PT.INKAI  EKSPORT KERETA PENUMPANG KE BANGLADESH

Kementerian Keuangan  RI bekerjasama dengan Eximbank, PT INKA (Persero) dan PT Pelindo III melepas ekspor pertama gerbong kereta penumpang produksi PT INKA ke Bangladesh.
Dirut PT INKA, Agus Purnomo, dalam sambutanya pada acara pelepasan ekspor tahap pertama gerbong kereta penumpang PT INKA  ke Bangladesh dan peluncuran program pembiayaan KURBE, di Terminal Jamrud Utara Tanjung Perak Surabaya, Kamis (31/3) mengatakan, pengiriman tahap pertama sebanyak 15 gerbong dari 150 gerbong kereta penumpang yang dipesan oleh Banglades Railway menjadi momentum sangat penting bagi PT INKA untuk mendorong upaya selanjutnya memenangkan tender internasional pengadaan tambahan gerbong kereta penumpang oleh Bangladesh Railway sebanyak 264 unit.
Rencananya itu dilaksanakan pada April 2016 serta mendorong pengembangan pasar ke negara non traditional market antara lain Pakistan, Myanmar, Srilanka, Thailand, dan Mesir. (KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

PRAMUKA HARUS SENSITIF TANGGAP ISU PUBLIK

Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jatim, Saifullah Yusuf meminta pada seluruh pengurus dan anggota Gerakan Pramuka agar lebih peduli dan lebih sensitif menanggapi isu yang berkembang di masyarakat.
Anggota Pramuka bisa mengambil peran terkait persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Mulai tahun ini, seluruh anggota Gerakan Pramuka di Jawa Timur harus berbenah. Harus ikut masuk menanggapi isu publik yang beredar di masyarakat. Banyak masalah yang menjadi perhatian masyarakat luas dan Pramuka harus hadir dan melakukan aksi agar semua orang tahu kalau Pramuka masih dan tetap ada,” kata Gus Ipul saat memberikan paparan dalam Rakerda Kwarda Jatim di Surabaya, Kamis (31/3).
Adanya bencana di berbagai daerah, Pramuka melalui Brigade Penolong (BP) bisa ikut membantu. “BP ini sudah bagus walaupun ada enam kwarcab yang belum membentuk. Dari segi kemampuan juga masih kurang jadi perlu pelatihan lebih lanjut,” ujarnya.
Isu lain yang bisa ditindaklanjuti, seperti munculnya persoalan LGBT dan kekerasan seksual terhadap anak. “LGBT ini lelaki ganteng tapi punya suami dan ada yang wanita cantik tapi punya istri. Ada juga yang suka laki-laki dan suka juga dengan perempuan atau tidak suka dua-duanya. Semuanya jadi aneh,” katanya.
Munculnya LGBT itu, ujarnya, bisa muncul dari adanya kekerasan seksual terhadap anak. “Kalau ada pelaku kekerasan seksual pada anak, maka bisa membuat anak menjadi pelaku baru di kemudian hari. Jadi pelaku menciptakan pelaku baru. Di sini Pramuka bisa mengambil peran untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat,”
Contoh lain, dalam beberapa bulan terakhir juga muncul banyak kasus DBD (demam berdarah dengue). “Bagaimana cara Pramuka masuk ke rumah-rumah  ikut membantu memberikan penyuluhan pada masyakat seperti program 3M (menguras, menutup, dan mengubur),” jelasnya. Menurutnya, momennya DBD muncul saat masa peralihan musim di bulan Januari-Maret.  “Lakukan semuanya dengan menggunakan seragam Pramuka agar semua orang tahu Pramuka punya peran nyata dan selalu hadir di membantu di tengah-tengah masyarakat,” katanya. (KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

PANGLIMA ARMADA AUSTRALIA KUNJUNGI KOARMATIM

Commander Australian Fleet (Panglima Armada) Royal Australian Navy (RAN) Rear Admiral (RADM) Stuart Mayer, Kamis (31/3) didampingi  Captain R Nick Hart selaku Atase peratahanan Australia dan Lieutenant Alexandra Rayner selaku Flag Officer mengunjungi Markas Koarmatim di Surabaya
Kunjungan tamu, disambut Panglima Koarmatim, Laksamana Muda TNI Darwanto beserta jajarannya.
Dalam sambutannya, RADM Stuart Mayer menyampaikan,  bahwa kunjungan ke enam kalinya di Koarmatim bertujuan untuk mempererat hubungan kedua Angkatan Laut, serta meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Ausralia, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan..
Hal senada juga disampaikan Pangarmatim dalam sambutannya, kedatangan delegasi Royal Australian Navy di Koarmatim ini merupakan suatu kehormatan dan berharap kunjungan ini akan lebih mempererat hubungan dan kerja sama Angkatan Laut dari kedua negara.
Hubungan baik dan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dan Royal Australian Navy selama ini menurut Pangarmatim, berjalan baik terutama dalam menjaga stabilitas keamanan laut, hal ini dapat terlihat dari berbagai latihan bersama yang telah dilakukan selama ini oleh kedua Angkatan Laut.
Pimpinan Angkatan Laut dari kedua negara membahas tentang rencana kedepan peningkatan kerja sama terutama pada program latihan bersama. Acara yang diawali dengan pembacaan Curriculum Vitae dari kedua Pimpinan Angkatan Laut tersebut di akhiri dengan pertukaran plakat dan dilanjutkan  foto bersama di Dermaga Koarmatim.
RADMStuart Mayer didampingi Pangarmatim mengadakan kunjungan ke Monumen Jalesveva Jayamahe Koarmatim yang terletak di ujung dermaga Koarmatim. Dalam kunjungannya di salah satu sarana edukasi yang dimiliki Koarmatim ini RADM Stuart Mayer menyaksikan film dokumenter tentang penyelamatan sandera yang terjadi di Somalia beberapa waktu lalu, dan sangat mengapresiasi konsep dari monumen Jalesveva Jayamahe, dimana terdapat berbagai catatan sejarah dan perkembangan TNI Angkatan Laut.
Hadir pada acara tersebut, Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama Mintoro Yulianto, Para Pejabat Utama Koarmatim, serta Para Komandan KRI yang berada di pangkalan.(KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

PERUSAHAAN TERIMA PENGHARGAAN ZERO ACCIDENT

Pemerintah Provinsi Jatim memberikan penghargaan kepada 344 perusahaan di Jawa Timur, melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Pemberikan penghargaan kepada 344 perusahaan sebagai kategori penghargaan zero accident. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Pembina Keselamatan Dan Kesehatan (K3) di Jatim kepada 10 Kepala Daerah.

Kadisnakertransduk Jatim, Sukardo pada acara penyerahan penghargaan kepada bupati/walikota selaku pembina K3, perusahaan penerima kecelakaan nihil (zero accident) dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK 3) di Gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu 30 Maret menjelaskan, maksud dan tujuan penghargaan ini untuk lebih membudayakan K3 disetiap perusahan di Jatim pada khususnya agar tercipta tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan produktif dalam rangkaian peningkatan daya saing memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

TELKOM GELONTOR RP 16,1 M KEPADA MITRA BINAAN

PT Telkom Regional V Jatim Bali Nusra kembali menggelontor pinjaman bergulir sebesar Rp 16,1 Miliar kepada 464 mitra binaan di triwulan 1/2016 ini. Pemberian pinjaman bergulir ini diserahkan oleh Deputy GM Witel Surabaya, Amien Djauhari bertempat di balairung Telkom Regional 5 Jl. Ketintang 156 Surabaya. Pinjaman bergulir ini adalah bagian dari program CDC (Community Development Center) bidang Kemitraan yang diberikan kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha minimal telah berjalan 1 tahun dengan besaran pinjaman maksimal Rp 75 juta.
Deputy General Manager Telkom Surabaya, Amien Djauhari, Selasa (29/3) mengatakan, bunga yang diberikan sebesar 6% per tahun dan akan menurun di tahun kedua yang dihitung dari saldo pinjamannya. Bunga yang dibayarkan oleh Mitra binaan akan digunakan untuk menambah dana penyaluran di periode berikutnya, sehingga masyarakat yang menerima bantuan dana bergulir program kemitraan semakin banyak dan diharapkan akan selalu terus bertambah.
Pemberian pinjaman dana bergulir ini diprioritaskan kepada calon mitra binaan dalam komunitas, calon mitra binaan yang mengajukan online melalui Smartbisnis.co.id, calon mitra binaan di lokasi Kampung UKM digital serta calon mitra binaan reguler.
Pihaknya juga memberikan beberapa persyaratan khusus, diantaranya peminjam adalah pengusaha kecil menengah yang belum punya akses pinjam ke perbankan, kekayaan yang dimiliki tidak lebih dari 500 juta, dan omzet penjualannya maksimal Rp 2,5 Milyar per tahun. Mitra binaan juga diberikan kesempatan mengikuti program ini maksimal sebanyak 3 kali dan selanjutnya telah mampu pinjam ke bank.
Sebenarya, program kemitraan ini diberikan secara triwulan, namun mulai triwulan 2/2016 akan diupayakan bisa dilakukan secara bulanan bagi pendaftar online melalui websitewww.smartbisnis.co.id.
Telkom  akan melakukan evaluasi secara berkala dengan melihat laporan perkembangan usaha para mitra binaannya setiap tiga bulan secara online. Untuk triwulan 1/2016 ini, pemberian pinjaman bergulir dilakukan secara bertahap, dimulai dari tanggal 24/03 lalu dilakukan di lokasi Witel Jember, Madiun, Malang, Kediri dan Gresik. Hari ini,  tanggal 28/03 diberikan di wilayah witel Surabaya, 29/03 nanti akan diberikan di wilayah Bali, Kupang dan Mataram, terakhir akan diberikan di 30/03 untuk wilayah Witel Sidoarjo dan Pasuruan.
Amien berharap dari program kemitraan ini banyak masyarakat yang tertarik untuk membuka bidang usaha sendiri. “Target kami, program kemitraan ini dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Untuk mempercepat naiknya perekonomian di Indonesia, ke depan kami akan dorong pelaku-pelaku bisnis UKM baik yang dibina oleh Telkom melalui program kemitraan atau diluar itu, untuk goes to digital” tambah Amien. Secara nasional, tahun ini Telkom mendigitalisasi 300 sentra UKM dan menjadikan 3 juta UKM Goes to Digital.
Program kemitraan berupa pemberian pinjaman bergulir ini telah dilakukan Telkom sejak tahun 2001, dimana Telkom telah menyalurkan pinjaman bergulir sebesar 522 Milyar untuk 21 ribu mitra binaannya di area Jatim Bali Nusra, dalam bidang usaha seperti halnya Industri, Jasa, Perdagangan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, dan lainnya. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

KOMISI E DPRD JATIM MINTA PEMKOT SURABAYA PATUH PADA UU

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan berharap kepada Walikota Surabaya untuk tunduk dan patuh terhadap UU. Ini terkait penolakan pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi oleh Pemkot Surabaya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim di DPRD Jatim, Selasa (29/3) mengatakan, tidak seharusnya walikota mengajak siswanya demo ke presiden, apalagi saat ini siswa lagi kosentrasi dengan pelaksanaan UN. Baginya, persoalan pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, namun semua ini kebijakan pusat dan diturunkan hingga ke tingkat bawah. Tapi yang pasti pemprov menjamin sekolah gratis masih tetap berlaku.
"Seharusnya taat pada aturan, apalagi aturan tersebut dilatarbelakangi agar pelaksaaan wajib belajar 12 tahun terealisasi hingga daerah pelosok, bukan hanya perkotaan saja. Kita yakin Pemprov berusaha unuk menggratiskan untuk SMA/SMK," paparnya.
Dijelaskannya, Undang-Undang kaitannya pendidikan itu sistemnya selalu sentralistik. Jadi pendidikan kenapa ada Unas dan ada kurikulum, itu kan contoh sentralistik dari pusat ke bawah sama semua. Karena Pendidikan bukan sifatnya parsial masing-masing daerah, kecuali pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah.  Pemkot Surabaya tidak mungkin menggelar Unas sendiri atau kurikulum sendiri. Karena dalam regulasi pendidikan, jika ada pemerintah daerah tidak setuju, ini perlu dipertanyakan. Karena ini akan menciptakan konflik dan menganggu proses belajar mengajar.
 “Wali Murid ini terbawa arus saja. Karena tersebar isu yang tidak lengkap. Seperti diisukan kalau dikelola provinsi maka tidak ada pendidikan gratis dan kualitas pendidikan berkurang. Hal ini terjadi karena kurang informasi”. ujar Suli Daim
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono mengatakan  tidak seharusnya pemkot bersikap berbeda, karena dasarnya adalah UURR No 23 Tahun 2014. “Tidak seharusnya sikap berbeda ditunjukkan dengan menggerakkan siswa memprotes kebijakan UU 23/2014,” terang Agus.
Agus mengatakan, bahwa jika kebutuhan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, maka tidak perlu ada kekhawatiran terkait, kebijakan bebas biaya pendidikan tingkat SMA maupun SMK.
“ Kalau toh berbeda pendapat, protes terhadap kebijakan bisa dilakukan kepala daerah ke pemerintah pusat, tetapi tidak harus dilakukan dengan memobilisasi siswa,” ujarnya. (KominfoJatim,Makskom,IPJT)

DOSEN PTKIN DAN LITELATUR

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin mengajak dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk memperbarui literatur bacaan. Referensi yang digunakan dalam aktivitas akademik harus berstandar internasional, baik buku maupun jurnal ilmiah.

“Ilmu para dosen PTKI harus selalu baru dan aktual,” terang Kamaruddin, dalam siaran pers Kemenag, Senin (28/3) Dijelaskan bahwa, untuk menopang updating literatur, kampus PTKIN harus dapat membangun perpustakaan yang representatif dan inovatif, termasuk pengadaan digital library. Jika itu bisa dilakukan dengan baik, lanjut Kamaruddin, PTKIN akan mempunyai posisi tawar yang baik  dengan Perguruan Tinggi lainnya.

Terkait dengan mutu akademik, Kamaruddin Amin mengharuskan setiap PTKIN untuk lebih memfokuskan pembelajaran pada spesialisasi keilmuan dan keterampilan sesuai dengan bidangnya masing masing.  Diingatkan pula, mahasiswa juga perlu didorong untuk menguasai Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, selain aspek ketawadhu’an, ketaatan beribadah, dan akhlak mulia serta memahami perkembangan iptek.

Menurutnya, civitas akademika PTKIN akan menjadi garda terdepan dalam menjaga dan merawat Islam rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang damai, toleran, dan inklusif. “Kita harus membendung kelompok ekstremis dan radikalis melalui pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat internasional,” tandas Kamarudin. (KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

PROGRAM SEJUTA RUMAH

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan program sejuta rumah. Salah satu terobosan terbaru yang dilakukan yakni meluncurkan program dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Prgram ini dialokasikan Rp 7 juta per unit bagi pembangunan perumahan bersubsidi. Program tersebut dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Kasubdit Bantuan Rumah Umum, Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kukuh Firmanto (Senin 28/3) mengatakan “Dengan dukungan program PSU tersebut diharapkan akan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, sehingga perumahan bersubsidi makin diminati masyarakat “.

Lebih lanjut dikatakan, dalam program ini terdapat tiga komponen bantuan PSU yang akan disalurkan. Ketiga komponen tersebut pertama jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU) dan ruang terbuka non hijau seperti tempat parkir untuk rumah susun atau lapangan olahraga dan taman bermain untuk rumah tapak.

Target bantuan PSU untuk tahun 2016 adalah sebanyak 42.000 unit rumah. Sedangkan jumlah bantuan PSU per unit rumah sebesar Rp 7 juta. Jadi kami berharap pemerintah daerah dapat segera mengusulkan lokasi perumahan yang memang layak mendapatkan bantuan untuk tahun ini maupun untuk tahun 2017 mendatang dan dapat menggunakan dana bantuan yang ada sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sejak dicanangkan pada 29 April 2015 lalu realisasi Program Sejuta Rumah mencapai 667.668 unit. Jumlah ini merupakan gabungan dari rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mencapai 429.875 unit dan rumah non MBR yang berjumlah 237.813 unit. (KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

TOL PERAK TERKONEKSI SURAMADU

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar, Muhammad Bin Muafi Zaini di DPRD Jatim, Senin (28/3) mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar segera membangun tol yang menghubungkan Tanjung Perak langsung ke Suramadu.Tol Tanjung Perak - Suramadu saat ini perlu direalisir karena masyarakat dan para pengusaha di Madura saat keluar dari Suramadu masuk wilayah Surabaya selalu dihadapkan kemacetan di wilayah Kapasan Surabaya. Kemacetan ini  menghambat dan membebani pengusaha yang akan menanamkan investasinya ke Madura.

Dikatakan lebih lanjut "Fenomena pembangunan Jembatan Suramadu memang telah menjadikan Surabaya dan daerah lainnya terkoneksi. Namun hal ini sebatas hanya orang saja, bukan bisnis. Agar Madura bisa menjadi wilayah pendorong bagi perekonomian di Jatim, saya minta kepada Presiden RI agar pembangunan seribu tol laut ini, salah satunya diberikan pada Madura. Saya menjamin kalau tol tersebut terealisasi maka Madura akan mampu menjadi wilayah penopang dan pendorong perekonomian dan bisnis di Jatim,"

Apabila akses atau pembangunan tol ini teruwujud, perekonomian di Madura akan menggeliat. "Saya sudah bertemu dengan beberapa investor, mereka ingin menanamkan investasinya ke Madura, namun minta dua syarat yaitu soal infrastruktur dan jaminan keamanan," paparnya.

Bila tol Tanjung Perak terealisasi Kota Sampang akan segara menjadi  kota bisnis. "Saya orang pertama yang akan maju untuk menjadikan Kabupaten Sampang sebagai kota bisnis. Karena SDA dan SDM di Sampang sebenarnya sangat melimpah sehingga perlu dioptimalkan,"paparnya.

Disamping itu,Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar mengatakan, guna meningkatkan perekonomian di Madura dibutuhkan proses yang panjang. Untuk itu, pihaknya dalam setiap reses akan memperjuangkan infrastruktur yang mampu mengungkit perekonomian di Madura. (KominfoJatim,Makskom,IPJT,Budi Sampurno)

KEGIATAN PERFILMAN DI INDONESIA

Kegiatan perfilman yang dimaksud pada pasal 1 UURI No.33 Tahun 2009 Tentang PerfIlman yaitu semua  penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film. tetapi  bersifat tidak komersiel . Sementara itu yang dimaksud dengan kegiatan perfilman menurut pasal 8 pada UU tsb, meliputi:

a. pembuatan film

b. jasa teknik film

               c. pengedaran film

               d. pertunjukkan film

               e.  apresiasi film

               f.  pengarsipan film

               

               Di Indonesia kegiatan perfilman dan usaha perfilman harus dilaksanakan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa

Semua orang, baik perorangan ataupun kelompok, memang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perfilman, namun kesemuanya itu tidak ditujukan untuk mencari keuntungan atau nonkomersiel.

Hal ini banyak dilakukan oleh siswa siswa atau mahasiswa yang sedang mendapat tugas praktek dari ilmu yang diperoleh secara teori untuk kemudian dijabarankan  dalam bentuk film. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

FUNGSI PERFILMAN DI INDONESIA

Kita semua tahu, bahwa film merupakan media komunikasi massa, maka film dapat menjadi sarana pencerdasan kehidupan bangsa, juga sebagai pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, maka Perfilman di Indonesia harus berfunsi sebagai :

a.      budaya

b.      pendidkan

c.       hiburan

d.      informasi

e.       pendorong karya kreatif

f.       ekonomi

Hal ini sesuai dengan pasal 4 dari UURI No.33 Tahun 2009, tentang Perfilman yang mengatur dan memberi pedoman kepada para senias Indonesia agar dalam berkiprah di  dunia perfilman tidak lepas dari fungsi tsb. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

TUJUAN PERFILMAN DI INDONESIA

TUJUAN PERFILMAN DI INDONESIA

Di Indonesia dan sesuai dengan UURI No. 33 Tahun 2009, Tentang Perfilman, yang dimaksud dengan istilah Perfilman adalah berbagai kegiatan  yang berhubungan dengan film. Sedangkan kegiatan perfilman adalah pnyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film dan bersifat nonkomersial. Tetapi yang bersifat komersial dimaksukkan dalam pengertian sebagai Usaha Perfilman, yaitu penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan film serta bersifat komersial.

Oleh karena film memiliki sifat yang dapat mempengaruhi seseorang ataupun kelompok orang maka, pembuatan film dan kegiatan perfilman harus jelas tujuannya. Dan sesuai Undang Udang RI No.33 Tahun 2009, Tentang Pefilman pada pasal 3, diatur dan diarahkan pembuatan film dan kegiatan perfilman harus memiliki tujuan :

a.      terbinanya akhlak mulia

b.      terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa

c.       terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa

d.      meningkatnya harkat dan martabat bangsa

e.       berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa

f.       dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasionl

g.      meningkatnya kesejahteraan masyarakat

h.      berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan

Dengan demikian diharapkan masyarakat yang menonton film akan memperoleh manfaat, sedangkan film itu sendiri akan menjadi media yang mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

ASAS PERFILMAN INDONESIA

Seperti kita ketahui, bahwa film merupakan karya seni budaya yang memiliki peran startegis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin dan film sebagai media komunikasi massa merupakan saranan pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhalak mulia, pemajuan ksejahteraan masyarakat, maka para senias Indonesia apabila akan memproduksi film harus mengetahui asas asas perfilman di Indonesia. Guna mengetahuinya maka perlu memperhatikan UURI No 33 Th 2009, Tentang Perfilman. Asas asasnya yaitu:

a.      Ketuhanan Yang Maha Esa

b.      kemanusiaan

c.       bhineka  tunggal ika

d.      keadilan

e.       manfaat

f.       kepastian hukum

g.      kebersamaan

h.      kemitraan

i.        kebajikan

Hal ini dapat dimengerti karena dalam era globalisasi, film dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehinga perlu dijaga dari pengaruh negativ yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia

Hal ini perlu diperhatikan mulai dari terciptanya ide ceritera, penulisan skenario, pengambilan gambar, editing sampai kepemasarannya (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

DIKLAT SAR SAKA WANA

Guna pencegahan dini kebakaran hutan dan evakuasi korban saat terjadi bencana, Gerakan Pramuka Satuan Karya (Saka) Wana Bakti Provinsi Jawa Timur melaksanakan Diklat SAR dan Kebakaran Hutan Tingkat Nasional di Jati Papak, kawasan Alas Purwo, Jawa Timur.

Diklatsar diikuti  120 anggota Saka Wanabakti utusan 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) se-Jawa Timur, utusan Saka Wanabakti Kwarda Bali dan Nusa Tenggara, dibuka oleh Ketua Saka Wanabakti Kwartir Nasional, Bambang Sukmananto dengan ditandai pelepasan sepasang burung merpati dan pemasangan tanda peserta diklatsar.

Bambang Sukmananto melalui siaran press, Bambang Sukmananto Senin kemarin menyampaikan kegembiraan dan rasa bangganya kepada Pramuka Saka Wanabakti Jawa Timur. Menurutnya aktivitas kegiatan anggota Saka Wanabakti Jatim adalah yang paling aktif di Indonesia.

Diklatsar yang mengambil tema “Wujudkan Ketangguhan Pramuka Saka Wanabakti Menghadapi Bencana dan Penanggulangan Kebakaran Hutan” diawali dengan laporan Ketua Pelaksana Diklat, Dudun Supriadi.

Ketua Pelaksana Diklat, Dudun menuturkan,bahwa dalam rangka mencapai tujuan gerakan Pramuka perlu diselenggarakan pendidikan kepramukaan yang berbentuk kegiatan yang menarik, sehat dan memberikan tantangan yang berguna bagi masa depan mereka. Salah satu kegiatan tersebut adalah Diksar dan kebakaran hutan yang didalamnya akan diberikan pengalaman langsung untuk menimba ilmu dan aktualisasi diri terhadap masyarakat dan alam..

Selain dimeriahkan berbagai atraksi ketangkasan beladiri dan senam tongkat, pembukaan juga dimeriahkan atraksi seni tari Gandrung Banyuwangi, Drumband dan atraksi kecakapan penyelamatan korban/evakuasi disaat bencana dan kebakaran hutan oleh anggota Pramuka Saka Wanabakti Jawa Timur.

Diklatsar ini bekerjasama dengan Kwartir Daerah Jawa Timur dan Perum Perhutani Jawa Timur dengan tujuan  untuk menjadikan anggota saka Wanabaki yang kreatif, produktif, edukatif inovatif dan rekreatif.(Kominfo,Budi Sampurno(Makskom,IPJT)

HARAPAN KOMISI E UNBK JATIM LANCAR

Komisi E DPRD Jawa Timur sangat berharap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2016 dapat berjalan  lancar dan tanpa kendala teknis, baik masalah komputer maupun masalah aliran listrik saat ujian berlangsung
Wakil Ketua Komisi E, Suly Daim hari ini, Selasa 22 Maret mengatakan, sistem IT yang sudah tertata sedemikian rupa untuk UNBK harus dijaga dan dimaksimalkan penggunaannya.
Pihaknya telah melakukan sidak di beberapa SMA/SMK dan mengakui semua sudah siap dengan pelksanaan UNBK. Di  Jatim nantinya tersapat 1.306 lembaga yang akan melaksanakan UNBK. Jumlah lembaga yang ikut akan berpengaruh berpengaruh pada basis internet yang digunakan. ”Dan ini memang harus diantisipasi, simulasi dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Pihak dinas pendidikan maupun sekolah sudah melakukan koordinasi dengan PLN maupun Telkom. Masing-masing sekolah juga sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk genset dan UPS di masing-masing server.
Sementara itu, Ketua Komisi E, dr Agung Mulyono meminta pihak sekolah untuk mensimulasikan apabila listrik padam saat komputer sekolah menyala dan sedang digunakan.
Agung juga menuturkan kejadian listrik padam saat pelaksanaan UNBK sangat mungkin terjadi. Pihak sekolah harus menyiapkan setidaknya dua hal, yaitu pengganti listrik PLN serta program server yang kompatibel. Server sekolah harus bisa back up data ketika komputer tiba-tiba mati. "Jangan sampai data siswa hilang ketika komputernya mati. Kasihan siswanya kalau harus mengulang, atau yang lebih parah data pribadinya hilang," ujarnya(KominfoJatim,Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

APAKAH FILM ITU.

Hampir semua orang pasti pernah menonton film. Entah di gedung bioskop entah melalui kotak kaca televisi entah di layar tancap. Lalu apa sebenarnya yang disebut dengan film itu. Mari kita bicarakan pengertian film sesuai undang undang yang pernah kita miliki.

Negara kita Indonesia sejak jaman dahulu, jaman penjajahan Belanda, Jepang sampai Indonesia merdeka dalam pengelolaan film mempergunakan undang undang kolonial Belanda. Dan baru pada tahun 1992, atas perjuangan DPR RI dan Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Penerangan RI, memiliki undang undang yang mengatur tentang perfilman, yaitu Undang Undang RI.Nomor 8 Tahun 1992, Tentang Perfilman.

Pada undang undang itu pengertian film diartikaan sebagai “ karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil temuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronika, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dalam sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan / atau lainnya”

( UU RI No.8 Th 1992, Tentang Perfilman, tgl 30 Maret 1992 s/d tgl 8 Oktober  2009 )

Situasi politik menyebabkan terjadinya beberapa perubahan di Indonesia.Reformasi bergulir dengan maksud untuk memperbaiki siatuasi dan kondisi Indonesia dari krisis ekonomi dan krisis politik. Perubahan diberbagai sektor dilakukan. Termasuk  Undang Undang RI Nomor 8 Thn 1992 tentang Perfilman dianggap tidak sesuai dengan jiwa reformasi yang sedang melanda Indonesia. Undang Undang tsb diganti dengan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2009. Dan dalam undang undang itu pengertian film dipersingkat, namun makna intinya tetap sama, yaitu :

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah senematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.

( UU RI No.33 Th 2009, tgl 8 Oktober 2009 )

Dan kabarnya Undang Undang RI ini juga sudah mulai dibicarakan oleh beberapa kalangan untuk direvisi kembali. Tampaknya kondisi politik cukup berperan. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

HARAPAN PETANI GARAM

Petani garam di Jawa Timur yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Peta Garam (HMPG) menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam yang resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Pengesahan RUU tersebut diharapkan akan mengangkat kesejahteraan mereka karena harga jual garam tidak akan mudah dipermainkan tengkulak.Pernyataan tsb disampaikan oleh Muhamad Hasan, kemarin selaku Ketua HMPG Jatim di Surabaya.
Dikatakannya, sebagai komoditas unggulan di Pulau Madura, selama ini garam belum banyak memberikan keuntungan bagi petani. Ini dibuktikan harga jual garam saat musim panen selalu jatuh dan cenderung dibawah harga penetapan pemerintah (HPP).
Petani berharap adanya payung hukum dan menjadi daya tawar petani agar kehidupan mereka tidak mudah dipermainkan tengkulak dan pemodal besar.
Sebelumnya, Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa keberadaan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam sangat strategis dan memberikan payung hukum dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam. Hal tersebut direalisasikan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan.
Upaya perlindungan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat.Melalui UU tersebut, Menteri Susi berharap para nelayan dapat meningkatkan produksi melalui pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

PRAJABATAN TITIK AWAL PNS

Kepala Bidang Diklat Kepemimpinan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur Bagus Pudjiono saat Menutup Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan VIII dan IX Pemprov Jawa Timur 2016  di Badan Diklat Jawa Timur, Surabaya, hari ini mengatakan, bahwa Diklat Prajabatan dilaksanakan sebagai pijakan titik awal yang paling ideal dari CPNS melangkah untuk menjadi  PNS. Oleh karena itu hasil prajabatan harus jaga betul agar konsistensi  menjadi PNS yang produktif, bersih, kreatif dan inovatif.
Peserta yang telah lulus akan dievaluasi pada pasca diklat untuk memantau perkembangan  tindak lanjut dan pengimplementasiannya.       
Diharapkan peserta diklat sebagai aparatur negara sekaligus sebagai generasi penerus sebagai calon-calon pemimpin bangsa memiliki komitmen tinggi yang bisa membawa negeri tercinta semakin maju.
Sebagai PNS, dalam melaksanakan tugas selalu memberikan pelayanan publik yang unggul sesuai dengan keterampilan teknis yang dimilikinya. Kemudian bekerja dengan bebas dari KKN serta dapat mewujudkan pemerintahan bersih yang bisa dimulai dari aparatur besih pula.
Semua peserta Diklat Pra Jabatan setelah dievaluasi, dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan penghargaan berupa Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan  (STTP) dari Badan Diklat Prov Jawa Timur.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

TELKOM SEDIAKAN 1000 BACAAN DIGITAL

Director Innovation and Strategic Portofolio PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) Indra Utoyo hari ini mengatakan ,bahwa PT.Telkom akan menghadirkan 1.000 Telkom e-Book Corner atau Taman Bacaan Digital pada tahun 2016. Program 1.000 Taman Bacaan Digital ini merupakan bagian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sinergi BUMN dalam bingkai Program “BUMN Hadir untuk Negeri”. Taman Bacaan Digital tersebut nantinya hadir di tengah-tengah masyarakat dan dapat digunakan secara gratis, termasuk dalam mengakses konten-konten digital yang tersedia melalui perangkat komputer yang tersedia.
Untuk memperkaya koleksi literatur Taman Bacaan Digital tsb, Telkom bersinergi dengan PT Balai Pustaka (Persero) yang  memiliki koleksi karya-karya sastra terkenal. Sinergi tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada hari Kamis tgl 17 Maret kemarin bersama Direktur Utama Balai Pustaka, Saiful Bahri di Jakarta.
Sementara itu, Direktur Utama Balai Pustaka Saiful Bahri menambahkan, kerjasama Telkom-Balai Pustaka merupakan bentuk sinergi yang sejalan dengan program BUMN Hadir Untuk Negeri. Tujuan sinergi ini akan lebih memotivasi untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat.
Direktur Utama Telkom, Alex J. Sinaga menambahkan, Telkom dan Balai Pustaka berkomitmen untuk melakukan sinergi digital literature dan melakukan inovasi-inovasi bersama untuk mendukung transformasi bisnis Balai Pustaka ke arah multimedia. Sesuai kesepakatan tersebut, Telkom akan menyediakan platform digital untuk buku-buku Balai Pustaka dan rencana sinergi joint innovation multimedia education.
Melalui kerjasama ini, diharapkan terbentuk digital experience yang positif pada pembaca sehingga sinergi ini dapat menjadi salah satu langkah strategis bagi kedua BUMN untuk berkembang bersama. Telkom sebagai digital company  siap mendukung transformasi binis Balai Pustaka. Telkom berharap kerjasama ini dapat membantu Balai Pustaka dalam solusi market untuk produk digital literatur berupa taman bacaan, tabelt edukasi dan bundling konten edukasi, termasuk dalam mendapatkan channel distribusi kepada konsumen.
Telkom sebagai BUMN Telekomunikasi, berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia, khususnya melalui konten-konten bermuatan nasional, seperti yang selama ini dimiliki Balai Pustaka. Selain itu dengan adanya media digital diharapkan dapat mengubah experience masyarakat dalam membaca atau belajar, artinya belajar tidak hanya mengunakan text book namun juga dapat menggunakan animasi atau multimedia sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan.
Ketersediaan literatur digital  di Taman Bacaan Digital yang didukung oleh coverage Telkom Group yang luas diyakini dapat menembus batas waktu dan tempat atau geografis. Telkom berkomitmen untuk memajukan pendidikan Indonesia.
Buku-buku sastra terbitan Balai Pustaka, seperti Siti Nurbaya, Salah Asuhan, dan Layar Terkembang yang terkenal di era terdahulu seharusnya menjadi karya yang juga dikenal dekat oleh anak-anak Indonesia saat ini.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

FOGGING TIDAK EFEKTIF ?

Febria Rachmanita, Kepala Dinkes Surabaya mengatakan, bahwa fogging (penyemprotan nymuk dengan menggunakan asap) hanya  membunuh nyamuk dewasa, sementara bibit dan telur nyamuk tidak dapat mati. Jika terus dilakukan nyamuk menjadi kebal atau resisten terhadap fogging.
Memberantas nyamuk dengan menggunakan fogging menurutnya tidak dilarang tetapi baru dapat dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Dinkes melalui Puskesmas. “Sebelum ada korban DBD maka penggunaan fogging akan diperketat," ungkapnya.
Pencegahan yang paling efektif dalam memberantas sarang nyamuk dengan menggiatkan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M Plus, yaitu menguras, menutup dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas. Sedangkan Plusnya adalah menaburkan obat larvasida atau abate ke tempat penampungan air.
Selain 3 M Plus, ada cara lain, yaitu dengan mengoleskan obat nyamuk cair ke seluruh tubuh tujuannya adalah nyamuk tidak hinggap dan menggigit manusia. Jika masyarakat menerapkan program PSN maka dapat dipastikan perkembangbiakan nyamuk akan sulit terjadi.    Lebih lanjut dikatakannya, sebagai kota dengan jumlah penduduk di atas 2 juta, Surabaya sangat rawan terjangkit DBD.    Perkembangan nyamuk paling banyak terjadi pada musim hujan tidak rutin. Masyarakat diharapkan berhati-hati saat masa seperti ini karena banyak genangan air yang tidak mengalir. Jika hujannya rutin maka air yang menggenang cepat mengalir sehingga merusak bibit nyamuk. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

PEMBIAYAAN RUMAH UNTUK 15.000 PNS


Sejumlah 15.000 Pegawai Negeri Sipil  akan mendapat fasilitas pembiayaan perumahan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Alokasi tersebut hasil kesepakatan antar anggota anggota Bapertarum-PNS usai rapat di Gedung Kementerian PUPR.

Heroe Soelistiawan, Direktur Utama Bapertarum, mengatakan bahwa, tidak hanya berhenti di angka 15.000 saja. Namun jika ternyata kebutuhannya meningkat lebih dari angka tersebut segera diajukan penambahan.

Dalam rapat anggota dihadiri pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Yuddy Chrisnandy, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria WIbisana, perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Pengawas dan Direksi Bapertarum-PNS.

Sebagai forum tertinggi dalam mengambil kebijakan kedepan bagi BAPERTARUM-PNS, para menteri anggota BAPERTARUM-PNS telah melakukan Sidang Anggota di tahun 2016. Sidang kali ini dirasakan sangat penting karena juga terkait dengan telah terbitnya UU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang nantinya tidak hanya mengelola tabungan perumahan bagi PNS, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

Saat ini sebanyak 964.463 PNS belum mempunyai rumah namun dari angka tersebut yang berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan hanya 756.591 PNS, yang terdiri dari Golongan 1-3 sebanyak 694.999 PNS dan Golongan 4 sebanyak 61.592 PNS. Terdapat sejumlah 207.872 diantaranya belum berhak, karena masa kerjanya masih kurang dari lima tahun. Fasilitas pembiayaan perumahan ini juga untuk anggota TNI dan POLRI  melalui ASABRI (Perusahaan Asuransi Sosial ABRI) (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

DAERAH BEBAS PENYEKIT KUSTA

Jawa Timur siap menjadi daerah percontohan penanganan dan penyembuhan penyakit kusta hingga target Jatim zero kusta akan tercapai pada 2017.
Kepala Dinas Kesehatan Jatim ,dr Harsono saat menerima tim The Nippon Foundation, kemarin, mengatakan target eliminasi kusta nasional memang pada 2019 tetapi Jatim menargetkan zero kusta pada 2017.
Hal ini juga bertepatan dengan tema Hari Kusta tahun ini yaitu,” Ayo temukan Bercak! Jadikan Keluarga Sebagai Penggerak pencegahan Penyakit, sangat tepat untuk menggugah semangat masyarakat,” katanya.
Menurut catatan sejak th 1994 hingga 2015, jumlah penderita kusta di Jatim menurun secara signifikan, ini bisa dilihat dari angka prevalensi dari 3,6/10.000 penduduk pada 1994 menjadi 1,04/10.000 penduduk pada 2015.
Menurut data, penderita kusta baru tercatat sebnyak 3.976 kasus, proporsi cacat tkt II 11% (452 kasus), proporsi anak 8% (332 kasus), penderita diobati 4.053 (prevalensi rate 1,04 per 10.000) dan RFT (Released From Treatment = berhenti minum obat kusta) rate 97,7%.
Kondisi ini menggambarkan kemajuan di beberapa indikator dibanding tahun 2014 dimana prevalensi rate, dari 1,08 (pada 2014) menjadi 1,04 (pada 2015) per 10.000 penduduk, kasus baru dari 4.116 (pada 2014) menjadi 3.976 (tahun 2015), proporsi kasus anak di antaranya kasus baru, dari 9% (pada 2014) menjadi 8% (pada 2015).
“Angka keberhasilan pengobatan dari 90% pada 2014 menjadi 90,7% pada 2015. Hasil ini menunjukkan tren positif meski indikator masih jauh dari target,” terang Harsono.
Harsono mencontohkan, proporsi kasus anak dan cacat II yang harusnya kurang dari 5%. Untuk menemukan kasus kusta, lanjut Harsono, masyarakat cukup memeriksakan dari atau orang terdekat, jika didapati ada bercak putih atau merah pada permukaan kulitnya. “Semakin cepat ditemukan maka akan semakin baik, karena bisa segera ditangani dan disembuhkan,” terangnya.
Dengan mengobatan dini, maka penularan dapat dihindari sehingga keluarga dan masyarakat di sekitar penderita tidak khawatir dan yang paling penting bisa menghindarkan penderita dari cacat permanen yang berujung pada timbulnya stigma dan diskriminasi..”Kalau sudah cacat maka kundisinya tidak akan kembali normal, meski penyakit kustanya bisa disembuhkan secara total,” ungkap Harsono.
Sementara Chairman The Nippon Foundation Yohei Sasakawa usai Audiensi mengaku siap membatu Jatim bebas kusta.”Kami telah menyiapkan sejumlah bantuan obat-obatan gratis, bagaimana cara menangani penderita kusta, hingga menyadarkan masyarakat bahwa kusta bisa disembuhkan,” katanya.
Menurut Yohei Sasakawa Jawa Timur akan dijadikan percontohan penanganan kasus kusta yang benar, sehingga keberhasilan program ini bisa dibakai di daerah lain di Indonesia. Ia pun berharap, media turut menyosialisasikan pada masyarakat mengenai program ini sehinga dapat mengurangi penderita kusta atau lepra, serta memberikan edukasi pada masyarakat sebagai tindakan prefentif.
“Kami mendukung semangat Jatim dalam memberantas penyakit kusta kami harapkan semua pihak ikut mendukung proses penyembuhan dan menanganannya salah satunya dengan tidak mendiskriminasikan penderita," katanya.
Dr. Harsono berharap pasien yang sembuh bisa bekerja atau menikah sehingga mereka bisa hidup normal dan diterima masyarakat, karena pasien yang sudah sembuh kemungkinan terjangkit kembali sangat kecil.
“Kami akan memulainya dari kawasan Madura karena jumlah penderita kusta di kawasan ini cukup banyak tercatat Sumenep ada 470 penderita, Sampang 329 penderita, Bangkalan 310 penderita dan Jember 288 penderita," tuturnya.(Budi Sampurno,Makskom, IPJT)

SANGSI PIDANA BAGI PENGELOLA JALAN

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jatim akan menjalankan dan memberlakukan sanksi pidana kepada pengelola jalan apabila terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran jalan rusak atau tidak melakukan perawatan jalan dengan benar.

Tidak hanya itu,  perusahaan otobus (PO) yang dengan sengaja membiarkan angkutannya menggunakan roda ban bekas juga terancam dipidana. "Setiap terjadi kecelakaan yang disalahkan selalu faktor human error. Padahal kondisi jalan juga bisa jadi pemicunya, seperti jalan rusak dan tidak ada perawatan dari pihak pengelola jalan, ini yang harus ditindak dan dipidana," kata Direktur Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol. Isticha di Mapolda Jatim.

Aturan pidana buat kasus tersebut sudah tertuang pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), sehingga saat ini Ditlantas Polda Jatim akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Balai Besar Jalan Nasional.

Koordinasi ini dilakukan untuk menerapkan UULAJ guna menjerat PO yang nakal dan perusahaan yang merawat jalan dengan sengaja membiarkan jalan itu rusak. Namun, penerapan pidana itu diberlakukan setelah melihat terlebih dahulu lokasi kejadian dan beberapa keterangan saksi. Serta penanganan yang dilakukan penyidik mengenai apa faktor sebenarnya penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Semua sudah diinstruksikan ke penyidik seluruh kepolisian jajaran mulai tingkat Polsek hingga Polres, untuk menerapkan UULAJ dengan benar (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

PENDAFTARAN DOSEN TETAP NON PNS

Kementerian Agama ri membuka pendaftaran dosen tetap non Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebar di 52 Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja akademik.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin dalam siaran pers hari ini,mengatakan, tahun 2016 kuota sebanyak 3.402 disediakan untuk dosen tetap non PNS. Kinerja akademik harus terus terjaga dan ditingkatkan untuk mencapai cita-cita Tri Dharma Perguruan Tinggi di bawah naungan Kemenag

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendis Nomor 884 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) per tanggal 12 Februari 2016 tersebut, sebanyak 3.402 calon dosen akan dibagi atas 1.055 untuk UIN, 1.600 untuk IAIN dan 747 untuk STAIN.

Adapun kriteria yang wajib dipenuhi, lanjut Alumnus Rheinischen Friedrich Wilhelms Universitaet Bonn Jerman ini adalah mempunyai integritas baik keagamaan dan keilmuan, tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan tetapi juga arif dan berpengalaman dan memiliki networking yang luas baik di dalam dan di luar negeri.

Kamarudin mengungkapkan seleksi dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi yang bersangkutan secara mandiri. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan kesiapan sumber daya dan sumber dana perguruan tinggi penyelenggara tersebut. “Oleh karena itu, seluruh Rektor PTKIN harus segera membentuk panitia ad-hoc untuk melaksanakan proses rekrutmen tersebut,” jelasnya.

Sebagai syarat untuk mengikuti seleksi, calon dosen harus lolos seleksi administrasi. Disamping itu harus dipersiapkan pula diantaranya, ijazah yang sesuai dengan kebutuhan Prodi, Sertifikasi, Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), CV, TOEFL atau yang setara, Bukti pengalaman sebagai dosen, Academic Writing, publikasi dan kepangkatan akademik seperti asisten, asisten ahli, lector (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

DISPORA JATIM ADAKAN PELATIHAN BROADCASTING

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Prov Jatim menyelenggarakan pelatihan penyiaran (broadcasting) bagi para pemuda yang tergabung dalam organisasi oraganisasi kepemudaan yang berlangsung di Batu.

Kepala Dispora Jatim, Supratomo yang didampingi Kabid Organisasi Pemuda Dispora Jatim Dudi Harjantoro MM  mengatakan, bahwa dewasa ini untuk mendapatkan sebuah informasi dan hiburan sudah merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Informasi tentang isu-isu global,  berita tentang terjadinya musibah dan bencana alam, perkembangan dunia sains dan teknologi terapan serta berita tentang dunia jagad seni hiburan dan masih banyak lagi yang lainnya adalah sebagian kecil contoh tentang pentingnya sebuah informasi yang dibutuhkan masyarakat. Informasi dan hiburan tersebut bisa didapat dari berbagai  media massa yang banyak tumbuh pesat sekarang ini

Supratomo lebih lanjut menjelaskan broadcastingsecara umum dapat diartikan sebagai siaran atau penyiaran. broadcasting sendiri adalah cabang dari ilmu komunikasi yang berhubungan dengan penyiaran. Di dalam broadcasting sendiri sebenarnya yang paling dominan dikaji adalah bagaimana membuat konten sebuah siaran mulai dari praproduksi- produksi-pascaproduksi. Jadi bukan hanya belajar secara teori saja namun di broadcasting mempelajari praktik bagaimana membuat sebuah tayangan/konten yang menarik dan enak dilihat atau didengar oleh masyarakat. Untuk itu para pemuda perlu dilatih dan diberi bekal bagaimana membuat konten siaran yang baik dan disukai oleh masyarakat. Pelatihan diselenggarakan tanggal 15 – 18 Maret 2016 di kota Batu.( Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

TENGKULAK BERAS BAKAL MERANA

Perum Bulog dituntut untuk bisa segera mengoptimalkan serapan diwaktu panen raya padi dari para petani pada bulam Maret hingga April mendatang.  Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan para tengkulak gabah dan beras sebagai kompetitor Bulog akan merana tahun. Pasalnya,  pihak TNI AD telah siap dan optimal mengawal dalam proses penyerapan beras oleh Bulog dari para petani.

“TNI akan terus mengawal proses tanam hingga panen dan saat penyerapan dilakukan Bulog. Di Jawa Barat ada tengkulak yang telah beroperasi selama puluhan tahun dan dia mengaku kesulitan dapat gabah dan beras dari petani,” kata Amran saat di Kab Lamongan, hari Minggu yang lalu

Kesepakatan proses pengawalan dan optimalisasi serapan Bulog juga karena adanya Inpres No 5 Tahun 2015 tentang HPP (Harga Patokan Pemerintah) tidak harus sepenuhnya dilakukan. “Soal HPP tetap sesuai Inpres, tapi soal ketentuan kadar air dalam gabah harus dikesampingkan dulu. Musim hujan pasti kadar air 25-30 persen.tidak menjadi masalah, yang terpenting gabah panenan dibeli dulu sama Bulog,” tegasnya.

Bulog tidak perlu ribet memikirkan ketentuan kadar air, tapi lebih fokus membeli gabah petani. “Tidak ada alasan tidak bisa membeli gabah petani. Uang ada Rp 20 triliun. Gudang ada, beras ada, tapi selama ini dimana berasnya? Tengkulak?!. Bulog harus bisa membeli gabah beras petani supaya swasembada beras tercapai dan tidak perlu impor lagi,” katanya.

Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi mengatakan, pihaknya siap mengawal proses pengadaan gabah beras Bulog. Bahkan ia mengaku ditarget oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, dan KASAD Jenderal Mulyono untuk bisa membatu mencapai target program swasembada beras.

“Panglima TNI dan KASAD sudah memerintahkan saya untuk bisa swasembada beras tahun ini. Kalau gagal maka jabatan saya sebagai Pangdam V Brawijaya akan dicopot. Tapi sebelum saya dicopot, maka saya copot dulu Dandim (Komandan Kodim) yang gagal mencapai target swasembada,” tuturnya.

Mendengar ucapan Mayjen Sumardi, Andi Amran Sulaiman, Menteri Peratanian juga memasang target bagi Perum Bulog. “Pak Direktur Bulog, kalau Bulog Jatim tidak bisa menenuhi target, copot saja Kadivre atau Kasub divrenya yang gagal”. Tegasnya.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN SARANA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA DAN BADAN PUBLIK LAINNYA DAN SEGALA SESUATU YANG BERAKIBAT PADA KEPENTINGAN PUBLIK

BELA NEGARA DAN OSPEK

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Mayjen TNI Hartind Asrin, mengatakan materi bela negara akan menjadi ajaran wajib saat Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK). “ Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa cinta generasi muda terhadap negara dan bangsa” kata Mayjen TNI Hartind Asrin saat penutupan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara selama tiga hari 11-13 Maret 2016 di  Badan Diklat Propinsi Jawa Timur.
TNI mendapatkan tugas memberikan materi tentang bela negara, pengenalan wawasan kebangsaan, bukan memberikan materi kemiliteran. Dan kegiatannya akan menjadi salah satu program  dalam meningkatkan rasa nasionalisme pada mahasiswa.
Ditegaskan lebih lanjut, saat ini Program Bela Negara sangat diperlukan untuk pengetahuan dan bekal dari terjangan diera globalisasi.

”Kami saat ini telah bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jakarta untuk mewajibkan program Bela Negara pada setiap ospek, dan nanti akan berlanjut ke daerah lain,” tuturnya.
Seperti diketahui, kegiatan Ospek merupakan acara yang perlu dilakukan seluruh universitas yang ada di Indonesia. Kegiatan ini biasa diberlakukan kepada para mahasiswa angkatan baru. Dengan kegiatan ini, mereka bisa mendapatkan informasi dan mengenal kampus barunya dengan baik.
Lebih lanjut Mayjen TNI Hartind Asrin, sesuai mengatakan, bahwa diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 3 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara baik secara individu, kelompok atau sebagai komponen bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
“Untuk membentuk sikap dan perilaku perorangan maupun kelompok sesuai kebutuhan organisasi, hanya dapat dilakukan melalui Diklat yang terstandar dan terukur sebagaimana yang akan dilaksanakan oleh para peserta Diklat kali ini,” tuturnya lebih lanjut.
Menurutnya,  pemimpin tidak cukup dengan berbekal ilmu pengetahuan saja, tetapi ada hal-hal prinsip yang harus dimiliki dan itu hanya akan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tentang bela Negara, baik secara teori (pengetahuan), maupun praktik (keterampilan) seperti disiplin, keteladanan, bertanggungjawab, pantang menyerah, berani mengambil resiko dan kerjasama.(Budi Sampurno,Makskom,IPJT)

PANGDAM JATIM DAN BELA NEGARA

Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi menegaskan Bela Negara bukan hanya tugas TNI, tetapi seluruh warga termasuk insan media punya tugas yang sama dalam upaya menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Wartawan juga punya tugas yang sama dalam bela negara sesuai tugas dan fungsinya,” kata Pangdm  saat diskusi Bela Negara dan Mancing Bareng TNI dan Wartawan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Wisata Mangrove Wonorejo Surabaya, beberapa hari lalu
Menurut Pangdam ketahanan nasional dalam upaya bela negara bukan hanya dengan senjata saja, melainkan dengan segala aspek yang dimiliki individu masing-masing. Sesuai dengan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, lanjut Pangdam, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
“Berpedoman terhadap UUD 1945, maka pers bisa ikut dalam upaya bela negara, baik melalui pemberitaan dan tulisan. Inilah wujud bela negara dalam segala aspek dan segala bidang,” kata Pangdam.
 Saat ini banyak dijumpai situasi yang ingin merubah dan mencoba merubuhkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini menyangkut aspek hankam, politik, ekonomi, social dan budaya. Maka dengan berfungsinya peranan pers,, ancaman proxy war dapat diinformasikan kepada khalayak masyarakat luas.
 Lebih lanjut dikatakanya, perang saat ini tidak lagi satu lawan satu, senjata melawan senjata, melainkan melalui teknologi. Disinilah peranan rakyat dan pers dibutuhkan guna pencegahan terhadap bahaya proxy war. Selain itu, masalah narkoba sudah menjadi focus utama di Indonesia yang dikategorikan sebagai ‘Darurat Narkoba’.
“Terkait narkoba, kita bisa lihat 30 tahun kedepan, bagaimana anak cucu kita nantinya. Semoga dengan upaya bela negara yang dilakukan rakyat Indonesia dan insane pers, permasalahan seperti proxy war dan narkoba bisa segera teratasi dengan baik,” ujar Pangdam..
 Pada kesempatan itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Ahmad Munir menambahkan, selain melawan proxy war dan bahaya narkoba, tantangan terbesar bangsa Indonesia kedepan yakni masalah regulasi yang tidak sesuai undang-undang. Tanpa disadari, lanjut Munir, pers masuk ke pusaran kapitalisme.“Untuk menjaga ideologi pers, mari kita bersama-sama mantapkan profesi ini demi kepentingan rakyat. Dengan tulisan maupun pemberitaan kita, ini merupakan tindakan nyata pers demi upaya bela negara,” tambah Munir.
Munir  menegaskan, bahaya narkoba dan terorisme semakin kuat dirasakan. Maka, insan pers diwajibkan untuk memerangi narkoba dan terorisme. Melalui pemberitaan, pers dapat membantu memberikan edukasi dan informasi terhadap masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari narkoba serta terorisme.
“Pers wajib melakukan kegiatan bela negara melalui pemberitaan. Untuk masalah narkoba dan terorisme, TNI harus dilibatkan dan menjadi garda terdepan bersama Polri,” tuturnya. (Budi Sampurno,Makskom,IPJT)