yang tepuk tangan itu yang telah bekerja keras menurunkan AKIdan AKB. Yang kerja ya sampeyan-sampeyan . Saya hanya terima penghargaannya saja,” tegasnya.
Adapun program yang dijalankan Pemprov Jatim melalui pemberdayaan TP PKK  seperti revitalisasi posyandu, serta penanganan persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan terlatih dan penempatan desa siaga. Selain itu, Jatim juga mendirikan dan memperbanyak Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dan Poliklinik Desa (Polindes).
"Dengan didirikannya Ponkesdes dan Polindes, akan muncul masalah SDM. Namun, melalui program peningkatan kompetensi tenaga perawat hal tersebut dapat teratasi," Dengan begitu, menurut Soekarwo tenaga perawat yang akan bertugas ke daerah sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga medis.
Jatim juga fokus membangun Ponkesdes, Puskesma Pembantu (Pustu) Gawat Darurat, Puskesmas Rawat Inap Standar, dan Puskesmas Rawat Inap Plus untuk mendekatkan akses kesehatan pada masyarakat. Khusus Ponkesdes, akan ditempatkan 2 perawat dan 1 bidan untuk mendampingi ibu hamil sampai melahirkan.
Sementara itu Ketua HOGSI, Dr Omo Abdul Madjid SpOG(K) mengatakan, dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HOGSI ke-9 , pihaknya juga berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan reproduksi. “Ini kami lakukan melalui integrasi aspek klinik, sosial, lingkungan dan pedekatan multidisiplin dalam upaya mempersiapkan generasi emas yang menjadi tema kegiatan PIT HOGSI tahun ini,” katanya.
Menurutnya, tahun ini yang menjadi prioritas adalah tantangan peningkatan kesehatan umumnya kesehatan reproduksi pada khususnya. Hal itu, dimulai dari upaya pencapaian MDGs, implementasi sistem jaminan kesehatan nasional dan yang berfokus pada upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan.(KominfoJatim,Makskom,IPJT)

AKTIFKAN LUMBUNG PADI

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat terutama Bulog agar mengaktifkan kembali Lumbung Pangan Desa.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Chusainuddin ditemui DPRD Jatim, Senin 18 April mengatakan dengan mengaktifkan kembali Lumbung pangan ini distribusi beras di daerah akan lebih cepat, dan tepat sasaran.
Menurutnya, lumbung beras yang ada saat ini dibagi dalam beberapa kota dan disimpan dalam satu kota tersebut tidak efektif, pasalnya kalau kota lain butuh beras maka bulog akan mengeluarkan biaya untuk mengirim beras yang masuk di gudang tersebut.
Apabila pemerintah mengaktifkan kembali lumbung pangan desa maka suatu kota yang butuh beras tidak kerepotan atau memakan waktu biaya besar .
Ia menambahkan apabila pemerintah mengaktifkan kembali sistem lumbung pangan desa ini juga mengurangi impor beras oleh pemerintah, dan juga stok beras di daerah tersebut akan tercukupi.
Terkait dengan adanya impor beras oleh pemerintah ia mengatakan masalah impor beras ini tidak bisa dielakkan atau ditolak lagi sekarang, karena saat ini kebutuhan beras impor ini untuk mencukupi dan juga sebagai cadangan di gudang.
"Untuk impor beras ini, pihaknya berharap pemerintah menjamin bahwa beras impor beras ini tidak bocor di pasaran, sehingga harga beras tetap stabil," ujar Chusainuddin politisi asal Fraksi PKB DPRD Jatim.
Guna mempertahankan Jatim sebagai lumbung pangan Nasional, pihaknya berharap pemerintah terus memberikan program prioritas kepada petani di Jatim, seperti memberikan bantuan alat mesin pertanian, dan pemenuhan pupuk bersubsidi kepada petani.
Sementara itu Ketua Komisi B, M. Basuki mengatakan dengan diaktifkan kembali lumbung pangan desa ini nanti diharapkan stok beras di daerah kabupaten/kota tetap tercukupi, dan tidak mengalami langkah lagi.
“Oleh karena itu pihaknya berharap kepada pemerintah juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap beras impor yang akan masuk di Indonesia,agar beras impor tidak akan bocor di pasaran,” ujar M. Basuki Politisi asal Fraksi Gerindra DPRD Jatim. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

SKPD JATIM DIRAMPINGKAN OKTOBER

Pemprov Jawa Timur menurut rencana akan melakukan perampingan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada bulan Oktober mendatang . Sampai sekarang perencanaannya masih terus dimatangkan. Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjit menargetkan selambat-lambatnya perampingan sudah diberlakukan mulai Oktober mendatang.
Kepala Biro organisasi Setdaprov Jatim, Setiajit member penjelasan“Targetnya sudah ada Perda yang ditetapkan Juni. Selambat-lambatnya Oktober diberlakukan perampingan tersebut. Pak Gubernur (Soekarwo) sudah membicaraka dengan Komisi A (DPRD Jatim) untuk membahas  masalah perampingan struktur organisasi Pemprov Jatim.
Menurutnya, perampingan SKPD tujuannya adalah terbentuknya organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. “Perampingan SKPD tidak semata untuk efisiensi dan efektivitas, tetpi pastinya juga akan menghemat anggaran. Yang jelas format dinas dan badan yang baru nanti bisa dibilang lebih ramping dan tidak ada lagi tumpang tindih tugas,” katanya.
Setiajid menuturkan, total SKPD setelah perampingan berubah. Jumlah dinas menjadi 25 SKPD dari sebelumnya 20 SKPD. Jumlah badan menjadi tujuh dari sebelumnya sebanyak 13 SKPD. Posisi Asisten Sekdaprov Jatim menjadi tiga dari sebelumnya empat asisten.
Untuk biro menjadi sembilam dari sebelumnya sebanyak 11 biro. Posisi Staf Ahli Gubernur menjadi tiga dari sebelumnya lima. Di lingkungan Setdaprov Jatim jumlah eselon II yang dihapus sebanyak lima orang. Jabatan eselon II untuk Sekretaris Korpri Jatim akan hilang karena termasuk lembaga lain dan memungkinkan melebur dalam BKD (Badan Kepegawaian Daerah) karena ex officio.
Posisi Dinas Pendapatan Daerah akan diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Untuk RS menjadi unit pelaksana teknis fungsional setara eselon II dan bertanggungjawab lewat Dinas Kesehatan.
Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura. Tiga SKPD yakni Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kedaulatan Pangan. Sedangkan SKPD yang tetap juga cukup banyak, di antaranya Dinas PU Bina Marga, Dinas PU Pengairan. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi PU Cipta Karya dan Kawasan Permukiman.(KominfoJatim,Makskom,IPJT)

BAWASLU JATIM BUKA PENDAFTARAN PANWASLIH KOTA BATU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan persiapan menjelang Pemilu Kepala Daerah  di Jatim 2017. Diantaranya persiapan yang dilakukan yaitu membuka pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Batu untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah  2017.
Ketua Bawaslu Jatim, Sufyanto ditemui di Bawaslu Jatim, Kamis siang mengatakan, bahwa untuk tahun 2017 Pilkada serentak di Jatim hanya satu pilkada yaitu di Batu. maka itu Pendaftaran dibuka untuk umum asalkan sesuai syarat yang ditentukan dan dimulai pada 25 April hingga 1 Mei 2016.
Pihaknya telah membentuk tim seleksi calon anggota Panwaslih Kota Batu yang terdiri dari Prof Dr Kacung Marijan MA (Guru Besar FISIP Unair), Dr Samsul Sodiq (Unesa) dan Dr Emanuel Sujatmoko SH MS (Fakultas Hukum Unair).
 Sementara itu, Ketua Timsel Prof Kacung Marijan mengatakan bagi warga Kota Batu yang ingin mendaftarkan diri menjadi panwaslih dapat melihat pengumuman dan syarat-syarat pendaftaran di media massa, di kantor Bakesbang Kota Batu dan Sekretariat Timsel Panwaslih Kota Batu di Eks Kantor Wali Kota Jalan Panglima Sudirman Batu, serta di website Bawaslu,http://www.bawaslu.go.id
Syarat menjadi anggota Panwaslih Kota Batu di antaranya minimal berusia 30 tahun saat mendaftar, berijazah S-1, tidak pernah menjadi anggota dan pengurus partai politik atau sudah mengundurkan diri dari partai politik minimal lima tahun.
Selain itu,  pendaftar tidak pernah dihukum penjara dengan ancaman hukuman lima tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan. Berkasnya bisa melalui pos atau datang langsung ke Sekretariat Timsel Panwaslih Kota Batu, di Eks Kantor Wali Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

RAWAN NARKOBA POLISI PANTAU KAWASAN SANTRI DI SURABAYA

Kepolisian Resort Kota Surabaya (Polrestabes) Surabaya terus melakukan langkah antisipasi terhadap bahaya narkoba. Salah satunya dengan memantau sejumlah lokasi yang menjadi kawasan santri di Surabaya.
Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya, AKBP Donny Adityawarman di Polrestabes Surabaya, Kamis (14/4) mengatakan, titik-titik yang menjadi pantauan polisi di antaranya lokasi di sekitar Ampel dan Simokerto. Pasalnya, selama ini di kawasan itu memang ada aktifitas transaksi narkoba.
“Kasus terbaru  yaitu  kami baru menangkap beberapa hari lalu, ada tersangka yang menjual sabu-sabu di mushola,” kata AKBP Donny saat didampingi oleh Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Lily Djafar
Menurutnya, selama ini para pengedar menjual sabu-sabu maupun narkoba jenis lainnya di kawasan itu dengan sangat bebas. Sebab, para pelaku menganggap polisi tidak mengetahui, serta tidak akan melakukan penangkapan di kawasan semacam itu. Para pembelinya itu tahu harus membeli kepada siapa. Tapi penjualnya tidak tahu dia menjual kepada siapa. Jadi  semacam orang jualan barang biasa, atau makanan yang ada toko dan warungnya, papar Donny.
Meski demikian, dengan mengawasi kawasan itu bukan berarti polisi akan mengendurkan pengawasannya terhadap lokasi lainnya. Polisi  akan tetap mengawasi dengan sangat ketat, dan siap melakukan tindakan terhadap tempat lain yang dicurigai dijadikan lokasi transaksi narkoba.
Sebelumnya, polisi menangkap pengedar narkoba jenis sabu-sabu, MN (31) dari warga Jalan Seng Simokerto Surabaya. Untuk mengelabui polisi, tersangka menyembunyikan sabu-sabu miliknya di sebuah mushola yang ada di dekat rumahnya. Aktivitas tersangka dalam menjual sabu-sabu di kawasan tersebut sebenarnya sudah lama terendus oleh polisi.
Polisi yang mendapatkan informasi mengenai kejahatan tersangka itu, segera menindaklanjutinya dengan memantau lokasi yang diduga sering dijadikan tempat transaksi oleh korban pada Senin 11 April 2016.Tersangka terpancing untuk menjual sabu-sabu tersebut kepada polisi yang  menyamar. Polisi segera menangkap dan menahan di Mapolrestabes Surabaya. Kepada polisi, tersangka mengaku memilih mushola untuk menyimpan sabu-sabu agar tidak mudah tertangkap. (KominfoJatim,Makskom, IPJT))A

KOMUNITAS HU HE HA GELAR SEMINAR PENYELAMATAN BUMI

Hari Bumi Internasional yang rutin diperingati setiap tanggal 21 April, mendapat perhatian khusus sejumlah komunitas di Jawa Timur. Di Surabaya, komunitas HU HE HA (Human, Healthy dan Happy) menggelar seminar bertajuk Selamatkan Bumi, Diri dan Ibu Pertiwi. Seminar dilaksanakan, Kamis 14 April di Resto O Jamur di Sidoarjo.
Project Officer Komunitas Hu He Ha, Sila Basuki, mengatakan, Huheha adalah komunitas orang-orang yang memiliki kepedulian dan ingin berbuat dan berkarya nyata, sebagai bhakti diri yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa.
Lingkup kegiatannya adalah berkaitan dengan peran manusia (Human) dalam memanusiakan manusia menuju kemuliaan, mengutamakan kemanusiaan (Humanity) yang berdasarkan kepada kebersamaan, kepedulian, saling berbagi menuju kebajikan dan kebenaran.
Dengan merujuk bahwa manusia bisa berperan aktif bila memiliki kondisi sehat lahir bathin (Health) maka harus diupayakan kondisi kesehatan yang baik (Healthty) dengan memanfaatkan anugerah yang ada di alam semesta untuk kemaslahatan manusia, yang bisa teraih bila alam dalam keadaan tertata  lestari.
Dari kedua hal ini maka akan membuat manusia merasa senang, gembira, bermanfaat, sukacita, akrab, hangat (Happy) yang bermuara kepada kebahagiaan lahir dan bathin (Happiness) dan merasakan bahwa hidup dan kehidupannya indah, penuh rasa syukur dan siap untuk berkarya.
Pegiat lingkungan dari LSM Bangun Pertiwi, Endah Nurhayati mengatakan, menyelamatkan lingkungan dibutuhkan aksi yang revolusioner. "Aksi lingkungan dibutuhkan aksi gila dari semua lapisan. Bukan banya tanggungjawab beberapa pihak," ujarnya. Menurut aktivis lingkungan yang sudah melatih 400 ribu kader lingkungan, bumi ini membutuhkan perubahan dengan melahirkan kesadaran dan membangun diri dari setiap individu. Tanpa lahirnya kesadaran, kita tidak akan menghasilkan perubahan dibumi ini.
Dalam seminar juga hadir sejumlah pembicara diantaranya,Miranto (mantan HRD PT Telkom), Ir. Jusuf Mahdi, MM (Kolonel Laut Purnawirawan, aktivis Pengelola Limbah B3), Teguh Ardi (KJPL), KH Wahab Masthur.(KominfoJatim,Makskom,ipjt)

JATIM JADI KIBLAT SAKIP

Provinsi Jawa Timur sudah bisa dikatakan menjadi kiblat untuk belajar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dari instansi provinsi lain di Indonesia selain Yogyakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi saat memberi Paparan pada “ Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”  dilingkungan Provinsi Jawa Timur di Kantor Gubernur Jawa Timur. Jadi kiblat Sakip dikarenakan komitmen dan integritas seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahnya pada 2015 yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) dengan nilai memuaskan.
Hal itu memberi dampak positif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi birokrasi wisata Sakip yaitu suatu tempat pemerintahan yang patut untuk dikunjungi provinsi lain belajar Sakip.
Meskipun demikian, SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut benar-benar untuk menguasai implementasi penyelenggaraan tentang Sakip ditempatnya sendiri. Menguasai bukan hanya sekedar dalam teori belaka, namun dituntut benar-benar menguasai sampai pada praktik pelaksanaannya, sehingga pada saat gilirannya ditunjuk menerima kunjungan wisata Sakip dari provinsi lain, para pegawai di SKPD dapat menjelaskan dengan sebenar-benarnya mulai dari teori sampai praktik.
Sukardi menambahkan, dalam pra evaluasi Sakip  merupakan salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sakip di Jawa Timur khususnya maupun seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.
Pra evaluasi Sakip diadakan dengan maksud dan tujuan yakni untuk memberikan ruang dan waktu SKPD untuk mempersiapkan diri sebelum dilakukan evaluasi  sesungguhnya yang diperkirakan akan berlangsung pada Juni – Juli 2016, termasuk evaluasi Sakip dilingkungan Kabupaten/kota di Jawa Timur.
Penyelenggaraan Sakip bukan hanya merupakan kewajiban bagi para pejabat eselon II atau kepala SKPD, namun harus dikembangkan kepada semua pejabat sampai staff. Pada 2016, Gubernur Jawa Timur sudah memerintahkan kepada semua pejabat eselon III harus menyusun laporan kinerjanya dan kemudian disusul pejabat eselon IV sampai dengan Staf atau pejabat pelaksana juga harus menyususn laporan kinerja.(Kominfo,Makskom,ipjt)

GUBERNUR DUKUNG SISTEM PENGEDUAN ONLINE

H Soekarwo mendukung langkah Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menerapkan sistem pengaduan layanan publik berbasis online. Karena melalui sistem online yang terintegrasi hingga ke daerah , akan dapat segera diketahui seberapa cepat respon atas penyelesaian kasus yang diadukan.
Saat menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (11/4), Pakde Karwo mengatakan, adanya sistem pengaduan online ini akan mempermudah Ombudsman dalam memperoleh data tindak lanjut pengaduan yang dilakukan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Pakde Karwo menambahkaan, bahwa kita harus membangun sistem pengaduan yang komprehensif dan terintegrasi, tidak semua pengaduan harus ke pusat, sehingga kantor perwakilan ombudsman daerah juga punya wewenang menyelesaikannya dengan dibantu pemerintah daerah.
Ditambahkan, dalam menyelesaikan aduan masyarakat, Ombudsman harus lebih cepat dan lebih tanggap. Sementara itu dalam hal pelayanan publik, Pemprov Jatim sudah membuat sistem perijinan satu atap untuk memudahkan masyarakat. Di Jawa Timur juga sudah memiliki beberapa sistem perijinan berbasis online, sehingga dapat menghindari praktik-praktik pungli,  karena mengurangi intensitas pertemuan antara orang dan orang.
Terkait masalah pelayanan satu atap ketenagakerjaan yang dilaporkan oleh Ombudsman, akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Salah satu upaya untuk mengurangi masalah tenaga kerja yang ke luar negeri yaitu dengan memberikan ketrampilan dan pengetahuan yang baik sebelum dikirim ke negara tujuan (Kominfojatim.Makskom,IPJT)

MENGHADAPI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI YANG TIDAK BISA DIBENDUNG, SAAT INI DAN MASA DATANG DALAM SKALA REGIONAL, NASIONAL DAN GLOBAL  YANG PENUH  DENGAN  BERBAGAI MASALAH DAN KRISIS,TETAPI  MASIH MEMBERI CELAH PELUANG, MAKA PEMERINTAH SEBAGAI PEMEGANG KENDALI  KEKUASAAN NEGARA, SERTA MASYARAKAT SEBAGAI BAGIAN DARI KOMPONEN NEGARA, SANGAT PERLU MEMILIKI  DATA DAN INFORMASI  YANG  AKURAT. LENGKAP, AMAN, CEPAT, MUDAH DAN MURAH UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN SEBAGAI LANDASAN DALAM SETIAP  PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PELAYANAN PUBLIK GUNA TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA NKRI.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

DPRD MINTA E KTP JATIM SELESAI TAHUN 2016

Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur  berharap tahun 2016 seluruh perekaman KTP elektronik terselesaikan agar pendataan daftar pemilih sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dilakukan.
"Kalau seluruhnya sudah terekam maka akan mempermudah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara,"ujar Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo .Politisi  Fraksi Partai GOLKAR  juga mendukung pengajuan permohonan blangko ke daerah dan pro aktif menanyakan ke Pemerintah Pusat agar segera tertangani. "Disnakertransduk Jatim juga jangan berhenti menekan SKPD di daerah agar target penyelesaian perekaman segera selesai," katanya.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ke Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini masih dalam proses kepengurusan. "Sudah kami ajukan dan saat ini menunggu penyelesaiannya," ujar Kepala Disnakertransduk Jatim Sukardo.
Sampai saat ini, dari jumlah wajib KTP elektronik di Jatim yang lebih dari 25 juta jiwa, sekitar delapan persen atau dua juta jiwa diantaranya belum terekam.
Blangko yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, katanya, terdistribusi 100 lembar per hari untuk setiap kecamatan di seluruh daerah, namun hal ini dinilai masih kurang karena permohonan perekaman lebih dari angka tersebut.
Disnakertranduk Jatim telah menerjunkan tim ke lapangan untuk melihat proses perekaman sekaligus mendengar keluhan dari masyarakat maupun perangkat pemerintah, yang salah satunya ditemukan keterbatasan blangko.
Temuan tim di lapangan selain kurangnya blangko, juga masalah keterbatasan alat cetak KTP elektronik sehingga berdampak pada lambannya proses pelayanan. (kominfojatim,makskom,ipjt,budi sampurno)

SAYA LEBIH TAKUT TERHADAP KETAJAMAN PENA DARI PADA HARUS MENGHADAPI SATU BATALION TENTARA BERSENJATA LENGKAP. DAN BILA PERS SAYA BERI KEBEBASAN, KEKUASAAN SAYA TIDAK LEBIH DARI TIGA BULAN

( NAPOLEON , PERANCIS )

RESISTENSI ANTIBIOTIK

Tim Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Soetomo mendorong masyarakat untuk sadar akan resistensi antibiotic. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat mengakibatkan kuman di dalam tubuh menjadi resisten terhadap obat, sehingga berdampak tidak baik terhadap tubuh.
Guru Besar bidang Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Unair, Prof Kuntaman mengatakan kesadaran masyarakat terkait penggunaan antibiotik secara proporsional masih rendah. Sementara prevalensi terhadap MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) cukup berbahaya. Ia meminta pemerintah membuat regulasi tentang penggunaan antibiotik di tingkat rumah sakit, Puskesmas dan masyarakat.
Berdarsarkan hasil studi terbarunya tentang kuman Staphylococcus Aureus yang mengalami resistensi pada antibiotik jenis Methicillin (MRSA) di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Kuman tersebut menginfeksi sebanyak 8,1 persen dari 643 pasien. Meski demikian, ia mengakui salah satu kendala untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh resistensi antibiotik adalah kurangnya validasi data.“Selama ini kita kekurangan data mengenai jenis bakteri yang sulit diobati, itu menyulitkan validasi,” tutur Prof Kuntaman di Departemen Mikrobiologi Klinik FK UNAIR, Jumat (1/4).
Hasil risetnya yang lain, dirinya menyampaikan bahwa kuman penghasil ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) di Indonesia juga cukup tinggi, yakni berkisar 30-60 persen pada tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan ketaatan terhadap standard precaution.
Bahkan, kuman penghasil ESBL sudah mengalami resisten terhadap antibiotik jenis Carbapenem, yaitu antibiotik yang dapat menghambat segala aktivitas antibakteri. Hal ini muncul dari hasil risetnya bersama Prof. Shirakawa dari Universitas Kobe, Jepang.
Dari banyak hasil riset yang dilakukan di bidang resistensi mikroba terhadap antibiotik, Prof Kuntaman yang tergabung dalam tim Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) berencana mengajukan guidelines kepada pemerintah untuk membuat regulasi agar MRSA tidak berbahaya.
Apabila guidelines diterima oleh pemerintah, maka sejumlah peraturan terkait pembatasan penggunaan antibiotik bisa diterapkan. Peraturan yang dimaksud antara lain pelarangan terhadap apotek untuk menjual obat tanpa resep, dan membatasi masyarakat untuk menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter.
“Rencananya, tahun ini tim KPRA mengajukan guidelines kepada pemerintah agar MRSA tidak berbahaya dan merugikan BPJS Kesehatan. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa penyakit yang diakibatkan oleh resistensi kuman terhadap antibiotik itu juga membebani BPJS Kesehatan,” tandasnya.
Sesuai rencana, Prof Kuntaman akan mempresentasikan temuannya pada tanggal 9 April 2016 mendatang pada European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) di Amsterdam. Riset ini merupakan kolaborasi antara FK UNAIR-RSUD Dr. Soetomo dengan Erasmus Medisch Centrum, Belanda. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

