TENAGA
PENDAMPING SERAPAN KREDIT SEKTOR PERIKANAN
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP
KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merekrut 200 orang pendamping
manajemen usaha kelautan dan perikanan. Mereka nantinya memberikan pendampingan manajemen usaha
terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan.
Kepala BPSDM, Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, para petugas pendamping
nantinya berkerja di lapangan mendapingi para pelaku usaha kelautan. Mereka
wajib melaporkan hasil pekerjaan dan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan Dan
Perikanan minimal sekali dalam seminggu.
Pendamping manajemen usaha ditempatkan sesuai domisili yang bersangkutan, di kawasan minapolitan dan sentra kelautan dan perikanan. Rekrutmen pendamping ini dilatar belakangi rendahnya penyerapan kredit, baik perbankan maupun non bank di sektor kelautan dan perikanan.
Rekrutmen tenaga pendamping tersebut sebagai jawaban adanya indikasi keengganan atau ketidakpercayaan dari pihak perbankan untuk mengucurkan kredit terutama ke usaha mikro, karena masih menggangap bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah usaha dengan resiko tinggi.
Para pendamping ini memiliki tugas membantu UMKM kelautan dan perikanan untuk bankable, sehingga dapat mengakses perbankan. Contohnya dengan membekali bagaimana melakukan pencatatan transaksi keuangan. “Untuk usaha yang potensial dan feasible namun belum bankable, kita arahkan mendapatkan pembiayaan dari koperasi yang mereka bentuk,” katanya.
Keberadaan tenaga pendamping tentunya menjadi tantangan, mengingat pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 9% per tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, hanya sekitar 20% kredit UMKM bagi usaha mikro, dan hanya 5% dari total kredit UMKM yang menyasar pelaku perikanan. Kondisi ini perlu disikapi mengingat populasi UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro (98,8%) yang informal serta memiliki aset dan produktivitas yang rendah, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
Sebagai bagian untuk menyiapkan para pendamping manajemen usaha tersebut, telah direkrut 81 orang Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha dari 66 Kabupaten/Kota. Sementara 119 orang lainnya merupakan penyuluh perikanan PNS. Selain perekrutan pendamping manajemen usaha, dalam rangka mendukung upaya-upaya tersebut, BPSDMP KP juga menginisiasi penumbuhan 600 koperasi pada 2016. Tahun lembaganya juga membentuk 600 koperasi untuk selanjutnya dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro.(Kominfo Jatim,Makskom,IPJT)
Pendamping manajemen usaha ditempatkan sesuai domisili yang bersangkutan, di kawasan minapolitan dan sentra kelautan dan perikanan. Rekrutmen pendamping ini dilatar belakangi rendahnya penyerapan kredit, baik perbankan maupun non bank di sektor kelautan dan perikanan.
Rekrutmen tenaga pendamping tersebut sebagai jawaban adanya indikasi keengganan atau ketidakpercayaan dari pihak perbankan untuk mengucurkan kredit terutama ke usaha mikro, karena masih menggangap bahwa sektor kelautan dan perikanan adalah usaha dengan resiko tinggi.
Para pendamping ini memiliki tugas membantu UMKM kelautan dan perikanan untuk bankable, sehingga dapat mengakses perbankan. Contohnya dengan membekali bagaimana melakukan pencatatan transaksi keuangan. “Untuk usaha yang potensial dan feasible namun belum bankable, kita arahkan mendapatkan pembiayaan dari koperasi yang mereka bentuk,” katanya.
Keberadaan tenaga pendamping tentunya menjadi tantangan, mengingat pemerintah telah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 9% per tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, hanya sekitar 20% kredit UMKM bagi usaha mikro, dan hanya 5% dari total kredit UMKM yang menyasar pelaku perikanan. Kondisi ini perlu disikapi mengingat populasi UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro (98,8%) yang informal serta memiliki aset dan produktivitas yang rendah, termasuk di sektor kelautan dan perikanan.
Sebagai bagian untuk menyiapkan para pendamping manajemen usaha tersebut, telah direkrut 81 orang Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha dari 66 Kabupaten/Kota. Sementara 119 orang lainnya merupakan penyuluh perikanan PNS. Selain perekrutan pendamping manajemen usaha, dalam rangka mendukung upaya-upaya tersebut, BPSDMP KP juga menginisiasi penumbuhan 600 koperasi pada 2016. Tahun lembaganya juga membentuk 600 koperasi untuk selanjutnya dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro.(Kominfo Jatim,Makskom,IPJT)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar