DPRD BERHARAP KA CEPAT DONGKRAK PEREKONOMIAN JATIM

Rencana proyek kereta api (KA) cepat Jakarta-Surabaya diharapkan mampu mendongkrak perkonomian di Jawa Timur. Apalagi KA cepat ini bisa menjadi alternatif transportasi bagi para pelaku bisnis dan eksekutif. Demikian disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim Zainul Lutfi. Dikatakan lebih lanjut,pihaknya berharap proyek ini segera direalisasikan karena sangat dibutuhkan masyarakat. Transportasi itu sekarang menjadi variabel penting bagi peningkatan perekonomian di daerah daerah.
Terkait tiket KA cepat ini yang kemungkinan besar tidak murah, Lutfi menilai hal tersebut bukan menjadi masalah. Itu salah satu opsi pengusaha untuk memilih alat transportasi, selain pesawat yang kini sudah padat jadwal. "Saya kira kalau sudah menjadi kebutuhan pelaku usaha, berapa pun harga tiketnya tidak masalah. Itu kan relatif. Jika memang sudah butuh, harga tidak masalah," tegas Lutfi.
Meski dibutuhkan dan harus disegerakan, namun proyek ini tidak perlu dilakukan tergesa-gesa. Harus dilakukan kajian yang mendalam, baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, juga Jawa Barat.
Sementara itu anggota Komisi D Abdul Halim mengatakan pihaknya mendukung penuh adanya proyek kereta cepat tersebut, karena bisa mendongkrak perekonomian di Jawa Timur. Namun sebelum dilaksanakan proyek tersebut pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara mendalam.  "Informasi  saat ini masih ada tiga negara yang akan menangani proyek besaar tersebut, yaitu Jepang, Kanada dan Tiongkok," kata Halim.
 Menurut informasi, Kanada juga memiliki teknologi yang canggih tentang kereta api cepat. Untuk itu, Halim, berharap proses pemilihan pelaksana proyek harus terbuka dan transparan. 

"Yang perlu diantisipasi  adalah lintasan di kawasan padat dan beberapa wilayah yang tidak ada palang pintunya," imbuh politisi Partai Gerindra.         

Diberitakan, KA cepat Jakarta-Surabaya ini segera dibangun. Pemerintah Indonesia disebutkan menggandeng Jepang untuk merealisasikan proyek USD3 miliar ini. Studi kelayakannya mulai dilakukan pada awal 2017 mendatang.  (Kominfojatim,Mak’skom,IPJT)