PENGGEMUKAN SAPI

Komisi B DPRD Jawa Timur setuju  agar BUMD di Jawa Timur dilibatkan secara langsung dalam program penggemukan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging agar manfaatnya bisa dinikmati masyarakat Jatim dan juga secara Nasional
Agus Maimun, anggota Komisi B mengatakan, bahwa jumlah sapi yang akan digemukkan itu sangat fantastis yakni mencapai 500 ribu ekor untuk tahap awal. Maka seharusnya BUMD milik Pemprov Jatim dilibatkan secara langsung.agar manfaat program ini bisa dinikmati masyarakat Jatim," ujar Anggota Komisi B.
Disamping manfaat,pertimbangan lainnya, yaitu jika sepenuhnyadiserahkan ke pihak swasta  dikhawatir justru akan dinikmati korporasi (perusahaan)saja, Titik akhirnya kelompok petani atau kelompok peternak tidak dapat menikmati apa-apa dari program swasembada daging tersebut. Dikatakan lebih lanjut,UPT Dinas Peternakan  bisa juga dilibatkan karena jumlahnya cukup banyak dan memiliki fasilitas yang memadai. Kalau mengalami kekurangan  baru menggandeng Perhutani yang memiliki lahan luas dan perusahaan penggemukan  sapi yang jumlahnya cukup banyak di Jatim.
Progrm ini sangat  optimistis untuk jawa Timur yang naninya akan menjadikan Rumah Potong Hewan (RPH) yang tersebar di Jatim  akan bergairah. Tentunya Pemprov Jatim harus mau membatasi penjualan sapi hidup.
Gubernur Jatim H Soekarwo sebelumnya juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menawarkan kerjasama dagang untuk pemenuhan kebutuhan daging warga ibukota Jakarta. "Jatim nanti akan menyuplai kekurangan kebutuhan daging DKI Jakarta. Tapi tidak dalam bentuk sapi hidup melainkan dalam bentuk daging, sehingga Jatim memiliki nilai tambah lebih.
Lebh lanjut Pakde Karwo mengatakan, jika program penggemukan sapi itu terealisasi, maka hampir 55 persen kebutuhan daging nasional akan disuplai dari Jatim dan persoalan daging nasional akan teratasi. "Kami harapkan 500 ribu ekor sapi yang akan didatangkan pemerintah pusat itu, 30 persen berupa sapi untuk breeding (indukan) dan 70 persen untuk maintening (penggemukan)," ucap dan harapan Pakde Karwo.
Soal anggaran, Pakde Karwo berharap ada kredit murah dari perbankan dengan bunga  kisaran 4 persen per tahun. Untuk lahan penggemukan, Penprov kerjasama dengan TNI AD dan TNI AL selaku pemilik lahan dan sudah disetujui, sehingga pemikiran ini ditindaklanjuti Kementerian Pertanian untuk direalisasikan.(Budi Sampurno,MASKOM,IPJT)