TANGGAL 30 MARET SEBAGAI                

HARI FILM NASIONAL

Budi Sampurno

Institusi Perfilman Jawa Timur

www.ipjt_film@yahoo.com

www.budsam.budsam@gmail.com

Memang sulit untuk menentukan hari atau tanggal yang bersejarah, apabila peristiwa itu sudah berlalu cukup panjang serta melibatkan banyak orang. Meskipun dokumen pendukungnya cukup banyak. Demikian halnya dengan penentuan Hari Film Nasional yang secara resmi telah ditentukan lewat Surat Keputusan Presiden RI No.25 Th 1999, Tentang Hari Film Nasional dan ditandatangani oleh Presiden RI, Bacharudin Jusuf Habibie pada tanggal 29 Maret 1999.

Penentuan tanggal 30 Maret dalam Surat Keputusan Presiden tersebut sebagai Hari Film Nasional memerlukan penelitian dan adu pendapat yang cukup panjang. Dicari  dan dikaji dari berbagai unsur, yang pada akhirnya disepakati serta disetujui oleh masyarakat film dan Pamerintah, tanggal 30 Maret 1950 adalah merupakan tanggal pertama kali dlakukan pengambilan gambar film cerita yang secara keseluruhan dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan film orang Indonesia. Perusahaan tersebut adalah bernama PERFINI singkatan dari Perusahaan Film Nasional Indonesia, merupakan perusahaan film pertama di Indonesia dan serta milik orang Indonesia, yaitu Djamaluddin Malik. Tanggal 30 Maret 1950 pengambilan gambar pertama film ceritera berjudul The Long March atau Darah Dan Doa, film ceritera ini disutradarai oleh Usmar Ismail, yang sebelumnya baik Djamaluddin Malik maupun Usmar Ismail sudah lama malang melintang didunia perfilman, tetapi mereka masih bekerja pada perusahaan yang dimiliki bukan orang Indonesia serta ceritanya juga bukan cerita asli Indonesia.

Usmar Ismail berpendapat, bahwa yang bisa disebut sebagai Film Nasional Indonesia adalah film yang dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia serta ide cerita dan visualisasinya berpijak pada budaya Indonesia. Seperti dijelaskan Usmar Ismail ditahun 1966, ketika berbincang bincang dengan Harmoko yang waktu itu masih sebagai wartawan. Usmar Ismail memang orang film yang sangat nasionalis dengan pemikiran, bahwa film merupakan karya seni yang dapat memberikan atau membentuk jati diri pada bangsa serta dapat menjadi alat perjuangan. Idealisme terkabulkan ketika bertemu dengan Jamaluddin Malik, mereka sama sama mantan pejuang, membuat perusahaan film yang diberi nama PERFINI. Dan kemudian memproduksi film Darah Dan Doa.

Perjuangan masyarakat perfilman agar memiliki Hari Film Nasioanal sebenarnya sudah lama diperjuangkan. Dan sudah mendapat persetujuan serta kesepakatan pada tanggal 11 Oktober 1962 dalam rapat kerja Dewan Film Indonesia ( yang kemudian diubah menjadi Dewan Film Nasional ), bahwa Hari Film Nasional adalah tanggal 30 Maret 1950 berdasarkan hari syutting pertama film Darah Dan Doa. Tetapi ketika itu tidak segera mendapat ketetapan dari Pemerntah, sehingga dalam perjalanan waktu ada beberapa pihak yang kemudian tidak menyetujui tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasonal. Terutama mereka yang beda garis politiknya dengan Usmar Ismail. Tokohnya adalah Bactiar Siagian, yang beraliran garis politik kiri. Kelompok mereka mengikrarkan, bahwa hari Film Nasional adalah tanggal 30 April 1964, dengan acuan tanggal tersebut adalah tanggal Aksi Pemboikotan Film Film Imperalis Amerka Serikat. Tetapi ikrar kelompok ini juga tidak bisa menghasilkan pengakuan secara luas, terutama dari pemerintah. Persoalan Hari Film Nasional kembali menghangat dengan pemikiran pada tanggal 6 Oktober1945  merupakan tanggal peristiwa studio film Nippon Eiga Sha diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dari tangan Jepang. Dahulu sebelum Jepang masuk, Nippon Eiga Sha merupakan studio milik pemerintah Pendudukan Belanda, bernama Multi Film. Ketika direbut Jepang dari tangan Belanda, perusahaan itu diganti nama menjadi Nippon Eiga. Penyerahan dari Tentara Pendudukan Jepang kepada Pemerintah Indonesia dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1945, pihak Indonesia diwakili oleh RM. Soetarto. Peristiwa ini dianggap sebagai “ perebutan kekuasaan dari pihak penjajah di bidang perfilman “, yang dijiwai oleh semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Perusahaan film tersebut kemudian diganti nama menjadi Berita Film Indonesia( BFI ). Ketika Belanda kembali mendudukki Indonesia dengan mendompleng tentara Inggris, perusahaan film dikembalikan pada nama semula yaitu Multi Film. Namun begitu tentara Belanda hengkang dari Indonesia, Multi Film kembali kepangkuan Indonesia dan oleh pemerintah diganti nama menjadi Perusahaan Perfilman Negara, disingkat PPN, kemudian berganti nama menjadi Perusahaan Film Negara ( PFN ), berdomisili pada jalan Otto Iskandardinata, Jakarta Timur. Peristiwa tanggal 6 Oktober 1945, dianggap sebagai tonggak awal perfilman Indonesia oleh kelompok Yayasan Mahasiswa Fim Indonesia ( YASMI ).

Persoalan Hari Film Nasional kembali mencuat pada Konggres Karyawan Film dan Televisi ( KFT ) kesatu pada tahun 1972 di Jakarta. Pada awalnya konggres menyuarakan Hari Film Nasional jatuh pada tanggal 6 Oktober 1945, tetapi pada akhir konggres KFT hanya dapat mengeluarkan memorandum, agar KFT mengusulkan kepada DPR RI dan Pemerintah, supaya Hari Fim Nasional segera diputuskan antara tanggal 30 Maret 1950 atau tanggal 6 Oktober 1945.

Kita semua kenal dengan nama BJ.Habibie, orang yang sangat tekun mengawal perkembangan teknologi yang dipadukan dengan budaya bangsa Indonesia. Dialah orangnya, pejabat tinggi Negara yang mau beramai ramai menonton film film Indonsia secara terang terangan. Maka tidaklah heran, ketika menjadi presiden, atas usul Masyarakat Perfilman Indonesia, segera menetapkan Hari Film Nasional dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, tanggal 29 Maret 1999, Tentang Hari Film Nasional. Dengan pertimbangan bahwa tanggal 30 Maret 1950 merupakan hari bersejarah bagi perfilman Indonesia, karena pada tanggal tersebut pertama kalinya film ceritera dibuat oleh orang dan perusahaan Indonesia. Disamping dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri, motivasi dan kreativitas para insan film Indonesia serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat film Indonesia secara regional, nasional dan internasional, dipandang perlu menetapkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Film Nasional.

Buku ini sebenarnya sudah di cetak di tahun 2016 pada bulan Juli. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang dikumpulkan dari tulisan KUNTO WIJOYO. Saya yakin anda pasti sudah kenal dengan nama Kunto Wijoyo, apalagi kalau anda sudah bergumul dalam dunia sastra Indonesia

Ada sepuluh judul cerpen dalam buku ini. Saya rasa, Kunto kali ini suka memainkan kalimat kalimat pendek. Ceritanya landai landai saja. Hampir tidak ada kejutan yang mengasyikkan. Karakter tokoh tokohnya juga wajar wajar saja.

Sepuluh judul yang dimaksud adalah :

Dilarang Mencitai Bunga Bunga; Anjing; Segenggam Tanah Kuburan; Samurai; Serikat Laki Laki Tua; Sepotong Kayu Untuk Tuhan; Gerobak Itu Berhenti Di Muka Rumah; Ikan Ikan Dalam Sendang; Mengail Ikan Di Sungai; Burung Kecil Bersarang Di Pohon.

Ada falsafah menarik dalam cerpen yang judulnya di pakai judul buku, yaitu : Dilarang Mencitai Bunga Bunga. Si Kakek sudah memperoleh ketenangan dalam hidupnya. Si Ayah masih harus bekerja keras untuk mendapatkan nilai dalam hidupnya yang disertai dengan kepemilikan yang nantinya dapat menjadikan hidupnya tenang. Sang Ayah mengajarkan ,bahwa ketenangan, kesejukan itu tidak dapat jatuh dari langit. Tetapi harus di raih diusahakan, antara lain dengan kerja keras dan jujur.

(Budi Sampurno,Mak'skom,IPJT,27.3.17)

Buku ini ditulis oleh RACHMAT KRIYANTONO,Ph.D. dengan tebal halaman bernomor urut sampai 497. Diantar oleh RACHMA IDA,M.Comms.,Ph.D,Ketua Program S-2 Media Dan Komunikasi Universitas Airlangga.. Buku ini memakan 15 (lima belas bab ). Meskipun tebal enak untuk bantal, tapi enak juga untuk di baca guna menambah ilmu kita,
Bab yang dimaksud adalah :
Bab I berbicara tentang RISET DALAM PUBLIC RELATIONS
Bab II, tentang PENDEKATAN PENDEKATAN RISET & PRAKTIK PUBLIC RELATIOS
Bab III, tentang PENDEKATAN KRITIS PADA PUBLIC RELATIONS
Bab IV tentang METOE KUALITATIF DAN ETNOGRAFI DALAM RISET DAN PRAKTIK PUBLIC RELATIONS
Bab V tentang MENERAPKAN ETNOGRAFI KRISIS
Bab VI tentang PROSEDUR RISET ETNOGRAFI KRISIS
Bab VII tentang  MENGENAL ISU
Bab VIII tentang MANAJEMEN ISU
Bab IX tentang MENGENAL KRISIS
Bab X tentang MANAJEMEN KRISIS & KOMUNIKASI KRISIS
Bab XI tentang IDENTIFIKASI PUBLIK DAN MENJAGA REPUTASI; PENDEKATAN SITUASIONAL DI MASA  KRISIS
Bab XII tentang KRISIS KOSTRUKSI SOSIAL PARA AKTOR
Bab XIII tentang PERILAKU KOMUNIKASI DAN PERSEPSI SITUASIONAL DI MASA KRISIS
Bab XIV tentang MENGUKUR REPUTASI SELAMA KRISIS
Bab XV tentang KESIMPULAN MANAJEMEN KRISIS DALAM PERSPEKTIF PUBLIC RELATIONS KRISIS.
(Budi Sampurno,Mak'skom,IPJT,24.3.17) 

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAERAH DIPANTAU DENGAN E MONITORING

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan pendataan program perumahan di seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan sistem e-monitoring. 
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarief Burhanudin  mengatakan di acara Bimbingan Teknis dan e-Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Perumahan yang di gelar di Surabaya, Rabu (22/3)  Dengan menggunakan sistem e-monitoring perumahan diharapkan dapat memudahkan pemantauan progress perumahan di seluruh Indonesia. "Adanya sistem e-monitoring ini akan memudahkan pemantauan hasil pembangunan perumahan yang ada di lapangan”.
Dijelaskan, program satu juta rumah oleh Kementerian PUPR bersama stakeholder lainnya, seperti asosiasi pengembang perumahan, pemerintah daerah, dan perusahaan lainnya melakukan pembangunan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan akhir dari pembangunan perumahan tersebut tidak hanya selesainya bangunan, akan tetapi bagaimana rumah yang dibangun tersebut bisa segera dihuni oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 
Lebih lanjut dikatakannya, Sistem e-monitoring perumahan ini tidak hanya untuk memantau pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR pusat saja, tapi juga Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia. "Petugas yang melakukan pengisian data e-monitoring perumahan ini harus teliti, dan cepat dalam melaksanakan tugasnya. Jika ada data yang kurang dari salah satu SNVT tentu akan mempengaruhi kinerja Kementerian," ujarnya. 
Data yang ada di sistem e-monitoring, juga menjadi bahan rapat di Kementerian PUPR yang dipimpin oleh Menteri PUPR dalam menentukan kebijakan perumahan. Sebab, dari sana dapat diketahui gambaran apakah pembangunan perumahan di daerah berjalan dengan baik atau tidak.
Seperti diketahui, Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 telah mencapai 805.169 unit rumah. Pada tahun ini, ditargetkan pembangunan bisa mencapai satu juta rumah dalam upaya mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang mencapai 11,4 juta.  unit. (kominfojatim,Mak’skomIPJTBudi Sampurno,22.3.17)

DI JATIM 78.873 NELAYAN PEGANG KARTU ASURANSI NELAYAN

Sejak digulirkan tahun 2016, saat ini nelayan di Jawa Timur yang sudah terlindungi melalui program Asuransi Nelayan mencapai 78.873 nelayan. Angka tersebut merupakan hasil validasi dari total usulan 97.801 nelayan pada tahun 2016, dan menyisakan 18.928 nelayan yang datanya tidak valid. Jatim sendiri saat itu mendapatkan kuota 83.220 nelayan.
Kepala Bidang Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim, Slamet Budiono, Rabu (22/3) mengatakan, tahun 2017 DKP Jatim kembali melakukan penambahan pemegang program Asuransi Nelayan sebanyak 40 sampai 50 ribu nelayan. Penambahan kuota tersebut masih jauh dari jumlah nelayan di Jatim yang mencapai 1 jutaan. “Pemerintah akan melakukan penambahan program ini secara bertahap, karena penerima program adalah pemegang kartu nelayan dan sudah memiliki KTP elektronik,” katanya.
Dikatakannya, kriteria peserta penerima Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) adalah nelayan kecil dan nelayan tradisional yang dibuktikan dengan kartu nelayan yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten dan kota. Selanjutnya, nelayan berusia maksimal 65 tahun. Menggunakan kapal berukuran maksimal 10 GT. Tidak pernah mendapat bantuan program asuransi dari pemerintah, atau pernah mendapatkan program asuransi dari pemerintah namun polis asuransinya sudah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda. Tidak melakukan penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan patuh pada ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. 
Dari kartu polis yang dipegang, nelayan akan mendapatkan santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan. Selain itu, nelayan juga akan mendapatkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta.
Sejak program ini diluncurkan, di Jatim terdapat 20 nelayan telah mengajukan klaim asuransi. Mereka semua mengajukan klam asuransi akibat kecelakaan saat aktivitas penangkapan di laut dan telah mendapatkan santunan masing-masing Rp 200 juta.
Ditambahkannya, pemberian premi asuransi untuk 1 juta nelayan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian yang memiliki resiko tinggi. Melalui program asuransi nelayan ini pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan bagi nelayan. Selain itu program ini juga bermanfaat untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Cuaca ekstrim, keselamatan kerja, harga hasil tangkapan yang tidak stabil dan kompetisi yang tidak sehat adalah sebagian dari resiko yang harus diterima nelayan dalam melakukan pekerjaannya melaut.
Dari 78.873 nelayan di Jatim penerima asuransi, mereka tersebar di 24 kabupaten/kota yang memiliki wilayah perairan laut. Beberapa kabupaten penerima program ini dengan jumlah tertinggi, antara lain Kabupaten Probolinggo 10.291 nelayan, Pamekasan 9.357 nelayan, Lamongan 9.120 nelayan, Sumenep 8.371 nelayan, Pasuruan 6.151 nelayan dan Banyuwangi 5.629 nelayan.

Dalam program ini, PT Jasindo merupakan perusahaan asuransi yang ditunjuk KKP untuk menangani asuransi nelayan tersebut. Setiap nelayan yang resmi terdaftar dalam asuransi nelayan di PT Jasindo, adalah nelayan-nelayan yang datanya terverifikasi oleh KKP. PT Jasindo sendiri hanya menerima surat pengusulan yang dikirim oleh KKP, berdasarkan usulan yang dikirim Dinas Kelautan dan Perikanan dari kabupaten dan kota bersangkutan. (kominfojatim,Mak’skomIPJT,Budi Sampurno,22.3.17)

MASYARAKAT JATIM DIMINTA MENCINTAI PRODUK UKM

Banyaknya produk atau kerajinan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jawa Timur (Jatim), yang ekspor ke beberapa negara Asia dan Eropa, membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo) meminta masyarakat bisa mencintai produk Jatim dibanding produk asing.
Saat Dialog Kebudayaan 2017 bertema Merajud Kebhinekaan Memperkokoh Semangat Kebangsaan, yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim di Surabaya, Rabu (22/3), Pakde Karwo menuturkan, Jatim bukan hanya kaya akan hasil alamnya saja, seni budaya dan kerajinan juga terus berkembang mengikuti zaman.
Salah satunya menurut Pakde, adalah  kerajinan yang mampu mendominasi pasar dalam negeri bahkan diekspor hingga mancanegara. Kerajinan perrhiasan yang beredar di Indonesia kata Pakde sebagian besar berasal dari Jatim, bahkan produk perhiasan ini diekspor ke negara-negara di Timur Tengah seperti Dubai dan Arab Saudi.
"Saya harapkan masyarakat yang melaksanakan ibadah haji atau umroh lebih baik jangan beli oleh-oleh perhiasan di sana, karena kebanyakan adalah produk Jatim, beli saja di Surabaya," tutur Pakde
Lebih lanjut dikatakan , sebesar 20,7 % produk kerajinan, makanan, dan  minuman yang beredar di Indonesia berasal dari Jatim, sehingga secara ekonomi Jatim sangat mendominasi pasar nasional. "Dengan mencintai produk negeri sendiri, otomatis membantu perekonomian masyarakat Indonesia dan membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran," tandasnya.
Era globalisasi yang sebelumnya menjadi momok bagi banyak kalangan yang khawatir akan menggerus pengusaha lokal, ternyata tidak terbukti, karna produk UKM Jatim  mampu bersaing dengan produk luar negeri, salah satunya adalah kerajinan bordir dari Bangil Pasuruan. "Kerajinan bordir Bangil terbukti mampu menembus pasar Eropa karna dinilai sangat unik oleh para pecinta kerajinan bordir di sana, yang bosan dengan produk dari industri besar," ungkap Pakde. (kominfojatim,Mak’skomIPJT,Budi Sampurno,22,3.17)

APLIKASI CASHCOOP DARI KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKAM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) sosialisasikan program Jaringan Konektivitas Koperasi atau CashCoop. Program ini merupakan hasil kerjasama Kemenkop UKM dengan PT Finnet Indonesia untuk membantu koperasi menerapkan Financial Technology (Fintech).
Staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, Teguh Budiana saat Sosialisasi Jaringan Konektivitas Koperasi di Sidoarjo mengatakan, aplikasi tersebut rencananya akan diberikan ke koperasi di Indonesia secara gratis.Dengan program tersebut, koperasi tidak perlu lagi menanggung joint fee atau biaya lainnya. Karena itu, diminta agar koperasi minimal menggunakan terlebih dahulu program tersebut sambil menunggu pengembangan-pengembangan lain yang akan dikoordinasikan dengan tim Finnet
Melalui program tersebut nantinya transaksi bisnis koperasi ketika berhubungan dengan bank tidak akan semahal transaksi antar perbankan. Keuntungan lainnya, anggota koperasi juga akan memiliki kesempatan bisnis sesuai dengan fitur layanan yang diberikan.
Kemenkop UKM bersama Finnet akan terus mengembangkan aplikasi ini hingga nantinya akan banyak transaksi yang dapat dilakukan koperasi sesuai dengan kondisi kebutuhan koperasi, diakses melalui jaringan khusus koperasi dan keuntungannya juga untuk koperasi (fee base income).
Kalau koperasi telah memiliki ekosistem sendiri berbasis teknologi informasi, maka konsekuensinya koperasi akan mudah diakses masyarakat atau Koperasi Inklusif. Dengan CashCoop, koperasi bisa melakukan bisnis pembelian pulsa, tagihan pembayaran listrik, PDAM, dan transaksi lainnya.
Berdasarkan data 2015, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 212.135 unit dengan 150.233 koperasi aktif. Sementara jumlah anggota koperasi sebanyak 37 juta orang dengan omset usaha keseluruhan transaksi mencapai Rp 266,1 triliun. Hal tersebut merupakan potensi yang selama ini mungkin terlupakan.
Selama ini, koperasi selalu bertransaksi dengan sistem perbankan saja, sehingga menguntungkan pihak lain di luar koperasi. Ekosistem itulah yang diharapkan akan dinikmati dari koperasi dan untuk koperasi dengan memanfaatkan Fintech.  Aplikasi CashCoop ini memiliki fungsi sebagai payment system dan funding. Payment system diantaranya cashless untuk koperasi, pembelian (pulsa, token listrik, penjualan online) dan transfer. Ini semua bisa dinikmati koperasi dan anggota koperasi.
Aplikasi CashCoop merupakan bagian dari program pemerintah yang sebelumnya telah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dengan payung hukum Peraturan Presiden No 82/2016. Koperasi akan mendapatkan posisi tawar (bargaining position) yang setara dengan perbankan, jika koperasi berhasil menerapkan sumber teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Jaringan koperasi inklusif inilah yang merupakan tindak lanjut atas Perpres SNKI ini.
Ditambahkan pula, posisi keuangan inklusif Indonesia pada 2014 baru mencapai 36 persen. Dengan adanya SNKI, ditargetkan tingkat akses keuangan Indonesia pada 2019 bisa mencapai 75 persen. Maka, dengan adanya aplikasi CashCoop ‎berarti tantangan koperasi untuk menerapkan financial technology (fintech) telah terjawab. (kominfojatim,Mak’skomIPJT,Budi Sampurno,22.3.17)

TAHAPAN PILGUB DAN PILKADA TUNGGU KPU PUSAT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan pelaksanaan Tahapan pemilihan kepala daerah serentak baik itu Pemilihan Gubernur maupun 18 Pilkada kabupaten/kota di Jawa Timur hingga saat ini masih menunggu keputusan KPU pusat. Rencananya Pilgub Jatim 2018  digelar bulan Juni.
Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro dikonfirmasi di kantornya, Senin (20/3) mengaku masih belum bisa melaksanakan tahapan pilgub Jatim. Karena masih menunggu terbitnya Peraturan KPU RI tentang pilkada serentak 2018 yang hingga kini belum diterbitkan.
"Biasanya tahapan pilgub Jatim sudah start paling cepat satu tahun sebelumnya atau paling lambat 8 bulan sebelumnya, kita masih menunggu PKPU RI sebagai acuan kami bekerja," terang Gogot Cahyo Baskoro.
Diprediksi tahapan pilgub Jatim akan dimulai Oktober 2017, sedangkan pendaftaran calon kira-kira Januari 2018. Itupun jika pilkada serentak jadi digelar bulan Juni 2018.
KPU Jawa Timur tidak berhak menentukan jadwal tanpa adanya Peraturan KPU RI, yang  mengatur tentang pembentukan panitia ad hoc, jadwal bimtek dan sosialisasi KPUD Jatim dengan KPU kabupaten/kota, pemutakhiran data pemilih, persyaratan calon hingga pelaksanaan pilkada.
Masalah lain yang membuat PKPU ini bisa molor, yakni kondisi KPU RI yang saat ini bakal selesai 12 April 2017. Saat ini di Pusat sedang melaksanakan proses rekruitmen anggota KPU RI periode 2017-2022.
Prinsipmya, kata Gogot, KPUD Jatim siap melaksanakan pilkada serentak di seluruh Jawa Timur. Apalagi KPU Jatim  sudah pengalaman dua kali melaksanakan pilkada serentak tahun 2015 dan 2016. Semua pilkada serentak itu tidak ada persoalan. bahkan di Kota Batu kemarin, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Meski ada beberapa kekurangan yang pasti kita perbaiki pada pelaksanaan pilkada 2018. Demikian Gogot menutup perbincangan. (kominfojatim,Mak’skomIPJTBudi Sampurno,20.3.17)

SKK MIGAS SOSIALISASI DI PULAU SAPUDI

Bersama KKKS Husky - CNOOC Madura Limited (HCML), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar sosialisasi di Pulau Sapudi Sumenep untuk persiapan pengembangan kerja di wilayah sumur MDA dan MBH.
“Sosialisasi dihadiri ratusan nelayan dari Kepulauan Sapudi Kecamatan Gayam dan Kecamatan Nonggunong, pejabat Forkopimcam serta perwakilan dari Angkatan Laut,” kata perwakilan SKK migas Jawa, Bali, Nusa Tengara (Jabanusa), Singgih dalam siaran persnya Senin (20/3).
Dikatakannya, dalam menjalankan tugas pihaknya menjunjung tinggi keselamatan lingkungan. Selaku perwakilan dari pemerintah ia berharap, masyarakat mendukung kegiatan hulu migas. “Sampai kini, migas masih menjadi tulang pungung APBN karena menyumbang sekitar 20 persen," katanya.
Senior Head of Relation HCML, Hamim Tohari  mrnuturkan, sosialisasi persiapan pengembangan ini dimulai sekitar awal April 2017. Sesuai dengan menjunjung adat ketimuran HCML beserta tim melakukan silaturahmi kepada warga di Pulau Sapudi. "Insya Alloh, April kami akan memulai kegiatan dengan memasang platform," ungkapnya.
Dengan pemasangan platform seluas 20 meter persegi itu, maka akan ada lalu lalang kapal pengangkut bahan yang diperkirakan akan mengganggu aktivitas nelayan dan latihan TNI AL. "Dalam waktu dekat juga akan ada program pemberdayaan masyarakat yang dilandasi kebutuhan bukan keinginan," ujarnya.
Paspotmar Lanal Batuporon, Lettu Laut (E) Erdis Suprisancoko mengungkapkan, lokasi wilayah kerja HCML di tiga sumur tersebut berada dalam wilayah latihan TNI AL. Karena itu pihaknya mempunyai tugas mengamankan obyek vital negara.
"Seharusnya wilayah kerja HCML ini rahasia, karena lokasi yang menjadi latihan kami berada di lokasi kerja pengeboran gas, maka harus kami memberitahu kepada warga maupun HCML agar sama-sama menjaga kepentingan negara itu,” tuturnya.
Pengembangan wilayah kerja HCML tersebut hasil migasnya akan di Tie in atau disambungkan ke pipa Perrtamina East Java Gas Pipeline (EJGP) ke Porong Sidoarjo yang kurang lebih berjarak 200 KM. Gas yang dihasilkan ini akan dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan industri pupuk di Jawa Timur. (kominfojatim,Mak’skomIPJT,Budi Sampurno,20,3,17)

PERIJINAN PENGEMBANGAN PELABUHAN JADI KEWENANGAN PEMPROV

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mengusulkan agar wewenang perizinan pengembangan pelabuhan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Tujuannya, agar sebuah rencana yang akan dilakukan bisa segera dikerjakan, ini memgingat provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat. Apabila perizinan pengembangan pelabuhan tetap menunggu keputusan dari pusat akan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga rencana yang harusnya segera dikerjakan, pelaksanaannya akan tertunda. Dampaknya, pembangunan sebuah daerah tidak akan sesuai target. Usul Gubernur Jatim, Soekarwo saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan kunjungan di PT Terminal Teluk Lamong - Pelindo 3, Surabaya, Senin (20/3). Selama ini, sesuai presentasi Dirut PT Pelindo pengembangan pelabuhan harus melalui sepuluh mekanisme. Yakni mulai dari izin lokasi, studi kelayakan, izin lingkungan, izin reklamasi, izin pengerukan, rekomendasi keamanan, studi dan perjanjian konsensi, izin pembangunan, hingga izin operasi.

Gubernur mengatakan, pemerintah pusat cukup membuat prosedur dan norma, sedangkan provinsi sebagai pelaksananya. Bila pemerintah pusat memberikan wewenang tersebut maka semua perizinan akan cepat selesai. Melalui layanan one stop service atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perizinan akan mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya one stop service tersebut, juga ikut mewujudkan pemerintahan yang baik / good governance, tetapi juga harus diimbangin dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagi aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan. Menanggapi usulan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, mendukung penuh. Tujuan pemerintah saat ini adalah menginginkan semua menjadi efisien dalam semua pengelolaan, produktifitas dan disiplin kerja. Perizinan yang bisa diselesaikan di tingkat daerah maka menjadi wewenang daerah. Apabila menunggu pemerintah pusat, maka tidak akan bisa segera berjalan.(kominfojatim,Mak’skomIPJT,Budi Sampurno,20.3.17)

BADAN KEPEGAWAIAN JAWA TIMUR MENGADAKAN BKD AWARDS

Pemprov Jatim melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kantor BKN Regional II Surabaya bersiap mengundang BKD Kab/Kota untuk mempresentasikan program unggulan. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti penganugerahan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Awards.
“Tim seleksi inovasi pelayanan kepegawaian dari BKD kab/kota ini digelar selama dua hari yakni Rabu-Kamis 22-23 Maret 2017 di tiga wilayah berbeda. Dalam forum presentasi tersebut, masing-masing BKD kab/kota mendapatkan alokasi waktu 20 menit untuk paparan dan diskusi panel 10 menit,” kata Kepala BKD Jatim, Siswo Heroetoto, Senin (20/3).
Dijelaskan, penilaian dalam BKN Award, tim seleksi Inovasi Pelayanan Kepegawaian akan melakukan pendampingan kepada BKD kab/kota untuk menyeleksi dan menentukan program unggulan yang dikompetisikan. Tim juga akan meninjau langsung terhadap pelaksanaan program, apakah sudah sesuai dengan kategori penilaian.
Tim juga akan memilih satu inovasi unggulan dari BKD untuk tiap kategori penilaian. Adapun kriteria BKN Awards tiap kategori memiliki rincian tujuh penilaian.

Pertama yakni perencanaan kepegawaian meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen, tepat waktu pengusulan, proporsionalitas anggaran belanja pegawai dan anggaran belanja pembangunan, dan rasionalitas usulan dengan kebutuhan sesuai dengan batas usia pensiun.
Kedua yakni pelayanan kepangkatan, meliputi ketepatan waktu, kelengkapan berkas, keakuratan berkas, rendahnya berkas tidak memenuhi syarat, responsif terhadap permasalahan, dan akurasi data.

Ketiga yakni pelayanan pensiun, meliputi ketepatan waktu, kelengkapan berkas, dan akurasi data.
Keempat, yakni implementasi Computer Assisted Test (CAT) dalam manajemen ASN. Hal itu meliputi jenis kegiatan dengan sistem CAT seperti ujian dinas, pemetaan pegawai dan seleksi calon pejabat, jumlah kegiatan dengan sistem CAT, dan instansi yang sudah memiliki prangkat CAT.
Kelima yakni implementasi penilaian kinerja meliputi tingkat penerapan PP 46 Tahun 2011 dan Perka BKN No 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dan pembangunan dan penerapan sistem aplikasi penilaian kinerja.

Selain itu, dinilai pula terkait terhimpunnya database penilaian kinerja PNS secara elektronik, penilaian perilaku metode 360°, penerapan e-kinerja, penilaian kinerja menjadi komponen/acuan penghitungan tunjangan kinerja, dan penilaian kinerja dengan acuan standar teknis kegiatan SKP (Perka BKN No. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP).
Keenam, implementasi assessment center dengan kriteria kuantitas kegiatan penilaian kompetensi dan konsistensi pemanfaatan hasil penilaian kompetensi. Ketujuh, yakni BKD Inovatif meliputi kuantitas dan kualitas implementasi e-gov kepegawaian.
Tidak hanya menyaring juara dalam setiap kategori, panitia BKN Award juga akan menentukan instansi penyandang gelar Juara Umum. Gelar Juara umum akan diberikan kepada instansi dengan kualifikasi pengelola kepegawaian terbaik dengan ketentuan mendapatkan BKN Award terbanyak dari kategori yang diperebutkan. (kominfojatim,Mas’skomIPJTBudi Sampurno,20.3.17)

Buku ini ditulis oleh ANTON MABRURI KN. Diterbitkan oleh PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, cetakan pertama th 2013. Kalau anda membaca buku ini akan menemui tulisan yang diuraikan secara menarik dalam 6 (enam) bab.

Bab I tentang Kisah Singkat sebuah Film

Bab II tentang Mencari Dan Menemukan Ide Ceritera

Bab III tentang Langkah Langkah Membuat Skenario

Bab IV tentang Membangun Skenario/Brainstroming

Bab V tentang Praktik Menulis Skenario

Bab VI tentang Tips Dan Trik Menulis Skenario.

Ditambah lagi dengan Lampiran yang berisikan tentang Behind The Scene.

Bagi mereka yang ingin menjadi penulis skenario handal untuk tayangan TV ataupun film layar lebar perlu membaca dan mempelajari serta mempraktekkan.(Budi Sampurno,Mak'skom,IPJT,19.3.17)

UPACARA PENGANTARAN JENAZAH KH. ACHMAD HASYIM MUZADI

Jenazah Mantan Ketua PB NU, KH. Achmad Hasyim Muzadi sebelum dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Al Hikam 2 di Jl. H. Amat Kelurahan Kukusan Rt. 06/01 Kecamatan. Beji, Kota Depok, terlebih dahulu akan dilakukan prosesi upacara pengataran di komplek Pesantren Mahasiswa Al Hikam di Kota Malang. Kegiatan upacara pengantaran rencananya dilakukan sekitar pukul 12.15 WIB atau setelah pelaksanaan Sholat Dhuhur.
Juru bicara keluarga, Helmi M Noor, Kamis (16/3) ditemui di kediaman KH. Achmad Hasyim Muzadi di Kota Malang mengatakan, saat ini jenazah tengah disemayamkan di Masjid Al-Ghozali komplek pesangtren Al Hikam, Malang. Setelah Sholat Dhuhur, jenazah akan dipindahkan dikediaman untuk disemayamkan sejenak sebelum prosesi upacara pengantaran. “Selama pemindahan dari masjid ke kediaman, jenazah hanya akan diangkat oleh putra-putranya dan keluarga,” katanya.
Dikatakannya, setelah upacara pengantaran, jenazah langsung diberangkatkan ke Bandara Abdur Rahman Saleh untuk diterbangkan ke Jakarta. Dalam penerbangan, terdapat 22 santri yang akan mendampingi almarhum selama didalam pesawat. “Penerbangan ke Jakarta diperkirakan butuh waktu sekitar 45 menit dengan menggunakan pesawat Hercules,” katanya.
Di Jakarta, jenazah diperkirakan tiba di Masjid PP Alhikam, Depok sekitar pukul 15.30 WIB. Jenazah selanjutnya disholatkan di Masjid Al Hikam dan selanjutnya dimakamkan di makam keluarga dikomplek PP Alhikam Depok. “Prosesi pemakaman rencananya dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla, selaku inspektur upacara,” katanya.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi tutup usia, Kamis (16/3/2017) pagi. Berdasarkan informasi, Hasyim Muzadi tutup usia sekitar pukul 06.15 WIB. Hasyim meninggal setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Lavalette, Kota Malang , akibat sakit yang dideritanya. Sehari sebelum wafat, KH Hasyim Muzadi sempat dijenguk Presiden RI, Joko Widodo, yakni, Rabu (15/3). Berikut biodata tentang KH. Hasyim Muzadi.

Jabatan:
Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (1999-2004 dan 2004-2009)

Pengalaman Penting:
Calon Wakil Presiden Pemilu 2004

Istri:Hj. Mutammimah
Anak:Enam orang (3 putra dan 3 putri)
Ayah:H. Muzadi
Ibu:Hj. Rumyati

Pendidikan:
– Madrasah lbtidaiyah Tuban-Jawa Timur 1950-1953
– SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955
– SMPN I Tuban-Jawa Timur 1955-1956
– KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962
– PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963
– PP Lasem-Jawa Tengah 1963
– IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969
– Bahasa 1972-1982
Kemampuan Bahasa:
Indonesia, Arab, Inggris

Pengalaman Karir:
– Membuka Pesantren Al-Hikam di Jalan Cengger Ayam, Kodya Malang
– Anggota DPRD Kotamadya Malang dari PPP
– Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Malang
– Anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur 1986-1987

Organisasi:
– Ketua Ranting NU Bululawang-Malang, 1964
– Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965
– Ketua Cabang PMII Malang 1966
– Ketua KAMMI Malang 1966
– Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971
– Wakil Ketua PCNU Malang 1971-1973
– Ketua DPC PPP Malang 1973-1977
– Ketua PCNU Malang 1973-1977
– Ketua PW GP Ansor Jawa Timur 1983-1987
– Ketua PP GP Ansor 1987-1991
– Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988
– Wakil Ketua PWNU Jawa Timur 1988-1992
– Ketua PWNU Jawa Timur 1992-1999
– Ketua Umum PBNU 1999-2004
– Ketua Umum PBNU 2004-2009

Legislatif:
– Anggota DPRD Tingkat II Malang-Jawa Timur
Publikasi:
– Membangun NU Pasca Gus Dur, Grasindo, Jakarta, 1999.
– NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Logo, Jakarta, 1999.
– Menyembuhkan Luka NU, Jakarta, Logos, 2002.

Alamat:
Ponpes Mahasiswa Al Hikam, Malang. (kominfojatim,Mak’skom.IPJT,16.3.17Budi Sampurno)

DINKES JATIM AJAK MASYARAKAT TERAPKAN POLA HIDUP SEHAT

Dinas Kesehatan  Provinsi Jawa Timur mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Melalui pola hidup sehat tubuh akan tetap bugar, produktif dan terhindar dari penyakit. Kepala Dinkes Jatim, Kohar Hari Santoso mengatakan kesehatan adalah hal yang mendasar dan sangat penting bagi manusia. Jabatan yang tinggi dan harta melimpah tidak akan berarti, apabila kesehatan masih terganggu.

“Jika tidak sehat segalanya yang dimiliki tidak akan ada apa-apanya. Untuk itu, ketika masih sehat harus benar-benar dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat,”  Kohar saat membuka pertemuan Penggalangan Komitmen Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) tingkat Provinsi Jawa Timur, Kamis 16/3 pagi di Hotel Amaris Margorejo Surabaya. Saat ini,  di Indonesia pola penyakit yang diderita masyarakat berubah. Berdasarkan data Kemenkes, tidak hanya penyakit menular yang meningkat, namun kecenderungan penyakit tidak menular juga menunjukkan angka signifikan. Maka fakta tersebut menjadi peringatan agar menjaga kesehatan diri, keluarga dan lingkungan. “Penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus dan Hipertensi angkanya terus meningkat. Rata-rata karena permasalahan di pembuluh darah,” ungkap Kohar.

Permasalahan kesehatan yang timbul merupakan akibat dari perilaku hidup yang tidak sehat, sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih yang masih kurang memadai. Masyarakat diharap untuk memeriksakan kesehatan secara berkala, makan sayuran dan buah serta tidak meninggalkan olahraga. Upaya preventif dan promotive, menjadi kunci utama untuk menghindari penyakit. BPJS Kesehatan sebanyak 80,5 persen pengeluarannya digunakan untuk pengobatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sudah menderita penyakit, masyarakat baru sadar untuk menerapkan pola hidup sehat. Kasubdit Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan Kemenkes, Grace Lovita, menambahkan Germas berupaya meningkatkan penguatan pembangunan kesehatan yang mengedepankan langkah-langkah promotif-preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pihaknya bersama Pemprov Jatim berkomitmen untuk menurunkan beban penyakit, menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. (kominfojatim,Mak’skom,IPJT,16.3.17.Budi Sampurno)

MENDAG RESMIKAN APLIKASI DASHBOAR EKSPOR IMPOR JATIM

Menteri Perdagangan  RI, Enggar Tiastolukito meresmikan Aplikasi Dashboard Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor (PEPI} untuk perlindungan konsumen dan pusat logistik berikat serta penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) mendukung gerai maritim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu 15/3 malam . Menurut Engggar, Program inovasi PEPI Pemprov Jawa Timur ini merupakan program unggulan yang akan dicontoh pemerintah pusat dan dijadikan program nasional. Dengan adanya PEPI, berbagai informasi seperti keluhan eksportir dan importir bisa terekam di pemerintah pusat. Program inovasi ini memang luar biasa guna mewujudkan fungsi pelayanan dan monitoring. Kaitannya dengan pemerintah pusat, karena aplikasi ini melalui on line dan bisa dimonitor oleh pusat, sehingga jika ada persoalan pemerintah pusat bisa mengambil tindakan yang menyangkut kebijakan dari pusat. Selanjutnya, ada semangat perlindungan konsumen, misalnya ada sampel uji petik yang mengandung bahan beracun yang berbahaya dengan pembuktian selain produknya dimusnahkan seluruh ijinnya akan dicabut dan dihentikan. Kewajiban pemerintah menjaga rakyatnya aman ini sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Pada kesempatan tersebut Mendag juga menyinggung tentang bahan pokok untuk persiapan Puasa sampai Lebaran. Pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pelaku usaha. Dalam pertemuan tersebut disepakati harga yang akan menjadi acuan. Seperti dicontohkan, minyak goreng curah untuk masyarakat telah disepakati harga Rp 10.500/kg. Harga tersebut tidak boleh bergejolak meskipun pada Puasa dan Lebaran. Pemerintah telah menyiapkan satu juta ton lebih minyak goreng curah untuk persiapan jika ada spekulasi harga naik. Demikian pula dengan gula pasir, pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp 12.500/kg, jika harga gula pasir ada kenaikan melebihi harga yang telah ditentukan, maka ada permainan kartel. Pemerintah dengan imbauan dan ajakan kepada pengusaha untuk terus menjaga kestabilan harga. Kemudian daging sapi beku harganya Rp 80.000/kg tetapi untuk daging segar yang berkombinasi dengan sapi lokal dan impor harganya masih diatas daging sapi beku. Pemerintah terus mendorong para peternak dengan memberikan insentif agar peternak tidak rugi sedangkan harga ditingkat konsumen terkendali. Sementara untuk beras cukup tersedia bahkan bisa dikatakan swasembada karena sejak 2016 Indonesia tidak ada impor beras dan diharapkan pada 2017 ini juga tidak ada impor beras. Yang penting, saat ini terus menjaga jangan sampai harga bahan pokok naik terlalu tinggi dan turun drastis, sehingga para petani tidak merugi. Pemerintah terus menjaga kestabilan harga agar petani tetap untung dan konsumen mendapatkan harga komoditi yang terjaga.

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo mengatakan, PDRB Jawa Timur 2016 sebesar Rp 1.855 triliun atau 14,95 persen dari PDB nasional sebesar Rp 12.406 triliun. Dari PDRB Jawa Timur yang pertama diperoleh dan industri 28,92 persen baru disusul di perdagangan. Oleh sebab itu, Gubernur mengajak para pemerintah daerah di Indonesia untuk terus meningkatkan pergadangan antar pulau antar provinsi karena neraca perdagangan antar provinsi Jawa Timur tiap tahun terus meningkat dan mengalami surplus. (kominfojatim.Mak’skom,IPJT,16.317Budi Sampurno)

TAHUN 2018 EKONOMI NASIONAL TUMBUH 6,10 PERSEN

Ekonomi Nasional Indonesia pada 2018 ditargetkan akan tumbuh 6,10 persen. Sementara pada 2017, ekonomi nasional diprediksi akan tumbuh 5,40 persen atau meningkat dibandingkan 2016 yang hanya tumbuh 5,02 persen.
Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saat meresmikan Aplikasi Dashboard Peningkatan Ekspor Pengendalian Impor (PEPI) untuk perlindungan konsumen dan pusat logistik berikat serta penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) mendukung gerai maritim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, kemari malam mengatakan, bahwa konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang naik, maka peranan pelaku usaha swasta sangat diharapkan. Karena itu, pemerintah akan memberikan peluang bagi pelaku usaha swasta lebih besar. Kalau memang pelaku usaha swasta tidak mampu baru  pemerintah memberikan kepada BUMN, APBN dan APBD. Agar pertumbuhan ekonomi bisa terwujud, maka pemerintah terus mendorong para pelaku usaha untuk terus melakukan peranannya.
Sementara peranan pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan melalui Rapat Kerja (Raker) akan mengubah dari birokrasi menjadi koperasi melayani kebutuhan dari dunia usaha dan perdagangan secara maksimal. Banyak hal yang dilakukan kebijakan oleh pemerintah, antara lain pencabutan SIUP dan ijin HO melalui paket kebijakan
Kemudian Mendag juga menyampaikan tentang pengendalian harga bahan pokok. Untuk Indonesia Bagian Timur sampai saat ini masih menjadi persoalan adalah masalah transportasi. Untuk itu, Presiden telah mencanangkan satu harga. Memang ada beberapa komoditi pangan yang harganya naik tinggi meskipun harga pokoknya rendah. Seperti harga gula pasir biaya produksinya yang paling efisien Rp 5.500/kg dan yang tidak efisien Rp 8.500/kg untuk produksi BUMN.
Sementara gula pasir disparitas di pasar harganya Rp 16.000/kg. Mendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berisi seluruh distributor harus mendaftarkan diri bersama stok yang dimiliki. Kalau ada yang tidak mendaftarkan stok dan terjadi kartel harga, maka melalui instrumen KPPU akan dikenakan denda hingga dicabut surat ijin pendaftaran dagang sehingga tidak bisa menjadi distributor dan dagang gula pasir untuk selama-lamanya. “Memang tidak bisa dipungkiri pedagang itu harus untung, tetapi jangan mengambil keuntungan maksimal,” katanya.
Menteri juga mengatakan, kinerja perdagangan selama dua tahun terakhir terus membaik. Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan impor disamping juga terus mengejar peningkatan ekspor. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dengan “Aplikasi dashboard peningkatan ekspor dan pengendalian impor” merupakan terobosan yang perlu harus didukung”.
Melalui pemanfaatan teknologi sistem informasi dapat mendorong peningkatan ekspor dan pengendalian impor dengan mengumpulkan data ekspor-impor serta mengindentifikasi masalah dan hambatan proses ekspor. Mendag sangat mengapresiasi langkah yang disiapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan mengembangkan aplikasi dashboard peningkatan ekspor dan pengendalian impor.
Aplikasi ini nantinya mampu menunjang program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upayanya meningkatkan kualitas produk lokal khususnya UMKM dan melindungi konsumen dari barang-barang impor berbahaya yang masuk ke Jawa Timur. Disamping itu, aplikasi tersebut mampu memonitor aktivitas ekspor-impor yang melibatkan perkembangan barang secara spesifik dan periodik serta mengetahui nilai transaksi dan prosentase perbandingan barang. (kominfojatim,Mak’skom,IPJT,Budi Sampurno,16.3.17)

Buku ini di tulis oleh RHENALD KARSALI. Buku lama karena cetakan pertama pada th 1994, ke dua th1999 dan yang anda lihat ini adalah cetakan th 2000, oleh PT.Pustaka Utama Grafiti sebagai penerbitnya.
Buku ini pada Bab I membicarakan tentang: Public Relation Membentuk Keperibadian; Bab II Opini Publik; Bab III Manajemen Public Relation; Bab IV Menetapkan Objective; Bab V Mengelola Stakeholders; Bab VI Proses Public Relations dan Riset; Bab VII Anggaran Public Relatios; VIII Memanfaatkan Budaya Perusahaan; Bab IX Hubungan Dan Lobi Dengan Pemerintah; X Hubungan Dengan Komunitas Lokal; Bab XI Iklan Korporat; Bab XII Keahlian Menulis; XIII Memenuhi Permintaan Pers ; Bab XIV Company Profile ; Bab XV Ketika Kondisi Perusahaan Menurun; Bab XVI Menangani Kritis; XVII Kasus Kasus Public Relations.
Meskipun buku lama, tetapi tetap enak di baca dan bermanfaat, apalagi mereka yang sedang mempelajari masalah masalah Hubungan Masyarakat, mereka yang mengemban tugas sebagai petugas Public Relatios dan juga para mahasiswa. (Budi Sampurno,Mak'skom,IPJT,16.3.17)

PT.KERETA API INDONESIA DAOPS 9 BUKA LAYANAN TIKET MUDIK 2017

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat merencanakan perjalanan pada lebaran tahun 2017. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 9 Jember mulai melayani pemesanan tiket kereta api untuk mudik Lebaran 2017 mulai tanggal 17 Maret untuk keberangkatan H-10 Lebaran atau 15 Juni 2017.
"Hari Raya Idul Fitri memang masih tiga bulan ke depan, namun bagi masyarakat yang sudah merencanakan untuk pulang kampung dengan menggunakan moda transportasi kereta api, maka bisa memesan tiket mulai, Jumat (17/3) untuk keberangkatan 15 Juni 2017," kata Vice President PT KAI Daerah Operasi 9 Jember Aslikan.

Dijelaskan, untuk keberangkatan H-10 Lebaran yang diprediksi jatuh pada tanggal 15 Juni 2017. masyarakat bisa memesan tiket tersebut pada 17 Maret 2017 pukul 00.00 WIB dan begitu seterusnya.

"Untuk keberangkatan H-9 Lebaran atau 16 Juni, maka tiket bisa dipesan pada 18 Maret 2017," tuturnya.
Dijelaskan lebih lanjut, masyarakat yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api untuk perjalanan mudik atau balik Lebaran 2017 dapat melakukan pembelian tiket kereta di semua channel penjualan tiket.
"Saya berharap masyarakat yang akan mudik atau balik Lebaran 2017 bisa memesan tiket kereta jauh-jauh hari, agar tidak kehabisan tiket karena biasanya tiket kereta api cepat habis saat momentum Hari Raya Idulfitri”. (kominfojatim.Mak’skom,IPJT.15.3.17)

PT PLN KOORDINASI DENGAN MAHASISWA JAWA TIMUR.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Distribusi Jawa Timur mengajak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai disiplin ilmu, untuk mencari solusi persoalan yang dihadapi bidang kelistrikan.
General Manager PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur, Dwi Kusnanto, menjelaskan melalui Focus Group Discution (FGD) yang dilaksanakan di gedung Pasca Sarjana Politeknik Elektro Negeri Surabaya (PENS) Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) kemarin, mengharapkan perwakilan 15 BEM se -Jawa Timur dapat  memberikan pemikiran, gagasan, dan saran kepada PLN. Dijelaskan, bahwa gagasan dan saran BEM di catat dan diinfentarisasi, selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian ESDM. 
Dikatakan, pihaknya menggelar kegiatan FGD terkait program pencabutan subsidi listrik secara bertahap mulai januari 2017, bagi pelanggan 900 Volt Ampere (VA) yang dianggap mampu. Hinggqa saat ini banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi. Pemikiran dari mahasiswa kami harapkan bisa menjadi salah satu masukan positif untuk PLN,” tuturnya.
Sementara itu, untuk pencabutan subsidi tarif listrik bagi pelanggan 900 VA, pemerintah telah melakukan pemantauan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tim inilah  yang menentukan apakah pelanggan tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan subsidi, dengan cara ini subsidi bisa tepat sasaran.
Sementara Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur, Pinto Raharjo, menambahkan, dari 3,9 juta pelanggan dengan daya 900 VA, hanya 497.000 yang berhak subsidi.
Sedangkan pelanggan yang menggunakan token, tarif baru sudah dirasakan sejak awal Januari. Sementara untuk pelanggan tagihan bulanan, tagihan dengan tarif baru, dirasakan pada pembayaran di bulan Februari.(kominfojatim,Mak’skom,15.3.17)

UINSA PASTI  JADI PERGURUAN TINGGI  ISLAM BERTARAF INTERNAL

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menaruh perhatian khusus pada bidang pendidikan Islam. Ke depan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya diharapkan dapat menjadi Perguruan Tinggi Islam bertaraf Internasional.
Wakil Gubernur Jawa Timur, H Saifullah Yusuf mengatakan, selama ini UINSA telah banyak berkiprah dan melahirkan lulusan berkualitas. Mereka tersebar di berbagai bidang mulai dari pendidikan, sosial, agama, hingga politik. Hal tersebut menjadi modal penting untuk melanjutkan kemajuan UINSA yang kini telah dicapai.
“Kemajuan UINSA di bawah Rektor Prof Abd Ala  sangat pesat. Tidak hanya fisik namun juga kapasitas keilmuannya. Saya optimistis UINSA akan menjadi rujukan Perguruan Tinggi  Islam yang diakui secara internasional,” ungkap Wagub
Islam Rahmatan Lil Alamin yang dikaji dan dikembangkan oleh UINSA perlu didukung oleh seluruh pihak. UINSA, akan berkembang semakin meningkat apabila mampu membuat cabang kampus di berbagai negara. “Dimulai dari negara-negara di ASEAN seperti Filipina. Dengan begitu Islam yang mengajarkan kedamaian, toleransi dan saling menghormati akan cepat menyebar,” ungkapnya.
Rektor UINSA, Prof Abd Ala mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, sistem pengajaran dan pembangunan fisik. Saat ini, kampus yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani 117 Surabaya tersebut sudah mempunyai dua menara megah sebagai sarana pengembangan dan perbaikan mutu kampus.
“Menara kembar sembilan lantai digunakan sebagai perkantoran rektorat dan perkuliahan pasca sarjana. Ke depan, Twin Tower juga digunakan sebagai laboratorium dan pusat kajian keislaman,” tuturnya.
UINSA juga sudah merampungkan pembangunan Gedung Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta Sport Center. Keberadaan gedung tersebut selain membuat UINSA terlihat megah juga meningkatkan percaya diri dosen dan mahasiswa.
Pembenahan berkesinambungan diarahkan untuk menjadi Universitas keislaman yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional. Civitas akademika dituntut menjadi intelektual yang memiliki kecerdasan dalam segala aspek. (kominfojatim,Mak’skom,IPJT.15.3.17)

ERLANGGA SATRIAGUNG MEMANGKU KETUA KONI  JATIM LAGI

Erlangga Satriagung terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur periode Tahun 2017-2021. Hampir 100 persen pemilik suara sepakat menunjuk Erlangga untuk meneruskan tugasnya sebagai nahkoda KONI Jatim.
Erlangga terpilih setelah berhasil menyisihkan dua pesaingnya, yakni Anton Setiadji dan Marzuki Rofi'i yang tidak mendapatkan satu pun suara dari voters. Sedangkan satu calon lain, yakni La Nyalla Mahmud Mattalitti memutuskan untuk mundur dari bursa pencalonan. Dalam pemilihan Ketum KONI Jatim, Erlangga mendapat dukungan dari 38 KONI Kota/Kabupaten dan 47 Pengprov.
Erlangga Satriagung Ketum KONI Jatim terpilih ditemui disela-sela acara Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) di Hotel Garden Palace Surabaya, Selasa (14/3) sore mengatakan, setelah terpilih lagi memimpin KONI Jatim, dirinya berencana akan melakukan perampingan komposisi pengurus KONI Jatim. Pada periode sebelumnya, ada 116 orang yang terdaftar sebagai pengurus KONI Jatim.
Menurut Erlangga, yang harus diutamakan adalah pelayanan kepada cabang olahraga. "Kami akan melakukan perampingan, antara 25 hingga 40 persen. Tidak usah terlalu ramping. Sebab Jatim handle banyak cabang olahraga." katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KONI Pusat, Suwarno memberikan ucapan selamat kepada Erlangga. Menurut Suwarno, Erlangga memiliki tugas berat untuk mempertahankan prestasi Jatim agar tetap berada di puncak.
"Jawa Timur selalu di atas dari PON ke PON, banyak atlet Jawa Timur yang di Pelatnas. Mempertahankan prestasi itu tidak mudah. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Erlangga ke depan supaya Jawa Timur tetap di atas," ujarnya. (kominfojatim,Mak’skom.IPJT15.3.17)

PERUM PERHUTANI JATIM KEMBANGKAN OBYEK WISATA UNGGULAN

Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur, terus mengembangkan sektor wisata guna menambah pemasukan selain dari sektor produk kayu dan nonkayu.  
Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat (Humas) Perum Perhutani Divre Jawa Timur, Wahyu Dwi Hatmodjo, di kantornya Senin (13/3) mengatakan, saat ini ada tiga objek wisata unggulan yang dikerjasamakan dengan pemerintah daerah yakni Pulau Merah di Banyuwangi, Pantai Papuma di Jember, dan Wisata Air Panas Padusan di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.  
“Saat ini, kontribusi sektor wisata kami baru mencapai 10% dari total seluruh pemasukan, selebihnya berasal dari produk kayu dan nonkayu. Total ada 9 objek wisata unggulan dan ada ratusan objek wisata kecil-kecil,” katanya.
Salah satu obyek wisata yang cukup menjanjikan itu adalah wisata pantai Pulau Merah di Banyuwangi. Obyek wisata itu menjadi primadona baik turis dalam negeri maupun mancanegara. "Pengunjung ke obyek wisata itu cenderung naik.Tahun ini, pengunjungnya naik 300%. Ini idak terlepas dari kontribusi Pemkab Banyuwangi yang gencar mempromosikan Pulau Merah sehingga bisa menarik pengunjung. Perhatian turis mancanegara juga cukup besar," ungkap Wahyu.
Selain Pulau Merah, obyek wisata yang juga menjadi andalan Perhutani adalah Pantai Papuma di Jember dan beberapa pantai baru di wilayah Malang Selatan, di antaranya Pantai Goa Cina.