WASPADAI COKLAT KADALUARSO

Polda Jawa Timur mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dan tidak membeli  coklat upin-ipin karena coklat tersebut sudah kadaluwarsa.
Sebuah rumah yang memproduksi coklat "Upin dan Ipin" kadaluwarsa berhasil dibongkar anggota Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Polda mengamankan satu orang berinisial HI warga Dusun Tanjekwage Kecamatan Krembung Sidoarjo, Jawa Timur.
Direktur Ditreskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Nurrachman di Mapolda Jatim, kemarin  mengatakan, terungkapnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat. Dari informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan dan petugas menemukan tempat yang dicurigai.
"Saat dilakukan penggerebekan  baru diketahui ternyata coklat daur ulang dari bahan kadaluarsa yang dibungkus bergambar Upin dan Ipin," kata Kombes. Pol Nurrachman didampingi Kasubdit Penmas AKBP Eddwi Kurniyanto.
Dijelaskan, untuk memproduksi makanan kadaluwarsa tersebut tersangka mengumpulkan bahan pokok coklat wafer cacat produksi. Setelah itu, bahan diolah ke dalam mesin oven atau pemanas.Begitu proses selesai, selanjutnya bahan dimasukan ke dalam mesin penggiling atau molen khusus yang sudah dimodifikas hingga lembut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pencetakan bentuk coklat. "Untuk menarik pembeli, coklat itu dibungkus dengan kertas bergambar Upin dan Ipin. Setelah itu baru diedarkan ke beberapa daerah," ujarnya.
Dengan terbukti memproduksi makanan yang membahayakan dan merugikan konsumen, polisi menjerat tersangka dengan pasal 62 ayat 1 Jo. Pasal 8 ayat 1 huruf g, h, I UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. "Hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar,
Dalam penggerebekan tersebut polisi mengamankan 21 karung wafer, 7 ember wafer siap selep, 1 ember wafer hasil selep, 80 plastik wafer coklat salut, 65 bal kado kotak, 50 bal kado kabinet, 60 bal wafer es concom, 1 unit mesin oven dan 1 unit mesin giling, yang dijadikan barang bukti. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

16 MOBIL DAPUR UMUM UNTUK JATIM

Kementerian Sosial RI pada sejak awal tahun 2016 telah mendistribusikan 16 kendaraan operasional penanggulangan bencana berupa kendaraan Dumlap (dapur lapangan) di Jawa Timur. Semua kendaraan tersebut telah didistribusikan pada 15 kabupaten/kota dan 1 kendaraan berada di Dinas Sosial Jatim. Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, Abdul Kadar, mengatakan di sela-sela kegiatan simulasi dan pemanfaatan kendaraan Dumlap oleh relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di halaman kantor Dinas Sosial Jatim, Jumat (1/4) mengatakan, kendaraan Dumlap ini dalam satu kali masak mampu melayani 1000 jiwa. Kendaraan ini sejak diterima awal tahun 2016 sudah tiga kali dimanfaatkan yakni saat bencana banjir di Kabupaten Sampang dan Lamongan serta saat melayani peserta Harlah Ke-70 Muslimat NU di Kota Malang.
Mobil Dumlap yang dilengkapi berbagai fasilitas dapur ini, nantinya akan sangat bermanfaat untuk memudahkan pelayanan. Tim Tagana sengaja melakukan simulasi penggunaan mobil ini agar ketika dibutuhkan Tim Tagana telah terbiasa menggunakan fasilitas Dumlap ini.
Dikatakannya, pada mobil Dumlap telah dilengkapi berbagai peralatan yang digunakan untuk memasak, seperti kompor, lemari pendingin, dispenser, genset dan dilengkapi dengan kipas angin (blower). “Keberadaan mobil Dumlap semakin mempercepat pelayanan korban bencana karena tidak perlu repot lagi menata hingga mendirikan tenda dapur umum serta sudah memenuhi standar pelayanan minimal,” katanya.
Diharapkannya, bantuan kendaraan tersebut akan lebih Cepat Tindakan dan Cepat Pemulihan setelah dua indikator sebelumnya tercapai, yaitu Tepat Sasaran dan Tepat Bantuan. “Kendaraan logistik ini semakin mempercepat tindakan serta pelayanan korban bencana,” ujarnya.
Tahun 2016, Kementerian mengalokasikan 53 kendaraan operasional penanggulangan bencana di Jatim. Kendaraan yang pengadaannya dari anggaran APBN 2015, meliputi 1 kendaraan RTU, 16 Dumlap, 36 motor dan 2 truk tangki air. Khusus kendaraan roda dua didistribusikan pada masing-masing kabupaten/kota mendapat 1 unit.
Kabupaten dan  kota yang menerima mobil, yakni Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Madiun, Malang, Ngawi, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Kota Blitar dan Kota Surabaya (KominfoJatim,Makskom,IPJT)