DPRD JATIM DORONG PUSPA AGRO JADI BUMD PANGAN
Guna menekan dan mengendalikan harga bahan pokok di Jatim agar tetap normal dan stabil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mendorong dan meminta agar puspo agro dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang pangan.
Wakil Ketua Komisi C Renville Antonio mengatakan, ditengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi beberapa waktu lalu, Puspa Agro harus menjadi pusat informasi dan pusat untuk pengendalian harga-harga komoditas yang ada saat ini.
Saat hearing dengan pihak Puspa Agro beberapa waktu lalu sudah disepakati akan menjadikan Puspa Agro sebagai rujukan untuk pengendalian harga-harga komoditas. Maka peran Puspa Agro harus bisa menjadi salah satu pengendali harga komoditas pangan di Jatim. Puspa Agro milik Pemprov dan tentunya pemerintah harus hadir dalam pengendalian komoditas pangan di Jatim.
Renville juga menyatakan, jika nantinya peran ini bisa jalan dan maksimal, tentunya tidak menutup kemungkinan Puspa Agro akan bisa menjadi BUMD pangan milik Pemprov.
Tidak seperti sekarang yang masih menjadi anak perusahaan BUMD. Tentunya kalau ada suntikan dukungan dari beberapa kalangan misalnya dari Bank Indonesia bisa didorong untuk menjadi BUMD.
Sementara itu Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, Difi A.Johansyah mengatakan, pembentukan BUMD pangan penting untuk dilaksanakan, namun juga harus ada kajian terlebih dahulu seperti, kajian akademisnya, mekanismenya. Namun BI sangat mendukung jika di Jatim ada rencana pembentukan BUMD pangan. (Kominfojatim,Mak’skom,IPJT.16.1.2017)
Guna menekan dan mengendalikan harga bahan pokok di Jatim agar tetap normal dan stabil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mendorong dan meminta agar puspo agro dijadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang pangan.
Wakil Ketua Komisi C Renville Antonio mengatakan, ditengah kenaikan harga komoditas cabai yang tinggi beberapa waktu lalu, Puspa Agro harus menjadi pusat informasi dan pusat untuk pengendalian harga-harga komoditas yang ada saat ini.
Saat hearing dengan pihak Puspa Agro beberapa waktu lalu sudah disepakati akan menjadikan Puspa Agro sebagai rujukan untuk pengendalian harga-harga komoditas. Maka peran Puspa Agro harus bisa menjadi salah satu pengendali harga komoditas pangan di Jatim. Puspa Agro milik Pemprov dan tentunya pemerintah harus hadir dalam pengendalian komoditas pangan di Jatim.
Renville juga menyatakan, jika nantinya peran ini bisa jalan dan maksimal, tentunya tidak menutup kemungkinan Puspa Agro akan bisa menjadi BUMD pangan milik Pemprov.
Tidak seperti sekarang yang masih menjadi anak perusahaan BUMD. Tentunya kalau ada suntikan dukungan dari beberapa kalangan misalnya dari Bank Indonesia bisa didorong untuk menjadi BUMD.
Sementara itu Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Timur, Difi A.Johansyah mengatakan, pembentukan BUMD pangan penting untuk dilaksanakan, namun juga harus ada kajian terlebih dahulu seperti, kajian akademisnya, mekanismenya. Namun BI sangat mendukung jika di Jatim ada rencana pembentukan BUMD pangan. (Kominfojatim,Mak’skom,IPJT.16.1.2017)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar