Kacamatakom APRIL

SDT.INFORMASI 8

KUNJUNGAN KERJA DPRD JATIM DI BEJI PASURUHAN

Kakom.Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dapat menyerap produk perikanan yang bersumber dari hasil tangkap nelayan. Mengingat saat ini, Pandemi Covid-19  tidak hanya memberikan dampak negatif pada sektor kesehatan, namun juga ke semua sektor, termasuk nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Anggota Komisi B  DPRD Jatim, Rohani Siswanto dikonfirmasi, Jumat hari ini mengatakan selama ini diketahui di lapangan bahwa produk nelayan lebih banyak diambil oleh pengepul baru ke perusahaan. "Nah, upaya kita ini mengajak Dinas Perikanan bagaimana dikemudian hari perusahaan bisa langsung ambil dari nelayan. Sehingga memotong jalur distribusi dan pada akhirnya nilai tambah di nelayannya tinggi," katanya.

Seperti diketahui, jajaran Komisi yang membidangi perekonomian melakukan Kunjungan dan monitoring ke PT Inti Lautan Fajar Abadi (Intan Seafood) di Beji, Pasuruan, yang langsung dipimpin Wakil Ketua, Amar Syafiudin.

Rohani, menjelaskan saat ini Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur pada Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 persen di Desember 2020 menjadi 96,60 persen di bulan Januari 2021. Situasi saat ini, terutama karena kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat pendapatan nelayan sangat minim.

Terkait hal itu, sudah ada kesanggupan dari Dinas terkait untuk terjun langsung bersama perusahaan dan nelayan untuk menyampaikan standarisasi. "Karena problemnya di standarisasi. Para nelayan juga kurang mendapatkan  informasi  dengan berapa dan apa yang dibutuhkan terkait standarisasi yang ada di perusahaan. Informasi ini harus sampai ke nelayan," terangnya. Agar para nelayan bisa tahu tujuan akhirnya. Disamping juga kesejahteraan nelayan akan meningkat. Karena nilai yang ditawarkan juga akan lebih tinggi.

Untuk Dinas terkait, akan menjadi pekerjaan berat yang harus dijalankan untuk memangkas pengepul. Hal itu semata-mata demi kesejahteraan nelayan. Pemangkasan pengepul ini harus dari beberapa dinas, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan Provinsi Jatim.

Dalam monitoring tersebut, Anggota Komisi B  diajak melihat langsung proses produksi ikan di Intan Seafood. Direktor PT Inti Lautan Fajar Abadi, Geerry Kosasih menjelaskan pihaknya sengaja mengajak melihat langsung proses produksi di perusahaannya. Agar tahu proses pengolahan ikan meski di tengah wabah pandemi ini.

Diungkapkan oleh Geerry, produksi di masa pandemi masih dinilai bagus. Rata-rata untuk bahan baku 250 ton per bulan. Tahun 2020 juga lumayan penjualannya, tapi stoknya juga naik karena food service seperti hotel tidak jalan selama pandemi.

Meski demikian, pihaknya mengaku beberapa negara Eropa tingkat kebutuan sangat tinggi. Yakni mencapai 80 persen dan sisanya meliputi wilayah Asia. Paling tinggi import ke Amerika mencapai 80 persen dan sisanya meliputi wilayah Asia seperti Cina dan Vietnam.

Pada kesempatan yang sama, Kasi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim, M Suhadi mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan mutu dan jaminan mutu dalam bentuk pelatihan. Dan dilakukan di semua pelabuhan.

Suhadi  mengakui masih rendahnya peningkatan mutu pengetahuan pada nelayan, jadi perlu pembinaan secara terus menerus.

Sementara, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Amar Syaifuddin mengatakan kegiatan monitoring ini ingin memastikan seluruh perusahaan di bidang pengolahan ikan juga tidak ada kendala meskipun di masa pandemi.  Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat dalam hal  nelayan serta hasil tangkap ikan terus berjalan.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi B, Mohammad Alimin berharap Dinas-Dinas Provinsi Jatim yang terkait membuat grand design kemitraan dengan nelayan dalam rangka kesejahteraan masyarakat nelayan.

Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan perlu adanya koperasi nelayan. Hal itu untuk memangkas keberadaan pengepul. "Kita tahu sendiri di nelayan pasti ada pengepul. Harapan kita ada koperasi nelayan yang bisa lebih profesional. Jadi hasil tangkap mereka bisa lebih besar juga dan negosiasinya ke perusahaan juga pasti akan tinggi jika dibentuk koperasi,"begitu harapannya. (Mak’skom.IPJT.JNR.9.4.2021)

 

Views 12