Dalam pengelolaan obyek wisata, Perhutani menggandeng Dinas Pariwisata kabupaten/kota setempat dengan pola bagi hasil retribusi biaya masuk ke tempat wisata.
Dalam kerja sama itu, pemerintah daerah melakukan investasi untuk membenahi infrastruktur di sekitar lokasi obyek wisata agar mudah dijangkau dan lebih menarik untuk dikunjungi.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, obyek wisata di lingkungan kerja Perhutani selalu ramai pengunjung saat libur nasional, sekolah atau lebaran. Biasanya, pemerintah daerah setempat mengadakan panggung hiburan rakyat di obyek-obyek wisata untuk mendongkrak pengunjung. Selain mengandalkan promosi pemerintah daerah, Perhutani juga kerap mengikuti sejumlah event pameran seperti Majapahit Travel Fair yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim. “Kami sengaja mengikuti sejumlah pameran, agar masyarakat tahu kalau Perhutani punya objek wisata,” (kominfojatim,Mak’skom.IPJT.13.3.17)   

BAKORWIL HARUS TINGKATKAN PENGAWASAN PADA LIMA BIDANG

Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan untuk meningkatkan fungsi pengawasan pada lima bidang. Hal Tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
“Lima bidang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi yaitu pendidikan, energi, kehutanan, sosial dan kelautan.Bakorwil tugasnya diperluas, tidak hanya melakukan koordinasi namun juga fungsi pengawasan,” kata Gubernur pada acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Senin (13/3).
Pada kesempatan itu, ada dua pejabat Bakorwil yang  dilantik yaitu :Jabatan Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan di Jember diisi oleh Tjahjo Widodo, sedangkan Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan ditempati I Gusti Ngurah Indra.  
Secara khusus, Gubernur mengimbau pada kedua pejabat untuk segera belajar dan membaca aturan yang tertera pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan  Peraturan Pemerintah (PP) 18 tahun 2016.  Karena selain melakukan koordinasi dan pengawasan, Bakorwil merupakan perwakilan Gubernur yang bertugas memastikan program-program berjalan secara efektif dan efesien. Disamping itu para pejabat mutlak harus mengerti dan paham aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Seperti aspek hokum yang  menjadi komponen penting dalam proses perjalanan demokrasi.
“Minimal sehari dua jam harus membaca aturan agar lebih paham. Selanjutnya berkoordinasi dengan Bupati, Kepala Dinas, Walikota hingga Wakil Gubernur terkait persoalan di lapangan,” pesannya.(kominfojatim,Mak’skom,IPJT 13.3.17 )  

GUBERNUR JATIM LANTIK LIMA PEJABAT ESELON II

Gubernur Jawa Timur Soekarwo kembali melantik pejabat eselon II di Ruang Binaloka Adhikarya Kantor Gubernur, Senin (13/3) pagi. Lima pejabat yang dilantik sekaligus menempati posisi baru.
Ardo Sahak menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jatim.

Abdul Hamid menempati posisi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tjahjo Widodo memangku Jabatan Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan di Jember
I Gusti Ngurah Indra, sebagai Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Pamekasan.

Alwi mengisi jabatan Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Asyar sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pamekasan.
Gubernur Soekarwo meminta pejabat yang dilantik dapat melaksanakan amanah dengan baik dan senantiasa bekerja keras melayani masyarakat. Menurutnya, pejabat pemerintah harus meningkatkan pelayanan dengan terus berinovasi dan menekankan kreativitas.  
"Hari ini, saya dengan resmi melantik saudara. Saya percaya, saudara bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Harus segera memahami aturan dan wewenang sesuai dengan UU  Nomor 23 Tahun 2014," pesannya.
Hadir pada acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tsb, antara lain, Wakil Gubernur  Saifullah Yusuf, Sekretaris Daerah (Sekda) Akhmad Sukardi, DPRD Jawa Timur dan sejumlah pejabat Eselon II.(kominfojatim,Mak’skom.IPJT.13.3.17)

                                           TKI ILEGAL

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya pengiriman 45 orang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) secara ilegal. Penggagalan dilakukan oleh jajaran Tim Reserse Anak dan Wanita (Renakta) Direktorat Kriminal Umum di Bandara Juada Surabaya di Sidoarjo.
“Polda berhasil menggagalkan dugaan pemberangkatan puluhan calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) ilegal yang akan diberangkatkan ke sejumlah negara. Mereka akan dipekerjakan di beberapa negara, di antaranya Malaysia dan Arab Saudi,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (6/3).
Dijelaskan, 45 korban yang akan dikirim menjadi TKI ilegal tersebut berasal dari wilayah Jawa Timur. “Kebanyakan para TKI illegal itu dari kawasan tapal kuda. Puluhan korban sempat dibawa ke Polda Jatim untuk dimintai keterangan. Sekarang sudah pulang ke rumah masing-masing,”
Untuk tersangka yang ditangkap yang diduga kuat sebagai penyalur tenaga kerja ilegal itu yakni dua orang yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) bernama Darmono dan Wulan. Keduanya sudah diamankan dan dibawa ke Mapolda Jatim.
Pasutri asal Kediri itu juga telah diperiksa terkait 45 TKI ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri tersebut. Frans menegaskan, ada persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi PJTKI yang dikelola oleh Darmono dan Wulan.
Dalam kasus ini, penyidik masih mengembangkan kasus. Diharapkan dari pengakuan pasutri yang diamankan bisa membongkar siapa dan pihak mana yang terlibat. Ia menduga, kasus serupa masih banyak terjadi dan melibatkan lebih dari satu PJTKI. (kominfojatim.Mak’skom6.3 17)

OPERASI RUTIN DI LAPAS DAN RUTAN

Menindaklanjuti ditemukannya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwilkum HAM) Jawa Timur lebih meperketat pengamanan. Kanwilkum HAM Jatim bakal menggelar operasi penggeledahan narkoba secara rutin di Lapas dan Rutan.
“Lapas atau Rutan di Jatim minimal harus digeledah seminggu dua kali. Tapi yang ditemukan barang diduga narkoba hanya di Lapas Mojokerto dan Lapas Madiun," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwilkum HAM Jatim, Harun Sulianto, Senin (6/3).
Bahkan,  dalam pelaksanaan operasi penggeledahan tersebut sudah ada Surat Petunjuk Penertiban Jilid III untuk Lapas atau Rutan se-Jawa Timur. Selain untuk menekan peredaran narkoba, operasi juga untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan seperti di Lapas Jambi beberapa waktu lalu.
Ditegaskan, sesuai Undang-Undang Pemasyarakatan, tanggung jawab keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan itu ada di kepala nya.Kalapas atau Karutan ini yang paling tahu potensi dan ancaman keamanan dan ketertiba.
Selain operasi, kata Harun, pengawasan dan pengamanan juga akan diperketat sejak di pintu utama. Bagi pengunjung maupun barang bawaan yang masuk ke dalam lapas atau rutan,  akan diperiksa dan digeledah bagi siapapun tanpa terkecuali.
Untuk operasi akan melibatkan berbagai unsur. Selain dari Kanwilkum HAM juga akan melibatkan TNI, Polri dan BNNP Jatim. Jika diketahui terdapat oknum petugas yang menjadi beking warga binaan menyalagunakan narkoba pasti akan ditindak tegas. (kominfojatim,Mak’skomIPJT.6.3.17)

DISKOMINFO KALBAR KUNJUNGI DISKOMINFO JATIM

Sebanyak 20 orang, rombongan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Barat berkunjung ke Diskominfo Jatim. Kunjungan tersebut bertujuan untuk pengembangan wawasan bidang komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
Seperti dikatakan Ketua Rombongan, Anthony Sebastian Runtu, bahwa Diskominfo Kalimantan barat merupakan unit baru yang yang baru terbentuk. " Kami perlu berguru ilmu kepada diskominfo Jatim, karena banyak program atau kegiatan yang perlu kami adopsi di sini," kata Anthony.
Selain itu juga untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Maka kunjungan kerja perlu dilakukan dengan tujuan ingin berbagi pengalaman, pengembangan wawasan sekaligus membangun pemahanan dan kesaman persepsi terkait eksistensi kelembagaan KIP, pengembangan kinerja pemeritnahan dan pelayanan publik. Termasuk layanan data center serta jaringan yang terintegrasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Diskominfo Jatim, Eddy Santoso, menyambut hangat kedatangan rombongan  Diskominfo Kalimantan Barat. Dan secara terbuka siap membagikan program-program serta kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Diskominfo Jatim.(kominfojatim.IPJT4.3.17)

PELINDO III LANTIK PEJABAT BARU

Sebanyak dua belas orang pejabat struktural di lingkungan Pelindo III dilantik oleh Direksi Pelindo III di Surabaya. Dari jumlah itu, enam orang pejabat dilantik sebagai Direksi di anak perusahaan Pelindo III, yaitu PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Terminal Teluk Lamong, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia dan PT Pelindo Marine Service.
Hadir pada acara pelantikan, Direktur Komersial dan Operasi, M Iqbal, Direktur SDM dan Umum, Toto Heli Yanto, Direktur Keuangan, U. Saefudin Noer dan Direktur Teknik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Husein Latief.
Husein Latief dalam sambutan pelantikannya mengungkapkan, bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam suatu perusahaan sebagai bentuk dinamika perusahaan.
“Pejabat baru harus segera mengenali bidang dan medan kerja yang baru, mau belajar dan tidak malu bertanya. Sikap kooperatif seperti itu merupakan kunci sukses keberhasilan kepemimpinan “.
Terkait dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), Husein Latief mengatakan, Pejabat yang dilantik harus melaksanakan pekerjaan berdasarkan prinsip GCG dengan menghindari kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan dengan memberikan kontribusi positif pada perusahaan.
“Hal itu adalah guna memenuhi tuntutan tugas untuk mengembangan perusahaan sehingga perusahaan bisa terus tumbuh dan berkembang seiring demand”,
Berikut daftar nama pejabat yang dilantik di lingkungan Pelindo III;
1.    Dothy sebagai Plt SM Peralatan pada Direktorat Teknik, Teknologi Informasi dan        Komunikasi Kantor Pusat.
2.    Wahyu Widodo sebagai SM Pemasaran dan Pengembangan Bisnis pada Direktorat Komersial dan Operasional Kantor
       Pusat.
3.    Bambang Hasbullah sebagai SM Pelayanan Kapal dan Terminal pada Direktorat Komersial dan Operasional Kantor

       Pusat.
4.    Yoni Setiawan sebagai Pjs SM Keuangan Korporat dan Treasuri pada Direktorat Keuangan Kantor Pusat.
5.    I Gusti Putu Arya Budhi Astawa sebagai ASM Manajemen Perpajakan dan Aset pada Subdit Akuntansi dan Perpajakan Direktorat Keuangan Kantor Pusat.
6.    I Putu Sukadana sebagai Deputi Bidang Operasional Cabang Tanjung Perak
7.    Eko Harijadi Budijanto ditugaskan pada PT Terminal Teluk Lamong sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum.
8.    Robby Dayoh ditugaskan pada PT Terminal Teluk Lamong sebagai Direktur Teknik.
9.    Rumadji ditugaskan pada PT Terminal Teluk Lamong sebagai Direktur Operasi.
10.  Yon Irawan ditugaskan pada PT Terminal Petikemas Surabaya sebagai Direktur Utama.
11.  Denny Hermanto diitugaskan pada PT Pelindo Marine Service sebagai Direktur Komersial, Keuangan dan SDM.
12.  Hot Rudolf Marihot ditugaskan pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum.
(kominfojatim,Mak’skom,IPJT.4.3.17)

