KOMISI
X DPR RI KE JAWA TIMUR
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang pendidikan, olahraga, perpustakaan dan Ekonomi kreatif berkunjung ke Jawa Timur untuk meminta masukan mengenai substansi RUU Sistem Perbukuan. Antara lain terkait naskah, penulisan naskah buku, kemudahan mengakses buku, perlindungan hak cipta, jaminan buku, tinta dan terkait buku murah.
Ketua romobongan Komisi X DPR RI, M.Y Esti Wijayanti, mengatakan, bahwa Jatim adalah provinsi pertama yang dikunjungi untuk dimintai masukan, Kepala Badan perpustakaan dan Arsip (Baperpus Arsip) Jawa Timur, Sudjono, mengatakan di Jawa Timur minat baca masyarakat terus meningkat. Berdasar survei dari Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang, dari 38 juta penduduk Jatim, minat baca di Jatim meningkat 65,25% dari sebelumnya yang hanyan 45%.
“Di Baperpus Jatim setidaknya ada lebih dari 500 buku dan naskah. Dan dikunjungi sebanyak 2000 orang setiap harinya,” ujar Sudjono saat menerima Komisi X di Ruang Kertanegara Kantor Gubernu Jawa Timur, Jumat (17/6).
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang pendidikan, olahraga, perpustakaan dan Ekonomi kreatif berkunjung ke Jawa Timur untuk meminta masukan mengenai substansi RUU Sistem Perbukuan. Antara lain terkait naskah, penulisan naskah buku, kemudahan mengakses buku, perlindungan hak cipta, jaminan buku, tinta dan terkait buku murah.
Ketua romobongan Komisi X DPR RI, M.Y Esti Wijayanti, mengatakan, bahwa Jatim adalah provinsi pertama yang dikunjungi untuk dimintai masukan, Kepala Badan perpustakaan dan Arsip (Baperpus Arsip) Jawa Timur, Sudjono, mengatakan di Jawa Timur minat baca masyarakat terus meningkat. Berdasar survei dari Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang, dari 38 juta penduduk Jatim, minat baca di Jatim meningkat 65,25% dari sebelumnya yang hanyan 45%.
“Di Baperpus Jatim setidaknya ada lebih dari 500 buku dan naskah. Dan dikunjungi sebanyak 2000 orang setiap harinya,” ujar Sudjono saat menerima Komisi X di Ruang Kertanegara Kantor Gubernu Jawa Timur, Jumat (17/6).
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Syaiful
Rahman, menyampaikan, terkait dengan buku LKS yang diwajibkan di beberapa
daerah namun harus membayar. Selain itu pula soal buku baru yang bila tidak
dikontrol oleh Dispendik Jatim maka akan menjadi persoalan. Termasuk terkait
dana BOS yang dirasa masih diperlukan
sekolah-sekolah.(Kominfojatim,Makskom,IPJT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar