DASAR, ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN ARAH PENYIARAN

Dimanapun, asal masih berada di walayah Indonesia, setiap Lembaga Penyiaran harus berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.  Hal ini dijelaskan oleh UURI Tentang Penyiaran pada Pasal 2. Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa setiap Lembaga Penyiaran harus berasaskan pada asas manfaat, adil dan merata, adanya kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan rtanggungjawab.

        Sedangkan tujuan penyiaran juga harus menyelaraskan diri dengan pasal 3, yaitu untuk

memperkokoh integrasi Nasional; terbinanya watak, jati diri bangsa yang beriman & bertaqwa; mencerdaskan kehidupan bangsa; memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil & sejahtera; menumbuhkan industri penyiaran.

Dengan asas, tujuan yang jelas landasannya, maka fungsi Lembaga Penyiaran di Indonesia harus sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4, yaitu memiliki fungs sebagai media informasi; pendidikan; hiburan yang sehat; kontrol; perekat social dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai fungsi ekonomi serta fungsi kebudayaan.

Untuk melengkapi Lembaga Penyiaran di Indonesia agar lebih terarah, maka dijelaskan pada  Pasal 5 . Arah ini harus dilaksanakan oleh setiap Lembaga Penyiaran,yaitu : Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila & UUD 45; Menjaga dan meningkatkan moralitas & nilai nilai agama serta jati diri bangsa; Menjaga & memperkuat persatuan & kesatuan bangsa; Meningkatkan kwalitas SDM; Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum, disiplin nasional; Menyalurkan pendapat umum & mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional & daerah, melestarikan lingkungan hidup; Mencegah monopoli kepemilikan & mendukung persaingan dibidang penyiaran; Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat mewujudkan pemerataan, memperkuat daya saing bangsa era globalisasi; Memberikan informasi yang benar, seimbang, tanggungjawab; Memajukan kebudayaan nasional.

Dengan adanya kejelasan tentang asas, tujuan, fungsi dan arah untuk Lembaga Penyiaran di Indonesia, maka dapat diharapkan setiap Lembaga Penyiaran lebih terjamin kehidupannya dan tidak akan mendapatkan atau berurusan dengan hokum. (Budi Sampurno,Mak’skom,IPJT,8.12.2016)