PEMILIH BELUM BER E KTP HARUS ADA SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur terus melakukan sosialisasi tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018. Salah satunya sosialisasi bahwa dalam Pilkada 2018 diisyaratkan bagi masyarakat yang mau memilih harus memiliki e-KTP.Namun bagi mereka yang sudah melakukan perekaman, tetapi belum mendapatkan e-KTP akibat blangko kosong, maka harus mendapat surat keterangan dari Dispendukcapil di masing-masing wilayah. Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU Jatim, Choirul Anam ditemui di kantor KPU Jatim, Jumat (3/3).
Ditegaskannya, bagi masyarakat yang belum mengantongi e-KTP dalam Pilkada 2018 mendatang tidak perlu khawatir saat akan memilih. Mereka yang sudah merekamkan datanya cukup membawa surat dari Dispendukcapil.
"Dulu, lewat surat dari RT/RW sudah cukup. Namun hal itu sekarang tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan terjadi kecurangan. Untuk itu, yang berhak memberikan surat keterangan adalah Dispendukcapil yang sebelumnya dicross check dengan data yang ada," tegas mantan Komisioner KPU Kota Surabaya.
Terkait tahapan Pilgub 2018, saat ini KPU terus melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota. Untuk tahapan resmi akan dimulai Juni, setelah target Mei ditandatangani Naskah Penandatangan Hibah Daerah (NPHD) oleh gubernur bersama KPU. Setelah itu diadakan rekrutmen badan add hock. September, dilakukan pemutakhiran data pemilih yang saat ini mencapai 1,9 juta dari 30 juta penduduk di Jatim.

 "Yang pasti, Desember 2017 sudah dilakukan pemberkasan calon sebelum diumumkan pembukaan pendaftaran sekitar bulan Februari 2018”.
Lebih lanjut disebutkan untuk calon perseorangan harus mendapat dukungan 6,5 persen dari 12 juta penduduk. Jika tidak, maka yang bersangkutan tidak bisa lolos. Pelaksanaan Pilkada dan Pilgub Jatim secara serentak sudah siap. Dan 18 kab/kota yang melaksanakan Pilkada juga sudah menyatakan siap termasuk anggarannya.(kominfojatim.Mak’skom.IPJT.4.3.17)

OPERASI SEMERU UTAMAKAN TEGURAN BAGI PELANGGAR

Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Gatot Subroto didampingi Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Ibnu Isticha usai apel gelar pasukan Operasi Simpatik Semeru mengatakan. Bahwa terhitung mulai hari ini, Rabu 1 Maret 2017 hingga tanggal 21 Maret mendatang, Polda Jatim beserta jajaran Polres dan Polresta menggelar operasi simpatik Semeru. Operasi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena akan lebih menekankan teguran bagi pelanggar lalu lintas.
"Operasi simpatik semeru ini untuk memunculkan rasa simpatik masyarakat pada Polri. Untuk prioritas dalam operasi adalah melakukan tindakan bagi pelanggaran lawan arus, melebihi kecepatan, dan rambu dengan mengedepankan teguran.
ditegaskan, operasi simpatik menjadi langkah preventif untuk menghindari fatalitas yang menyebabkan kecelakaan. "Diharapkan masyarakat paham arti teguran dari pada penegakan hukum," tuturnya.
Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Ibnu Isticha menambahkan, operasi simpatik ini memang tidak ada lagi penegakan hukum. Namun, pihaknya tak hanya memberikan teguran dan bisa memberikan tindakan tilang bagi pelanggaran yang berakibat atau mengakibatkan kecelakaan.
"Kalau kita melihat teguran dengan tilang seharusnya teguran lebih berat dari pada ditilang. Kebiasaan masyarakat melihat budaya Timur kalau ditilang keluar duit jadi dianggap memberatkan. Padahal lebih mengena teguran karena mengingatkan nurani”.
Untuk lokasi yang menjadi sasaran operasi di Jatim, yakni wilayah kampus dan sekolah. "Daerah kampus, sekolah dan kelompok masyarakat yang lain rawan terjadi pelanggaran lalu lintas. Ini menjadi bagian dari upaya mengajarkan safety riding dan safety driving," tukasnya.
Dalam operasi yang digelar 21 hari ini Polda Jatim menerjunkan 2.537 personel. Rinciannya, personel dari Polda Jatim sebanyak 240 anggota dan diperkuat dari jajaran Polres dan Polresta se-Jatim sebanyak 2.297 anggota. (kominfojatim.Mak’skom.IPJT.1.3.17)

DOKTER HARUS KUASAI ILMU BARU TIAP TIGA TAHUN

Layanan kesehatan pada masyarakat terus dituntut untuk meningkatkan kualitas. Khusus tenaga kesehatan dokter sudah harus memperbaharui dan menguasai ilmu-ilmu baru setiap tiga tahun.Demikian dikatakan Wakil Presiden (Wapres) RI, H Jusuf Kalla didampingi Mufidah Jusuf Kalla saat meninjau layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Wonokromo Surabaya, Selasa sore.
“Penguasan ilmu-ilmu baru oleh dokter setiap tiga tahun sekali sangat penting. Sebab jika dokter tidak belajar dalam periode waktu tiga tahun, maka ilmunya tinggal separuh,” terang Wapres yang akrab disapa JK tersebut.
Ia menjelaskan, ke depan layanan kesehatan dirancang semakin mudah. Pasien tidak harus datang ke Rumah Sakit (RS) namun cukup di periksa di rumah. Untuk itu, ia kembali mengingatkan akses kesehatan harus dibuka seluas-luasnya.
Lebih lanjut, Wapres Jusuf Kala menyebut prinsip efesiensi juga penting diperhatikan. Adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat harus bisa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat secara optimal. “Dengan pelayanan aplikasi online, maka akan tersinergikan. Logistik tidak perlu membutuhkan gudang besar lagi, sehingga menjadi efisien,” ujarnya.
Seluruh RS di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, terus didorong untuk berbenah dan meningkatkan kualitas layanan. RS yang sedang berkembang juga diminta untuk segera memenuhi standar yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. (kominfojatim.1.3.17)

RUMAH KOMPOS PEMKOT SURABAYA MAMPU HASILKAN LISTRIK

Selain mengolah sampah organik menjadi pupuk, dua rumah kompos milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Bratang dan Waonorejo ternyata juga mampu menghasilkan listrik untuk penerangan taman kota.   
"Rumah kompos Wonorejo mampu menghasilkan 8.000 watt dan rumah kompos Bratang menghasilkan 6.000 watt, semua kami gunakan untuk menerangi taman kota," kata Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di Surabaya, Rabu (1/3) pagi.
Selain rumah kompos, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Surabaya dengan inovasinya juga mampu memproduksi listrik serta mampu menjual ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar 2 Megawatt per hari. Program listrik dari hasil kelola limbah sampah akan ditingkatkan, dan pada awal tahun 2019 optimis, Surabaya bisa menjual 11 megawatt perhari ke PLN.
Dikatakan Risma, sejak beberapa tahun terakhir, pemkot bersama warga melakukan program pengurangan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, kampung, kampus, hotel, sekolah, dan pasar, universitas, dengan gerakan mengelolah sampah mandiri Reduce - Reuse - Recycle (3R).
Berkat kerja keras tersebut, Surabaya berhasil menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPA sebesar 10-20% per tahun. Sebagai pelaksana di lapangan, Surabaya memiliki 28.600 kader lingkungan, serta 520 orang fasilitator lingkungan yang menggerakkan dan mendorong masyarakat, dalam menata kampungnya agar tetap bersih dan asri.

"Dari kampung saja kami bisa mengurangi jumlah sampah hingga 300 ton per hari," katanya.Kemampuan pasar-pasar kota beberapa tahun teakhir dalam mengolah sampah secara mandiri, juga mampu mengurangi volume sampah hingga mencapai 39,59 ton per hari.

"Kami juga punya program bersih bantaran sungai, serta mendorong para pelajar Surabaya untuk memiliki kepedulian lingkungan yang diwujudkan melalui pembentukan sekolah dan kampus berbasis eco school dan eco campus," ujar bu Risma
Saat ini, Surabaya memiliki 121 taman aktif serta 29 lapangan bola, futsal, dan voli yang tersebar di seluruh penjuru kota, keberadaan fasilitas umum ini  butuh perawatan tanaman dan penerangan. "Kami tidak mungkin melakukan perawatan dengan pupuk kimia, itu butuh biaya sangat besar. Karena itu, kami mengoptimalkan pembuatan kompos”.
Agar program berjalan optimal, Pemkot menyiapkan bank sampah dan rumah kompos yang tersebar di seluruh perkampungan, cara ini menjadikan sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna, melainkan punya nilai ekonomis tinggi.
Dalam pengelolaan sampah,  Pemkot juga dibantu Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam mambuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Jambangan yang mampu menghasilkan per hari 20 ton kompos yang digunakan untuk merawat taman kota.
Kompos hasil limbah organik tersebut, juga dipakai untuk merawat hutan kota di Surabaya yang luas areanya mencapai 60 hektar. Surabaya akan mambuat hutan kota dibekas TPA Keputih dengan luas mencapai 65 hektar.
Risma berharap, langkah yang dilakukannya bersama masyarakat bisa memotivasi dan menginspirasi kota atau kabupaten lain dalam hal pengelolaan sampah. "Ini yang dapat kami lakukan untuk Jawa Timur dan Indonesia secara umum, semoga bisa jadi contoh daerah lain," begitu harapan bu Rism mengakhiri wawancara. (kominfojatim,Mak’skom.IPJT.1.3.17)