UU PENYIARAN

Sejak tahun 2002 bangsa Indonesia sangat beruntung telah  berhasil merevisi UURI No. 24 Tahun 1997, Tentang Penyiaran . Undang Undang itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman . Maka bangsa Indonesia merevisinya dan Undang Undang yang mengatur semua urusan penyiaran di Indonesia, disebut dengan UURI Nomor 32 Th 2002, Tentang Penyiaran dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2002 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia. Tertanda sdr Bambang Kesowo. Undang Undang ini dimuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139.

Undang Undang Penyiaran ini dibagi dalam XII Bab dan  64 Pasal.

Dalam pertimbangannya disebutkan, bahwa :

1 Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Spektrum frekwensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945

3 Untuk menjaga integritas nasional kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 Lembaga Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial

5 Siaran yang dipancarkan dan diterima bersamaan, serentak dan bebas memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukasn pendapat, sikap dan perilaku khaalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, keperibadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan berlakukan Undang Undang hasil revisi tsb, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2002, maka UURI No 24 Tahun 1997, Tentang Penyiaran secara otomatis dicabut.(Budi Sampurno,Mak’skom,IPJT,8.12.2016)